UU Tapera

Lalu apa saja keuntungan mengambil rumah atau bangun rumah di Tapera?

Bagaimana sebenarnya awal mula Tapera lahir di Indonesia?

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto menyampaikan, FLPP merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah telah mengucurkan dana FLPP sebesar Rp60,67 triliun lebih sejak 2010-2021.

Tapera diklaim menjadi salah satu solusi bagi para milenial atau masyarakat dengan penghasilan rendah untuk memperoleh pinjaman perumahan murah. Sebab, selama ini banyak ketentuan yang harus dipenuhi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses pinjaman.

Komisioner BP Tapera, Adi Setianto mengungkapkan, kehadiran BP Tapera bisa menjadi angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang saat ini belum memiliki rumah.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan program tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang dikelola BP Tapera bisa mulai aktif pada 2021. Selain Tapera, 3 program pembiayaan lainnya siap berjalan di tahun depan untuk bantu mewadahi para pencari rumah.

Uang tersebut akan dipakai BP Tapera untuk menggulirkan dana pembelian rumah. Adapun pada proses awal, BP Tapera akan melayani aparatur sipil negara (ASN) atau PNS, TNI dan Polri untuk mendapatkan dana iuran pembelian rumah pertamanya.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan, pemerintah saat ini masih bekerja keras untuk tetap melayani masyarakat non-PNS selama program Tapera belum berjalan.

Dana Tapera bisa diinvestasikan melalui surat berharga negara (SBN), surat utang daerah atau surat utang koperasi yang berhubungan dengan perumahan. Selain itu dana yang masuk juga tidak akan disimpan oleh BP Tapera, melainkan disimpan di bank kustodi.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Pemerintah Nomor 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Pada program ini gaji peserta Tapera akan dipotong sebesar 3 persen untuk dikelola menjadi tabungan perumahan rakyat.

Deputi Komisioner BP Tapera Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Ariev Baginda Siregar menegaskan bahwa Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) digagas berasaskan nilai-nilai Pancasila.

Program Tapera tidak dibuat dalam waktu singkat. Perjalanan terbentuknya Tapera dimulai pada tahun 2004. Kala itu pemerintah melahirkan undang-undang terkait jaminan sosial nasional. Namun dalam regulasi tersebut, jaminan akan kebutuhan perumahan tidak dijelaskan secara spesifik.

Deputi Komisioner BP Tapera Bidang Pemanfaatan, Ariev Baginda Siregar mengatakan, saat ini pihaknya tengah membangun kredibilitas. Dia ingin masyarakat mengetahui tujuan dan manfaat yang lahir dari program pembiayaan rumah bagi masyarakat.

Sistem ini diklaim sebagai solusi permasalahan pembiayaan perumahan serta sekaligus perlindungan dan penyediaan pembiayaan perumahan yang murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Transaksi saham BBTN juga cukup besar dengan volume perdagangan mencapai 3,4 juta lembar saham dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp400 miliar.

Peraturan ini sudah sekitar 4 tahun terkesan diabaikan dan PP Tapera ini hadir pada saat yang tidak tepat. Apalagi, program Tapera ini berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi karena akan mengurangi belanja masyarakat.

Meskipun memberikan dukungan, KSPI meminta agar program ini dilakukan perbaikan. Salah satunya adalah, program ini berbentuk rumah dan hanya berlaku bagi WNI. Jika hanya berbentuk tabungan, maka buruh tetap saja akan kesulitan untuk membeli rumah.

Suryadi mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 pula, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bahkan hanya sebesar 0 persen. Dengan kondisi perekonomian yang seperti sekarang ini, di mana konsumsi rumah tangga juga mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Sinyal positif untuk bank bisa tumbuh hingga akhir tahun ini di tengah tantangan perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Peraturan Pemerintah Nomor 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tapera resmi berlaku. Tapera merupakan kebijakan pemerintah untuk mendorong pemenuhan kebutuhan papan bagi para pekerja dengan sistem upah berdasar UU No. 4 Tahun 2016 dan memenuhi kewajiban konstitusional sesuai Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.