LIVE

KIP Khawatir Dana Tapera Bernasib Sama dengan Asabri dan Jiwasraya

Publik sanksi pengelolaan dana Tapera transparan jika berkaca dengan kasus-kasus korupsi sebelumnya.

tapera
KIP Khawatir Dana Tapera Bernasib Sama dengan Asabri dan Jiwasraya
KIP Khawatir Dana Tapera Bernasib Sama dengan Asabri dan Jiwasraya (merdeka.com)

Publik sanksi pengelolaan dana Tapera transparan jika berkaca dengan kasus-kasus korupsi sebelumnya.

Salah satu aset yang disita oleh Kejaksaan Agung terkait korupsi PT Asabri Persero dalam keterangan pada 10 Februari 2021. Penyitaan barang bukti itu milik tersangka Presiden Komisaris Trada Alam Mineral Heru Hidayat dan Direktur Utama Hanson International Benny Tjokrosaputro. (Dok. Kejaksaan Agung)
Salah satu aset yang disita oleh Kejaksaan Agung terkait korupsi PT Asabri Persero dalam keterangan pada 10 Februari 2021. Penyitaan barang bukti itu milik tersangka Presiden Komisaris Trada Alam Mineral Heru Hidayat dan Direktur Utama Hanson International Benny Tjokrosaputro. (Dok. Kejaksaan Agung) © 2023 liputan6

KIP Khawatir Dana Tapera Bernasib Sama dengan Asabri dan Jiwasraya

Komisioner Komisi Informasi (KI) Pusat, Rospita Vici Paulyn khawatir pengelolaan dana Tapera bisa menimbulkan persoalan baru seperti kasus-kasus korupsi sebelumnya yang menggunakan dana rakyat. Ini disebabkan pemerintah tidak menjamin pengelolaan dana tersebut.

"Ini bakal menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dengan kepentingan publik," ucap Vici dalam press briefing, Rabu (5/6).

Vici pun menyebut kasus BPJS Kesehatan dalam tiga tahun kerugiannya diperkirakan Rp20 triliun, itu pun merupakan dana dari iuran masyarakat setiap bulan.


"Kita lihat bahwa begitu banyak kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yang mengumpulkan dana dari masyarakat yang saat ini masih menjadi persoalan," jelas dia.

Kemudian, dugaan korupsi dalam pengelolaan dana investasi di badan eks PT Jamsostek mencapai Rp43 triliun, lalu kasus penyelewengan dana pensiun BUMN yang mengalami kerugian Rp300 miliar.

Selanjutnya ada kasus investasi Jiwasraya yang merugikan negara Rp16,8 triliun, kasus korupsi Asabri yang diduga telah merugikan negara hingga Rp22 triliun.


"Dan baru-baru ini ada kasus korupsi berupa investasi fiktif yang dilakukan oleh PT Taspen Persero yang sedang diselidiki KPK. Kasus-kasus tersebut merupakan kumpulan dana dari masyarakat," tegas dia.

Dia pun mempertanyakan bagaimana jaminan pemerintah terhadap pengelolaan dana Tapera nantinya, mengingat banyak kasus yang justru merugikan publik yang sama saat ini masih menyisakan banyak persoalan.


Apalagi Tapera sudah ada sejak lima tahun yang lalu, dan selama masa berjalan dalam catatan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Tapera ternyata masih ada sebanyak 124.960 orang belum menerima pengembalian sebesar Rp567,45 miliar dan peserta pensiun ganda sebanyak 40.266 orang sebesar Rp130,25 miliar.

"Selama masa berjalannya Tapera itu juga terjadi hal-hal yang belum sesuai hasil dari penyelidikan BPK bahwa ternyata masih banyak yang belum dibayarkan pada periode 2020 2021 ya," terang Vici.


Sebagai informasi dalam laporan BPK itu menyebutkan sebanyak 124.960 orang yang belum menerima pengembalian, mengakibatkan pensiunan PNS/ahli warisnya tidak dapat memanfaatkan pengembalian tabungan yang menjadi haknya sebesar Rp567,45 miliar dan terdapat potensi pengembalian lebih dari satu kali kepada 40.266 orang sebesar Rp130,25 miliar.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Yunita Amalia
Editor Yunita Amalia
S
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Ungkap Tujuan Bangun Sekolah Rakyat

{{caption}}
Momen Prabowo Makan Siang Bersama Siswa Sekolah Rakyat Bali

{{caption}}
Jin Ze Meninggal Dunia di Usia 33 Tahun, Eleanor Lee Terpukul dan Ungkap Kenangan Bersama

{{caption}}
Prabowo Kunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Tabanan Bali

{{caption}}
CFD Rasuna Said Kembali Hadir Besok, Simak Keseruannya

{{caption}}
[Kolom Pakar] Prof Tjandra Yoga Aditama: Gunakan Momentum untuk Penilaian Dampak Kesehatan MBG

Topik Terkait
{{caption}}
TASPEN Terima Rp883 Miliar Pengembalian Aset Negara dari KPK, Buka Babak Baru Transformasi & Penguatan Tata Kelola

KPK resmi menyerahkan pengembalian aset negara senilai Rp883 miliar kepada PT TASPEN sebagai tindak lanjut perkara investasi fiktif I-Next G2.

Taspen
{{caption}}
Tumpukan Duit Rp300 Miliar Hasil Rampasan Investasi Fiktif Taspen Dipamerkan, KPK: Kerugiannya Dahsyat!

KPK memamerkan Rp300 miliar hasil rampasan korupsi investasi fiktif Taspen. Total kerugian negara capai Rp883 miliar, pelaku divonis penjara dan denda.

KPK
{{caption}}
Rieke 'Oneng' Soroti Keras Dugaan Data Bansos Fiktif: Selamat ada yang Gemeteran

Rieke mengungkap data mencengangkan terkait jumlah penerima bansos fiktif yang menyebabkan potensi kerugian negara mencapai ratusan triliun.

Rieke Diah Pitaloka
{{caption}}
Transparansi Keuangan BPJS Kesehatan Dikritik, Jumlah Total Penerimaan Iuran Dipertanyakan

Dia juga mengkritisi ketergantungan pemerintah terhadap iuran BPJS semata, tanpa adanya sumber pendanaan tambahan untuk mendukung layanan kesehatan.

BPJS Kesehatan
{{caption}}
Dirjen Anggaran Kemenkeu jadi Tersangka Baru Korupsi Jiwasraya, Begini Perannya Sebabkan Negara Rugi Rp16,8 Triliun

Tersangka IR dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.

dirjen anggaran kemenkeu tersangka
{{caption}}
VIDEO: Emosi Rieke 'Oneng' PDIP di DPR Bocorkan Kekacauan Tapera, Minta Aturan Dibatalkan!

Rieke menegaskan agar Tapera dibatalkan atau ditunda, hingga masalah tersebut diselesaikan

Rieke Diah Pitaloka
{{caption}}
Jawab Temuan BPK, BP Tapera Klaim Sudah Kembalikan Dana Rp4,2 Triliun ke 956 Ribu PNS

BP Tapera komitmen memperbaiki sistem dan tata kelola mengintegrasikan nomor identitas para pensiunan PNS.

Tapera
{{caption}}
Penjelasan BP Tapera Soal Temuan BPK Belum Kembalikan Dana Peserta Rp567,5 Miliar

Selama proses pengembalian dana Tapera, terdapat kendala seperti ketidakcocokan data.

Tapera
{{caption}}
BPK Pernah Ungkap Masalah Pengelolaan Dana Tapera, Ini Detailnya

Dalam laporan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), telah menemukan masalah dalam pengelolaan dana Tapera dan biaya operasional pada 2020-2021.

BPK
{{caption}}
Lagi, Erick Thohir akan Laporkan Dua Dapen BUMN ke Kejagung karena Terlibat Korupsi

Erick Thohir menyebut, pelaporan dua Dapen ke Kejagung tersebut terkait dengan persoalan korupsi.

Erick Thohir
{{caption}}
VIDEO: Erick Thohir Emosi, Ada Perusahaan BUMN Korupsi Dana Pensiun

Erick Thohir menyebut nama Jiwasraya, yang mengambil dana pensiun masyarakat.

berita video
{{caption}}
Menteri PKP Gandeng TAPERA & Billy Mambrasar Latih 100 Pemuda Asli Papua, Dukung Program Rumah Subsidi

Pelatihan ini merupakan bagian dari implementasi komitmen pemerintah untuk membangun dan memperbaiki sedikitnya 21.000 rumah di wilayah Tanah Papua.

rumah subsidi
{{caption}}
Trivia: Bangka Tengah dan BSI Perkuat Kerja Sama Keuangan Syariah, Targetkan UMKM hingga Digitalisasi Layanan Publik

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Pangkalpinang menjajaki kerja sama keuangan syariah yang strategis. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas layanan, mendukung UMKM, dan mempercepat digitalisasi. Bagaimana dampaknya b

bangka tengah
{{caption}}
Rieke Diah Pitaloka: Tidak Perlu Tapera, Program Perumahan Pekerja Cukup Lewat Jaminan Sosial

Rieke menilai, kewajiban iuran yang dibebankan kepada pekerja dan pemberi kerja bertentangan dengan kondisi riil lapangan.

berita update
{{caption}}
MK Putuskan Tapera Tak Lagi Wajib bagi Karyawan, Ada Unsur Pemaksaan dan Menentang UU

MK menyatakan pasal utama dari UU Tapera, yakni Pasal 7 ayat (1), bertentangan dengan konstitusi sehingga berimplikasi pada pasal-pasal lainnya.

aturan iuran tapera
{{caption}}
Gaji Rp4 Juta Dipotong Tapera Rp120.000 per Bulan, Nabung Setahun Bisa Dapat Pembiayaan Rumah

Untuk bisa mendapatkan peluang pembiayaan perumahan, MBR tidak harus menabung sebanyak nilai rumah yang akan dibutuhkan.

berita update
{{caption}}
Menteri Perumahan Desak BP Tapera Siapkan Strategi, Agar Tak Ada Lagi Penolakan

Persyaratan pembiayaan Tapera terbatas kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah.

berita update
{{caption}}
BP Tapera Sebut Masyarakat Salah Paham, Begini Hitugan yang Tepat untuk Iuran Tapera

Tabungan menjadi salah satu pemenuhan kelayakan peserta dalam mengajukan bantuan pembiayaan rumah Tapera.

aturan iuran tapera
{{caption}}
BP Tapera Sudah Gelontorkan Rp136,2 Triliun untuk 1,47 Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Tahun 2024 ini BP Tapera ditargetkan menyalurkan dana FLPP sebanyak 170.000 unit rumah dengan nilai Rp13,72 triliun.

aturan iuran tapera
{{caption}}
INFOGRAFIS: Keuntungan Kredit Rumah Lewat Tapera

Lalu apa saja keuntungan mengambil rumah atau bangun rumah di Tapera?

aturan iuran tapera
{{caption}}
Pakar UGM Sebut Kebijakan Tapera Akan Berhasil, Begini Syaratnya

Pengawasan dan evaluasi program Tapera sangat penting, khususnya tentang manajemen pengelolaan dana nasabah.

akademisi ugm
{{caption}}
Moeldoko Tegaskan Tapera Tidak Ditunda, Diberlakukan Tahun 2027

Moeldoko menegaskan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak ditunda tetapi diterapkan tahun 2027.

aturan iuran tapera
{{caption}}
Tolak Tapera, Ini Hitung-hitungan Buruh: 20 Tahun Dipotong Iuran Hanya Rp25 Juta, Mana Ada Rumah Harga Segitu!

Iqbal juga menyebut sekalipun dalam waktu setahun tabungan yang terkumpul Rp12,6 juta

aturan iuran tapera