VIDEO: Erick Thohir Emosi, Ada Perusahaan BUMN Korupsi Dana Pensiun

Publik sanksi pengelolaan dana Tapera transparan jika berkaca dengan kasus-kasus korupsi sebelumnya.

Erick Thohir menyebut, pelaporan dua Dapen ke Kejagung tersebut terkait dengan persoalan korupsi.

Program bersih-bersih BUMN bertujuan untuk memberantas korupsi.

Intan mengatakan, Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR telah menyampaikan soal penyalahgunaan dugaan Dana Pensiun disalahgunakan.

Erick mengaku sangat kecewa dengan yang terjadi di empat perusahaan BUMN terkait pengelola dana pensiun.

Erick Thohir ungkap hasil audit dana pensiun empat perusahaan BUMN yang bermasalah dan merugikan negara sebesar Rp300 miliar.

Perusahaan tersebut adalah Perhutani, PTPN, Angkasa Pura I dan Id Food yang dilaporkan Erick ke Kejaksaan Agung.

Erick Thohir mengapresiasi Kejaksaan Agung yang mau berkolaborasi untuk membongkar kasus besar di perusahaan BUMN.

Erick Thohir tidak mau carut marut dana pensiun ini berlanjut hingga tahun-tahun mendatang

Dia mengaku tidak habis pikir ada orang-orang yang mengorbankan para korban bencana untuk keuntungan pribadi.

Panglima TNI Agus menjelaskan TNI berhasil membangun 32 jembatan Bailey di sejumlah wilayah.

Jokowi dalam pertemuan secara tegas telah memberikan izin ijazah keluaran Fakultas Kehutanan UGM tersebut dihadirkan di Solo.

Tenggelamnya KM Putri Sakinah di Perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat NTT membawa duka bagi sepak bola dunia

Bobibos siap memproduksi secara massal bahan bakar berbasis jerami

Selain itu, Mualem bersyukur sejumlah bantuan sudah menyebar ke pelosok Aceh.

Pemeriksaan tersebut melibatkan saksi berinisial LA, yang menjabat sebagai Staf Saham PT Bumi Nusa Jaya Abadi.

Kasus korupsi Jiwasraya melibatkan jaringan kompleks antara manajemen Jiwasraya, aktor eksternal seperti Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat.

Jumlah tersebut terdiri atas 5.688 polis dari kategori Korporasi, 291.300 dari kategori Ritel, dan 17.334 polis dari kategori Bancassurance.

Jiwasraya dan PT Berdikari Insurance tetap diwajibkan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

OJK telah meminta manajemen Jiwasraya untuk menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK).

Pemerintah memutuskan untuk melakukan likuidasi atau membubarkan Jiwasraya.