Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR Terus Kaji Pemotongan Gaji untuk Tapera

DPR Terus Kaji Pemotongan Gaji untuk Tapera

DPR Terus Kaji Pemotongan Gaji untuk Tapera

Herman ingin aturan yang dibuat oleh pemerintah itu akan baik dan tidak akan memberatkan masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ingin agar dilakukan pengkajian soal pemotongan gaji untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Hal ini agar bisa ditemukan solusi yang tepat.


Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron mengatakan, Tapera yang diperuntukkan untuk berpendapatan rendah akan tetapi jangan sampai semakin rendah pendapatannya.

"Ya memang kalau saat ini ya kalau kewajiban yang harus dipungut wajib ini ada BPJS, ada tabungan hari tua internal, dan ada pungutan lain, coba diinventarisir dulu, jangan sampai gajinya ini, kan Tapera diperuntukkan untuk yang berpendapatan rendah, jangan sampai sudah rendah semakin rendah," kata Herman, Rabu (29/5).


"Ini juga kami akan terus mengkaji, saya usul ke fraksi juga, sambil tentu nanti cari solusi yang tepat dan diusulkan ke pemerintah, yang semestinya nanti dilakukan," sambungnya.

Karena, Herman ingin aturan yang dibuat oleh pemerintah itu akan baik dan tidak akan memberatkan masyarakat.

"Saya enggak tahu, karena ini tergantung pemerintah, saya belum tahu. Tapi aturan ini baik ya, tapi supaya aturan baik tidak memberatkan rakyat," ujarnya.

Adapun besaran simpanan peserta pekerja sebesar 0,5 persen yang ditanggung pemberi kerja dan 2,5 persen ditanggung pekerja.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Dalam peraturan ini, para pekerja akan dipotong gaji untuk dialokasikan sebagai tabungan perumahan.

Artinya simpanan peserta pekerja untuk Tapera dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja itu sendiri, sehingga besaran yang akan dialokasikan ke Tapera sebanyak 3 persen. Namun yang dipotong dari gaji pekerja sebesar 2,5 persen.


Kepesertaan simpanan Tapera akan menyasar karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ASN, TNI/Polri, para karyawan swasta dan pekerja lain yang menerima gaji atau upah.

DPR akan Panggil Pemerintah soal Pemotongan Gaji untuk Tapera
DPR akan Panggil Pemerintah soal Pemotongan Gaji untuk Tapera

Pemanggilan ini dilakukan agar tidak adanya kesalahpahaman atas aturan tersebut.

Baca Selengkapnya
DPR Yakin Tujuan Tapera Bagus, Hanya Perlu Serap Masukan dari Masyarakat
DPR Yakin Tujuan Tapera Bagus, Hanya Perlu Serap Masukan dari Masyarakat

DPR yakin setiap kebijakan pemerintah punya tujuan yang positif

Baca Selengkapnya
VIDEO: DPR Tak Tutup Mata Rakyat Menjerit soal Tapera, Tajam Ingatkan Pemerintah!
VIDEO: DPR Tak Tutup Mata Rakyat Menjerit soal Tapera, Tajam Ingatkan Pemerintah!

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeoron menanggapi masukan masyarakat terkait iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan

Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.

Baca Selengkapnya
Heru Akui Aturan PBB-P2 Tak Beri Dampak Masyarakat Bawah
Heru Akui Aturan PBB-P2 Tak Beri Dampak Masyarakat Bawah

Insentif yang dikeluarkan itu khusus bagi wajib pajak yang memiliki hunian di bawah Rp2 miliar.

Baca Selengkapnya
DPR Ungkap Ide Dasar Kebijakan Tapera
DPR Ungkap Ide Dasar Kebijakan Tapera

Apa sih tujuan pemberlakuan peraturan tentang Tapera?

Baca Selengkapnya
DPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman
DPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbudristek menyelesaikan kasus TPPO Mahasiswa magang ke Jerman.

Baca Selengkapnya
Ketua MPR Soal Potongan Gaji Pekerja untuk Tapera: Kalau Bisa Di-hold Sambil Disosialisasi
Ketua MPR Soal Potongan Gaji Pekerja untuk Tapera: Kalau Bisa Di-hold Sambil Disosialisasi

"Kalau memungkinkan bisa dihold sambil sosialisasi masif itu lebih baik," kata Bamsoet

Baca Selengkapnya
DPR Sebut Anggaran Kementerian Pertahanan Capai Rp155 Triliun
DPR Sebut Anggaran Kementerian Pertahanan Capai Rp155 Triliun

Rapat untuk pagu anggaran indikatif Kemenhan dilaksanakan secara tertutup karena menyangkut pembahasan alutsista dan pertahanan.

Baca Selengkapnya