Pemerintah, dalam hal ini Kejaksaan Agung dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terus mendorong penyelesaian kasus gagal bayar Asuransi Jiwasraya. Jiwasraya mengalami gagal bayar kepada 2,63 juta nasabahnya senilai Rp 16,8 triliun.

Kejaksaan Agung menyerahkan pengelolaan Aset perkara PT Asuransi Jiwasraya (persero) senilai Rp 3,1 triliun kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini untuk mendukung penyelesaian kasus Jiwasraya.

Bersamaan dengan upaya pengalihan aset dan liabilitas perusahaan ke entitas baru, manajemen Jiwasraya memastikan akan melanjutkan pengoperasian perusahaan, sebelum akhirnya status pengelolaan perusahaan diserahkan dan diputuskan oleh pemegang saham.

Uang triliun tersebut hasil eksekusi Kejagung dari rekening efek, obligasi, dan beberapa aset lain milik terpidana Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro atas kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Aset-aset yang telah disita nantinya akan dirampas untuk kemudian dilelang sebagai bentuk ganti rugi kerugian yang dialami negara akibat kasus korupsi tersebut.

Fakhri divonis 8 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Vonis itu lebih tinggi dari vonis Pengadilan Tipikor yang menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara.

Kejanggalan yang dilaporkan kepada kepolisian diduga terkait adanya perbedaan per hitungan jumlah pemegang polis atau nasabah WAL. Polisi juga tengah mengusut kejanggalan data-data pemegang polis dan dugaan motif di belakangnya.