Jokowi Tak Tahu Rencana Pertamina Mau Hapus Pertalite Tahun Depan

Kabar pembatasan BBM bersubsidi ini pertama kali diungkapkan Menko Luhut di sosial medianya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.

Warga mengaku di beberapa SPBU Pertamina sudah tak menjual Pertalite dan kini diganti dengan Pertamax Green 95.

Dalam hal ini, Arifin memberikan beberapa catatan dari wacana yang berkembang di publik.

Penghapusan Pertalite bukan hanya putusan satu instansi saja. Banyak hal juga yang perlu dipertimbangkan.

Jika pemerintah ingin menggantikan Pertalite menjadi Pertamax Green, maka sebaiknya harga yang dilepas ke pasar tidak melebihi Rp10.000 per liter.

Hal ini menjawab kegelisahan masyarakat terkait rencana PT Pertamina (Persero) untuk menghapus BBM subsidi jenis Pertalite pada 2024.

Sebagaimana diketahui saat ini Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP).

Pertamina juga berencana untuk memasarkan produk Pertamax Green 95, campuran Pertamax (RON 92) dengan etanol 8 persen.

Pertamax Green 92 nantinya akan masuk dalam barang subsidi jenis BBM khusus penugasan (JBKP) menggantikan Pertalite.

ESDM menyiapkan rencana untuk membatasi penyaluran BBM jenis Pertalite (RON 90). Di sisi lain, kementerian juga berencana memberikan subsidi Pertamax.

Rencana ini dibahas karena BBM oktan tinggi seperti Pertamax meyumbang polusi yang sedikit.

Bareskrim Polri mengungkap modus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi, mulai dari pembelian berulang hingga pengoplosan dan penimbunan ilegal.

PT Pertamina Patra Niaga Sumbagsel bersama Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung bersinergi memperketat pengawasan distribusi BBM nelayan, memastikan penyaluran energi bersubsidi tepat sasaran dan akuntabel.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan bahwa digitalisasi cegah penyelewengan BBM bersubsidi adalah kunci, namun konsistensi dan integritas pengawasan manusia tetap krusial untuk efektivitasnya.

Satreskrim Polres Poso berhasil mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM Subsidi Poso jenis Pertalite hingga 1.330 liter, mengamankan sejumlah pelaku dan barang bukti dalam sebuah operasi patroli.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempertahankan kebijakan subsidi BBM demi menjaga keterjangkauan harga bagi rakyat kecil, sekaligus menjamin ketahanan energi nasional di tengah gejolak global.

Polda Papua mengimbau petugas SPBU di Jayapura untuk tidak ragu melaporkan pelanggan nakal yang membeli BBM tidak sesuai ketentuan, guna menekan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi yang merugikan negara.

Kenaikan harga energi global, jalur perdagangan, hingga risiko cuaca ekstrem seperti El Nino menjadi faktor yang dapat mendorong kenaikan harga barang.

Bank Indonesia (BI) memberikan tanggapan terkait dampak dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi terhadap perekonomian.

Bahlil mengingatkan masyarakat yang mampu untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi.

Setelah penyesuaian harga Pertamax Turbo dan LPG 12 kg, pemerintah menjamin ketersediaan stok energi nasional tetap aman.

Indonesia baru melakukan penyesuaian pada pertengahan April, yang dinilai menunjukkan adanya upaya pemerintah menahan tekanan harga.

Pramono menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta sepenuhnya mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait kenaikan harga BBM.