LIVE

Kilas Balik: Aturan Soal Tapera Sempat Mandek Karena DPR Tidak Sepakat tentang Hal Ini

Rancangan Undang-Undang Tapera pernah dikeluarkan dari Prolegnas 2014.

tapera
Kilas Balik: Aturan Soal Tapera Sempat Mandek Karena DPR Tidak Sepakat tentang Hal Ini
Kilas Balik: Aturan Soal Tapera Sempat Mandek Karena DPR Tidak Sepakat tentang Hal Ini (merdeka.com)

Rancangan Undang-Undang Tapera pernah keluar dari Prolegnas 2014.

Prospek pasar rumah sederhana atau rumah bersubsidi di tahun 2021 diprediksi akan meningkat tajam.
Prospek pasar rumah sederhana atau rumah bersubsidi di tahun 2021 diprediksi akan meningkat tajam. © 2023 liputan6

Kilas Balik: Aturan Soal Tapera Sempat Mandek Karena DPR Tidak Sepakat tentang Hal Ini

Publik dibuat terkejut atas penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024, oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Peraturan ini mengubah peraturan sebelumnya tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).


Yang menjadi kritik keras publik atas penandatanganan aturan ini yaitu pemotongan gaji atau upah pekerja untuk dimasukkan ke dalam rekening dana Tapera.

Disebutkan dalam Pasal 5 bahwa peserta Tapera adalah para pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, telah berusia paling rendah 20 tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar.

Kemudian pada pasal 7 dijelaskan rincian pekerja yang masuk dalam krteria, yakni calon pegawai negeri sipil (PNS), pegawai aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, prajurit siswa TNI, anggota Polri, pejabat negara, pekerja/buruh BUMN/BUMD, pekerja/buruh BUMDES, pekerja/buruh BUM swasta dan pekerja yang tidak termasuk pekerja yang menerima gaji atau upah.

Apabila pekerja mandiri, maka gaji yang dipotong untuk Tapera yaitu 3 persen.

Sedangkan bagi peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen.

Skema Tapera sedianya lahir pada tahun 2004. Saat itu, pemerintah merasa jaminan ketersediaan perumahan belum tersentuh. Hingga kemudian terbit Rancangan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan.

Deputi Komisioner BP Tapera Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, yang saat itu dijabat oleg Ariev Baginda Siregar menyampaikan program Tapera tidak dibuat dalam waktu singkat.


Kala itu pemerintah melahirkan undang-undang terkait jaminan sosial nasional. Namun dalam regulasi tersebut, jaminan akan kebutuhan perumahan tidak dijelaskan secara spesifik.

"Sayangnya ini tidak spesifik mention pada perumahan, hanya lebih ke kesehatan dan akhirnya jadinya BPJS TK dan BPJS Kesehatan," kata Ariev.


Hingga tahun 2014, nasib RUU Tapera masih belum jelas. Saat itu Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat, yang dijabat oleh Sri Hartoyo, mengungkapkan nasib kelanjutan RUU Tapera masih menunggu petunjuk Wakil Presiden Boediono. Sampai saat ini Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) belum bisa memastikan kapan RUU Tapera akan diundangkan, meskipun ia mengaku pola penyalurannya sudah cukup jelas.

Masih di tahun yang sama, DPR dan pemerintah sepakat menarik RUU Tapera dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2014. Saat itu, DPR dan pemerintah belum sepakat terhadap satu pasal yakni soal besaran tabungan wajib bagi peserta Tapera.


Pada tahun 2016, DPR mengesahkan RUU Tapera menjadi Undang-Undang. Dibentuknya UU Tapera ini diharapkan menjawab semua permasalahan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Empat tahun berselang, Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah Nomor 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Dalam peraturan tersebut, Badan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tidak hanya mengelola dana perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tapi juga pekerja sektor swasta.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Yunita Amalia
Editor Yunita Amalia
Y
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Brian Brobbey Tenggelamkan Duet Striker Swedia Bernilai Rp 4,3 Triliun

{{caption}}
Isi Percakapan di Telepon Genggam Sony Sonjaya yang Dibongkar Jaksa

{{caption}}
Dudung Tegaskan MBG Tetap Lanjut: Pemerintah Evaluasi dan Benahi Tata Kelola

{{caption}}
Prabowo Dorong Akademi Olahraga, Bina Calon Atlet Sejak Usia 8 Tahun

{{caption}}
Kesaksian Warga Sebelum Istri Tewas Dicekik Suami

{{caption}}
Pimpinan DPR Janji Cabut Status Tersangka 16 Mahasiswa Trisakti

Topik Terkait
{{caption}}
Hitung-hitungan BP Tapera: Bantu Masyarakat Bawah Beli Rumah Dibutuhkan 150 Penabung Mulia

Masyarakat non MBR yang telah memiliki rumah, maka dana Tapera yang telah rutin disetorkan bisa dijadikan sebagai tabungan hari tua.

Tapera
{{caption}}
Pakar UGM Sebut Kebijakan Tapera Akan Berhasil, Begini Syaratnya

Pengawasan dan evaluasi program Tapera sangat penting, khususnya tentang manajemen pengelolaan dana nasabah.

NEWS
{{caption}}
INFOGRAFIS: Ada Sejak Era Soeharto, Begini Awal Mula Lahirnya Tapera

Bagaimana sebenarnya awal mula Tapera lahir di Indonesia?

uu tapera
{{caption}}
Blak-blakan Istana Jelaskan Alasan Penerapan Iuran Tapera Pegawai Swasta

Moeldoko menyebut penerapan iuran Tapera kepada pegawai swasta dan mandiri sebagai upaya mempermudah masyarakat Indonesia untuk membangun rumah.

Iuran Tapera
{{caption}}
BP Tapera: Pekerja Gaji di Atas UMR Wajib Bayar Iuran Tapera

Masyarakat yang gajinya di bawah upah minimum tidak perlu khawatir gajinya akan terpotong oleh iuran tabungan Tapera.

Tapera
{{caption}}
DPR Ungkap Ide Dasar Kebijakan Tapera

Apa sih tujuan pemberlakuan peraturan tentang Tapera?

Tapera
{{caption}}
Kemnaker: Enggak Usah Khawatir, Pemotongan Gaji Karyawan untuk Iuran Tapera Nanti di 2027

Pemerintah mengimbau pekerja maupun perusahaan tetap tenang terkait penetapan Program Tapera yang baru diluncurkan pemerintah.

Tapera
{{caption}}
Kementerian PUPR: Tapera untuk Bantu MBR dan Warga Kurang Mampu Miliki Rumah

Ketika peserta Tapera masuk masa pensiun kemudian uangnya mau diambil, maka peserta bisa mengambilnya karena Tapera sifatnya adalah tabungan.

Tapera
{{caption}}
Alasan Pemerintah Bentuk Tapera: 9,9 Juta Masyarakat Belum Punya Rumah

Tapera diperluas dan diterapkan untuk pekerja mandiri dan swasta

Tapera
{{caption}}
VIDEO: BP Tapera Blak-blakan Manfaat Lain Pemotongan Gaji Untuk Tabungan Perumahan

Manfaat tapera difokuskan untuk kepemilikan rumah pertama untuk masyarakat berpenghasilan rendah meskipun sudah ada rusun.

Tapera
{{caption}}
VIDEO: Potong Gaji 3 Persen Buat Tapera, Pekerja Untung atau Rugi?

Salah satu poin utama dari revisi ini adalah penentuan besaran iuran peserta yang dapat dievaluasi.

Tapera
{{caption}}
Simulasi dan Hitungan Gaji Karyawan Rp5 Juta Hanya Terima Rp4,7 Juta Setelah Ditambah Potongan Iuran Tapera

Bagi masyarakat yang masuk dalam kategori berpenghasilan rendah dan belum memiliki rumah pertama dapat mengajukan manfaat pembiayaan Tapera.

Tapera
{{caption}}
Menteri PKP Gandeng TAPERA & Billy Mambrasar Latih 100 Pemuda Asli Papua, Dukung Program Rumah Subsidi

Pelatihan ini merupakan bagian dari implementasi komitmen pemerintah untuk membangun dan memperbaiki sedikitnya 21.000 rumah di wilayah Tanah Papua.

rumah subsidi
{{caption}}
Trivia: Bangka Tengah dan BSI Perkuat Kerja Sama Keuangan Syariah, Targetkan UMKM hingga Digitalisasi Layanan Publik

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Pangkalpinang menjajaki kerja sama keuangan syariah yang strategis. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas layanan, mendukung UMKM, dan mempercepat digitalisasi. Bagaimana dampaknya b

bangka tengah
{{caption}}
Rieke Diah Pitaloka: Tidak Perlu Tapera, Program Perumahan Pekerja Cukup Lewat Jaminan Sosial

Rieke menilai, kewajiban iuran yang dibebankan kepada pekerja dan pemberi kerja bertentangan dengan kondisi riil lapangan.

berita update
{{caption}}
MK Putuskan Tapera Tak Lagi Wajib bagi Karyawan, Ada Unsur Pemaksaan dan Menentang UU

MK menyatakan pasal utama dari UU Tapera, yakni Pasal 7 ayat (1), bertentangan dengan konstitusi sehingga berimplikasi pada pasal-pasal lainnya.

aturan iuran tapera
{{caption}}
Gaji Rp4 Juta Dipotong Tapera Rp120.000 per Bulan, Nabung Setahun Bisa Dapat Pembiayaan Rumah

Untuk bisa mendapatkan peluang pembiayaan perumahan, MBR tidak harus menabung sebanyak nilai rumah yang akan dibutuhkan.

berita update
{{caption}}
Menteri Perumahan Desak BP Tapera Siapkan Strategi, Agar Tak Ada Lagi Penolakan

Persyaratan pembiayaan Tapera terbatas kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah.

berita update
{{caption}}
Penyaluran FLPP Rumah Subsidi BP Tapera Capai 77 Ribu Unit, Minat Generasi Muda Tinggi

BP Tapera mencatat penyaluran FLPP rumah subsidi telah mencapai 77.532 unit per 11 Juni 2026, menunjukkan tren positif dan tingginya minat masyarakat, terutama generasi muda, terhadap program ini.

asosiasi pengembang
{{caption}}
KPR Subsidi 40 Tahun: Inovasi Dukung Kepemilikan Rumah MBR di Indonesia

Rencana perpanjangan tenor KPR subsidi hingga 40 tahun menjadi inovasi signifikan untuk mendukung kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Indonesia.

backlog perumahan
{{caption}}
Terobosan Baru: Tenor Cicilan Rumah Subsidi Diperpanjang Jadi 30 Tahun

Menteri PKP Maruarar Sirait resmi memperpanjang tenor cicilan rumah subsidi menjadi 30 tahun, sebuah langkah strategis yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan mempercepat Program 3 Juta Rumah.

bp tapera
{{caption}}
Pemerintah Provinsi Papua Targetkan 14.000 Unit Pembangunan Rumah Papua di 2026

Pemerintah Provinsi Papua berencana membangun 14.000 unit rumah pada tahun 2026, sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan dan penataan ruang. Program Pembangunan Rumah Papua ini akan dimulai di wilayah pesisir perkotaan dan membutuhkan sinergi.

bp tapera
{{caption}}
Kepmen Rusun Subsidi Diharapkan Terbit Bulan Ini, Solusi Atasi Backlog Hunian Perkotaan

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan Keputusan Menteri terkait rusun subsidi dapat terbit pada bulan Januari 2026 ini, diharapkan menjadi solusi strategis untuk mengatasi backlog hunian di perkotaan dan menyediakan hunian layak.

backlog hunian
{{caption}}
Penyaluran FLPP 2025 Catat Rekor Tertinggi, Capai Rp34,64 Triliun

BP Tapera mengumumkan penyaluran FLPP 2025 berhasil mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, dengan nilai fantastis Rp34,64 triliun yang menjangkau ratusan ribu unit rumah.

bp tapera