Solusi Anggota DPR agar Tapera Tak Bermasalah seperti Asabri dan Taspen

Pengawasan dan evaluasi program Tapera sangat penting, khususnya tentang manajemen pengelolaan dana nasabah.

Heru menegaskan bahwa pemotongan gaji karyawan untuk program Tapera masih belum dilakukan.

Kebijakan Tapera itu sebelumnya mendapat penolakan salah satunya Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

KIP menyayangkan pemerintah tidak melakukan sosialisasi Tapera secara masif terlebih dahulu kepada publik.

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeoron menanggapi masukan masyarakat terkait iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

Wapres sekali lagi meyakinkan bahwa dana masyarakat di Tapera aman dan nanti akan dikembalikan.

Herman ingin aturan yang dibuat oleh pemerintah itu akan baik dan tidak akan memberatkan masyarakat.

Bagi masyarakat yang masuk dalam kategori berpenghasilan rendah dan belum memiliki rumah pertama dapat mengajukan manfaat pembiayaan Tapera.

"Badan pengelola tapera pun harusnya memiliki sindikasi dengan himbara misalnya, BTN dilibatkan, ini nilai manfaat ini harus ada," kata Herman

Menurut JK, Tapera bukan yang hal baru dan sebenarnya bertujuan baik agar setiap masyarakat punya rumah.

Dana yang dihimpun dari peserta akan dikelola oleh BP Tapera sebagai simpanan

Program Tapera sudah dibentuk sejak lima tahun yang lalu, namun dalam pelaksanaan awalnya diperuntukkan guna membentuk kredibilitas terlebih dahulu.

Pelatihan ini merupakan bagian dari implementasi komitmen pemerintah untuk membangun dan memperbaiki sedikitnya 21.000 rumah di wilayah Tanah Papua.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Pangkalpinang menjajaki kerja sama keuangan syariah yang strategis. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas layanan, mendukung UMKM, dan mempercepat digitalisasi. Bagaimana dampaknya b

Rieke menilai, kewajiban iuran yang dibebankan kepada pekerja dan pemberi kerja bertentangan dengan kondisi riil lapangan.

MK menyatakan pasal utama dari UU Tapera, yakni Pasal 7 ayat (1), bertentangan dengan konstitusi sehingga berimplikasi pada pasal-pasal lainnya.

Untuk bisa mendapatkan peluang pembiayaan perumahan, MBR tidak harus menabung sebanyak nilai rumah yang akan dibutuhkan.

Persyaratan pembiayaan Tapera terbatas kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah.

BP Tapera mencatat penyaluran FLPP rumah subsidi telah mencapai 77.532 unit per 11 Juni 2026, menunjukkan tren positif dan tingginya minat masyarakat, terutama generasi muda, terhadap program ini.

Rencana perpanjangan tenor KPR subsidi hingga 40 tahun menjadi inovasi signifikan untuk mendukung kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Indonesia.

Menteri PKP Maruarar Sirait resmi memperpanjang tenor cicilan rumah subsidi menjadi 30 tahun, sebuah langkah strategis yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan mempercepat Program 3 Juta Rumah.

Pemerintah Provinsi Papua berencana membangun 14.000 unit rumah pada tahun 2026, sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan dan penataan ruang. Program Pembangunan Rumah Papua ini akan dimulai di wilayah pesisir perkotaan dan membutuhkan sinergi.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan Keputusan Menteri terkait rusun subsidi dapat terbit pada bulan Januari 2026 ini, diharapkan menjadi solusi strategis untuk mengatasi backlog hunian di perkotaan dan menyediakan hunian layak.

BP Tapera mengumumkan penyaluran FLPP 2025 berhasil mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, dengan nilai fantastis Rp34,64 triliun yang menjangkau ratusan ribu unit rumah.