Jawab Temuan BPK, BP Tapera Klaim Sudah Kembalikan Dana Rp4,2 Triliun ke 956 Ribu PNS

BP Tapera diamanahkan untuk menyalurkan sebanyak 166.000 unit senilai Rp21,6 triliun melalui Kementerian Keuangan

Publik sanksi pengelolaan dana Tapera transparan jika berkaca dengan kasus-kasus korupsi sebelumnya.

Setelah tabungan peserta eks Bapertarum diintegrasikan dan dialihkan ke Tapera, nilai ekonomis tabungan peserta meningkat karena adanya pemupukan dana.

Rieke menegaskan agar Tapera dibatalkan atau ditunda, hingga masalah tersebut diselesaikan

Selama proses pengembalian dana Tapera, terdapat kendala seperti ketidakcocokan data.

Dalam laporan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), telah menemukan masalah dalam pengelolaan dana Tapera dan biaya operasional pada 2020-2021.

Gaji pekerja akan dipotong untuk tabungan perumahan, dengan 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan 2,5 persen ditanggung oleh pekerja.

Program Tapera sudah dibentuk sejak lima tahun yang lalu, namun dalam pelaksanaan awalnya diperuntukkan guna membentuk kredibilitas terlebih dahulu.

Pelatihan ini merupakan bagian dari implementasi komitmen pemerintah untuk membangun dan memperbaiki sedikitnya 21.000 rumah di wilayah Tanah Papua.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Pangkalpinang menjajaki kerja sama keuangan syariah yang strategis. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas layanan, mendukung UMKM, dan mempercepat digitalisasi. Bagaimana dampaknya b

Rieke menilai, kewajiban iuran yang dibebankan kepada pekerja dan pemberi kerja bertentangan dengan kondisi riil lapangan.

MK menyatakan pasal utama dari UU Tapera, yakni Pasal 7 ayat (1), bertentangan dengan konstitusi sehingga berimplikasi pada pasal-pasal lainnya.

Untuk bisa mendapatkan peluang pembiayaan perumahan, MBR tidak harus menabung sebanyak nilai rumah yang akan dibutuhkan.

Persyaratan pembiayaan Tapera terbatas kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah.

Rencana perpanjangan tenor KPR subsidi hingga 40 tahun menjadi inovasi signifikan untuk mendukung kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Indonesia.

Menteri PKP Maruarar Sirait resmi memperpanjang tenor cicilan rumah subsidi menjadi 30 tahun, sebuah langkah strategis yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan mempercepat Program 3 Juta Rumah.

Pemerintah Provinsi Papua berencana membangun 14.000 unit rumah pada tahun 2026, sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan dan penataan ruang. Program Pembangunan Rumah Papua ini akan dimulai di wilayah pesisir perkotaan dan membutuhkan sinergi.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan Keputusan Menteri terkait rusun subsidi dapat terbit pada bulan Januari 2026 ini, diharapkan menjadi solusi strategis untuk mengatasi backlog hunian di perkotaan dan menyediakan hunian layak.

BP Tapera mengumumkan penyaluran FLPP 2025 berhasil mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, dengan nilai fantastis Rp34,64 triliun yang menjangkau ratusan ribu unit rumah.

Kepala Staf Kepresidenan menilai akad massal FLPP menjadi tonggak penting dalam percepatan perumahan nasional, membuka akses rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.