Menko AHY Beberkan Capaian Infrastruktur Setahun Prabowo-Gibran: Kita Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

AHY mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir pembangunan infrastruktur di Indonesia terus difokuskan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir pembangunan infrastruktur di Indonesia terus difokuskan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Meski sejumlah proyek infrastruktur telah berhasil diselesaikan dalam satu tahun terakhir, tantangan besar tetap ada, termasuk minimnya investasi, perbedaan skema pendanaan, dan masalah alokasi ruang yang menjadi dilema.

Agus menegaskan, pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak langsung kepada masyarakat serta mampu menjangkau seluruh lapisan kebutuhan. Dari delapan visi pembangunan yang telah dirumuskan melalui Program Astacita, enam di antaranya menjadi fokus utama dalam pengembangan infrastruktur.

Enam program tersebut mencakup penguatan pertahanan dan keamanan nasional, penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pengembangan kewirausahaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta kesetaraan gender, hilirisasi dan industrialisasi untuk peningkatan nilai ekonomi, pembangunan dari desa guna pemerataan ekonomi, serta harmonisasi lingkungan, budaya, dan toleransi beragama.

“Kita harus mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bahkan menuju 8 persen,” ujar Agus dalam sesi paparan bertajuk 'Capaian dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Selama Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran' di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Beberapa kemajuan dalam pembangunan infrastruktur sudah terlihat dalam setahun terakhir, termasuk infrastruktur yang mendukung pertanian seperti irigasi, penyediaan air bersih, dan listrik, serta pembangunan dan perbaikan kawasan permukiman dan fasilitas transportasi. Agus melaporkan, pembangunan bendungan tahap pertama telah mencapai 97,39 persen dari target di 13 provinsi, yang memfasilitasi irigasi seluas 280.000 hektare sawah dan menyerap sekitar 13.000 tenaga kerja.

Selain itu, pembangunan infrastruktur bendungan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, dengan realisasi lebih dari 60 persen dari target pembangunan 500 bendungan. Program ini diharapkan membantu dalam pencapaian target kapasitas listrik nasional sebesar 65,9 gigawatt dalam 10 tahun mendatang, termasuk melalui pengembangan sumber energi terbarukan.

Agus menambahkan, pembangunan infrastruktur diarahkan juga untuk mengatasi ketimpangan perumahan, mengurangi backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta keluarga dan 26,9 juta warga yang tinggal di daerah tidak layak huni. Salah satu solusi utama adalah program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang hampir mencapai 60 persen dari target 350.000 unit rumah hingga 2025.

"Program ini menawarkan suku bunga tetap 5 persen dengan jangka waktu kredit selama 15-20 tahun, demi meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan layak," katanya.

Tak hanya fokus pada perumahan, pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk menurunkan biaya logistik dan memperkuat sektor pariwisata serta ekonomi kreatif melalui optimalisasi moda transportasi yang ada. Dalam aspek perhubungan, pembangunan terminal dan rehabilitasi fasilitas transportasi lainnya sudah mencapai sekitar 50 persen dan 77,6 persen secara berturut-turut. Pengembangan jalur kereta api dan upaya reaktivasi jalur lama pun terus dilakukan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah.

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga berupaya mengatasi masalah lingkungan seperti banjir, sampah, serta penurunan tanah di wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Infrastruktur yang dibangun meliputi ruang terbuka hijau, normalisasi embung, dan sistem resapan air, sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan bencana.

Lebih jauh, Agus menyoroti perlunya harmonisasi dan kajian ulang terhadap studi kelayakan proyek besar agar bisa lebih kredibel dan efektif dalam menjawab permasalahan yang dihadapi. Dia juga menegaskan bahwa infrastruktur harus mampu menjadi jawaban atas krisis sampah di kota besar serta membantu mengatasi penurunan tanah di daerah pesisir.

Kendala utama dalam pembangunan infrastruktur, menurut Agus, meliputi kebutuhan dana yang besar, skema pembiayaan, dan dilema alokasi ruang. Meski biaya pembangunan menumpuk, Agus menegaskan bahwa pembiayaan tidak harus bergantung hanya pada APBN, melainkan harus melibatkan pihak swasta secara aktif.

Beban biaya yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp 10.300 triliun untuk pembangunan hingga 2029 dan semua itu harus diproyeksikan demi pencapaian efektif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai arahan besar Presiden Prabowo.