Menteri Perumahan Desak BP Tapera Siapkan Strategi, Agar Tak Ada Lagi Penolakan

BP Tapera gencar memperluas akses pembiayaan perumahan melalui program FLPP bagi pekerja nonformal. Inisiatif ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Indonesia.

Untuk bisa mendapatkan peluang pembiayaan perumahan, MBR tidak harus menabung sebanyak nilai rumah yang akan dibutuhkan.

Plafon kredit diklasifiksikan berdasarkan kelompok penghasilan dan zonasi.

Masyarakat non MBR yang telah memiliki rumah, maka dana Tapera yang telah rutin disetorkan bisa dijadikan sebagai tabungan hari tua.

Pengawasan dan evaluasi program Tapera sangat penting, khususnya tentang manajemen pengelolaan dana nasabah.

Penolakan atas kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) secara masif dilakukan di berbagai tempat.

Manfaat program Tapera akan lebih banyak diperoleh oleh pekerja. Antara lain bantuan DP rumah hingga nilai bunga KPR yang lebih murah bekisar 5 persen.

Ketika peserta Tapera masuk masa pensiun kemudian uangnya mau diambil, maka peserta bisa mengambilnya karena Tapera sifatnya adalah tabungan.

Manfaat tapera difokuskan untuk kepemilikan rumah pertama untuk masyarakat berpenghasilan rendah meskipun sudah ada rusun.

Menurutnya pemerintah pun perlu menginventarisir pungutan-pungutan yang selama ini telah dibebankan kepada masyarakat.

Rancangan Undang-Undang Tapera pernah dikeluarkan dari Prolegnas 2014.

"Si Rismon mau ketemu saya dengan tujuh orang. Saya tidak terima, mana lihatin," ujar JK yang kemudian meminta untuk dilihatkan pesan tersebut.

"Saya tidak bicara tentang dogma agama, saya tidak bicara tentang ideologi agama, tidak. Tentang kenapa mereka saling membunuh?" kata JK.

Hal itu ia sampaikan di tengah polemik ijazah Jokowi yang digugat. Ia kembali mengingatkan andilnya saat Jokowi maju ke politik nasional.

Alasannya, saat ini beberapa Sekolah Rakyat masih menggunakan gedung sementara milik Kementerian Sosial (Kemensos).

Ceramah yang ia sampaikan saat bulan Ramadan itu ditujukan kepada audiens terbatas, yakni kalangan Muslim dan intelektual.

Jusuf Kalla buka suara tanggapi polemik tuduhan penistaan agama. Hal itu buntut sambutannya di acara digelar di UGM Yogya.

Menteri PKP Maruarar Sirait resmi memperpanjang tenor cicilan rumah subsidi menjadi 30 tahun, sebuah langkah strategis yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan mempercepat Program 3 Juta Rumah.

Pemerintah Provinsi Papua berencana membangun 14.000 unit rumah pada tahun 2026, sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan dan penataan ruang. Program Pembangunan Rumah Papua ini akan dimulai di wilayah pesisir perkotaan dan membutuhkan sinergi.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan Keputusan Menteri terkait rusun subsidi dapat terbit pada bulan Januari 2026 ini, diharapkan menjadi solusi strategis untuk mengatasi backlog hunian di perkotaan dan menyediakan hunian layak.

BP Tapera mengumumkan penyaluran FLPP 2025 berhasil mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, dengan nilai fantastis Rp34,64 triliun yang menjangkau ratusan ribu unit rumah.

Kepala Staf Kepresidenan menilai akad massal FLPP menjadi tonggak penting dalam percepatan perumahan nasional, membuka akses rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) agresif membidik kerja sama strategis dengan berbagai institusi guna memperluas penyaluran KPR Subsidi pada 2026.