Meskipun memberikan dukungan, KSPI meminta agar program ini dilakukan perbaikan. Salah satunya adalah, program ini berbentuk rumah dan hanya berlaku bagi WNI. Jika hanya berbentuk tabungan, maka buruh tetap saja akan kesulitan untuk membeli rumah.

Suryadi mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 pula, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bahkan hanya sebesar 0 persen. Dengan kondisi perekonomian yang seperti sekarang ini, di mana konsumsi rumah tangga juga mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Seharusnya pemerintah juga memberikan akses kemudahan bagi profesi lain yang juga membutuhkan rumah. Menurutnya, guru honorer adalah salah satu profesi yang seharusnya masuk dalam program tersebut.

Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) menyambut baik kehadiran program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Program ini diharapkan dapat membantu pengemudi ojek online untuk lebih mudah memiliki rumah pribadi.

Panangian menilai, besaran iuran Tapera dari potongan gaji pekerja pun masih masuk akal. Karena, para pekerja bakal menerima manfaat yang lebih besar yakni memiliki rumah.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, aturan ini akan membebani Pengusaha dan Pekerja karena dalam PP itu disebutkan besaran iuran Tapera sebesar 3 persen dengan komposisi 2,5 persen dipotong dari gaji pekerja dan 0,5 persen ditanggung pengusaha.

Pengamat ekonomi sekaligus dosen Perbanas, Piter Abdullah, menilai positif penerbitan PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Sebab, adanya Tapera diyakini membantu keinginan masyarakat untuk memiliki hunian pribadi.

Penyertaan Modal Negara untuk BP Tapera ini juga telah masuk ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019.

Turut hadir beberapa menteri dalam kesempatan tersebut, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Adang Sutara menjelaskan, konsep tersebut akan dijalankan bila BP Tapera sudah masuk ke tahapan mulai beroperasi dan beroperasi penuh.

"Tadi kita membahas proses untuk penutupan Bapertarum, penyerahterimaan semua keuangan, aset organisasinya ke Tapera," ucap Sri Mulyani.

"Baru di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi akhirnya komitmen pemerintah terwujud."

Aturan ini mengharuskan pelaku usaha menanggung beban pekerja dengan potongan penghasilan sebesar 0,5 persen dari upah.

Perlu peningkatan peran negara untuk meningkatkan ketersediaan pangan, sandang dan papan.