FOTO: Blak-Blakan Erick Thohir di Kejagung Beberkan Hasil Audit Dana Pensiun 4 Perusahaan BUMN yang Rugikan Negara Ratusan Miliar Rupiah

Erick Thohir mengungkapkan hasil audit terkait perkara dana pensiun BUMN yang bermasalah kepada Kejagung.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat mendatangi kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terlihat menyambut hangat Erick Thohir di kantornya itu.

Kedatangan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ke kantor Kejaksaan Agung (kejagung) ini untuk menyerahkan laporan hasil audit dana pensiun BUMN yang bermasalah.

Erick mengungkap dana pensiun (Dapen) yang berada di empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah merugikan negara hingga Rp300 miliar.

Erick mengatakan, keempat perusahaan itu adalah PT.Inhutani, PTPN, Angkasa Pura I, dan RNI.

Ia menyebut keempat perusahaan BUMN itu telah ditemui penyimpangan dalam mengelola investasi dana pensiun.

Dia menduga, angka penyimpangan ini bisa lebih besar lagi seiring dengan langkah audit yang akan dilanjutkan.

Lebih lanjut lagi, Erick juga bicara buka-bukaan.

Ia mengatakan dari 48 dana pensiun yang dikelola BUMN, 70 persen atau sebanyak 34 dapen di antaranya dalam keadaan tidak sehat alias bermasalah.

Senada dengan Erick, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga  menyebut angka kerugian negara Rp300 miliar ini bisa bertambah. Pasalnya, ini baru sekitar 10 persen dari total dapen BUMN bermasalah.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh juga mendukung Menteri BUMN Erick Thohir yang melakukan audit dana pensiun terhadap keempat perusahaan BUMN itu.

Dalam melakukan prosesnya, Ateh akan memeriksa secara keseluruhan terkait akuntabilitas dan tata kelola dana pensiun BUMN.

Kemudian timnya melakukan identifikasi pada area yang beresiko hingga memberikan rekomendasi perbaikan.

Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) didampingi Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (tengah) dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh (kanan) saling merangkul tangan usai memberikan keterangan pers terkait penyerahan hasil audit dana pensiun di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (3/10/2023)