Menteri ESDM Bantah Pertamax Disubsidi: Yang Ngarang Siapa

Jokowi mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada rapat bahkan keputusan soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

Kabar pembatasan BBM bersubsidi ini pertama kali diungkapkan Menko Luhut di sosial medianya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.

Pernyataan ini merespons Menko Luhut yang berencana membatasi BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 mendatang.

Benarkah Harga BBM Pertamax Naik Setelah Juni? Begini Penjelasan Menteri ESDM

Menurut Menteri ESDm, itu wajar dilakukan saat harga minyak dunia turun imbas gencatan senjata Israel dan Hamas.

Dalam hal ini, Arifin memberikan beberapa catatan dari wacana yang berkembang di publik.

Arifin mengatakan, Kementerian ESDM sudah siap untuk melaksanakan kebijakan tersebut tahun ini.

Pemerintah melalui kolaborasi tiga menteri yakni Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN akan kembali mengkaji pembatasan pembelian jenis BBM.

Penghapusan Pertalite bukan hanya putusan satu instansi saja. Banyak hal juga yang perlu dipertimbangkan.

Hal ini menjawab kegelisahan masyarakat terkait rencana PT Pertamina (Persero) untuk menghapus BBM subsidi jenis Pertalite pada 2024.

Hal ini diungkapkan sehari setelah Pertamina mengumumkan ide penghapusan Pertalite di hadapan Komisi VII pada Rabu, 30 Agustus 2023 kemarin.

Pertamina Patra Niaga mengapresiasi langkah tegas Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam mengungkap kasus penimbunan solar subsidi. Ini wujud komitmen Pertamina memastikan distribusi BBM tepat sasaran.

SKK Migas memastikan harga Pertalite dan Solar Subsidi tetap aman hingga akhir 2026 karena rata-rata harga minyak mentah Indonesia masih di bawah USD 100.

Hingga kini, tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Empat di antaranya masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Bareskrim Polri mengungkap modus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi, mulai dari pembelian berulang hingga pengoplosan dan penimbunan ilegal.

PT Pertamina Patra Niaga Sumbagsel bersama Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung bersinergi memperketat pengawasan distribusi BBM nelayan, memastikan penyaluran energi bersubsidi tepat sasaran dan akuntabel.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan bahwa digitalisasi cegah penyelewengan BBM bersubsidi adalah kunci, namun konsistensi dan integritas pengawasan manusia tetap krusial untuk efektivitasnya.

Transformasi energi menuju kendaraan listrik semakin masif, namun perlindungan konsumen SPKLU menjadi aspek krusial. Simak bagaimana hak-hak pengguna dijamin di tengah pesatnya perkembangan infrastruktur ini.

Pemerintah Indonesia melalui koordinasi lintas kementerian terus berupaya menjaga ketersediaan dan penyaluran Subsidi Energi bagi masyarakat di tengah dinamika geopolitik global yang bergejolak.

Kementerian ESDM mengingatkan masyarakat untuk tidak beraktivitas di radius bahaya Kawah Tompaluan-Gunung Lokon. Aktivitasnya Level II (Waspada) dengan potensi gas beracun dan erupsi freatik.

IESR menilai keberhasilan Program PLTS 100 GW bergantung pada fondasi implementasi yang cepat dan terukur, bukan hanya target kapasitas besar, demi transformasi energi bersih Indonesia.

Pada Desember 2025 pihak KLH memanggil delapan korporasi yang beraktivitas di Sumatera Utara.

Kewenangan ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026.