Transparansi Keuangan BPJS Kesehatan Dikritik, Jumlah Total Penerimaan Iuran Dipertanyakan

Dia juga mengkritisi ketergantungan pemerintah terhadap iuran BPJS semata, tanpa adanya sumber pendanaan tambahan untuk mendukung layanan kesehatan.

Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Rospita Vici Paulyn menyoroti kurangnya keterbukaan informasi terkait regulasi, kebijakan, hingga pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan. Dia menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap.

"Kalau kita melihat ke belakang ini kan BPJS waktu itu mengalami kerugian. Kemudian pemasukannya sekian yang dibayarkan lebih dari pemasukan. Publik kan berhak tahu nih, Bapak-Ibu. Di mana sih yang membuat selisih itu? Berapa sih sebenarnya penerimaan BPJS secara rigid? Kemudian itu terjadi pembayaran lebih. Apa penyebabnya? Apa yang membuat hal itu terjadi? Itu seharusnya disampaikan secara terbuka kepada publik," kata Vici dalam Press Briefing, Jakarta, Kamis (20/2).

Vici mengakui konsep BPJS Kesehatan sebenarnya sangat baik dalam menjamin layanan kesehatan masyarakat. Namun, dia menegaskan pemerintah harus ikut bertanggung jawab dalam memastikan keberlangsungan program ini, terutama ketika dana yang dikumpulkan dari iuran masyarakat tidak mencukupi.

"Karena sekali lagi ini kan iuran gotong royongnya, bukan pajak. Masyarakat wajib bayar sesuai ketentuan. Kalau nggak sesuai ya tambahin lagi pajaknya. Jadi ini iuran, iuran gotong royong," katanya.

Dia juga mengkritisi ketergantungan pemerintah terhadap iuran BPJS semata, tanpa adanya sumber pendanaan tambahan untuk mendukung layanan kesehatan.

Kasus Klaim Fiktif, BPJS Diminta Transparan

Selain masalah defisit, Vici juga menyoroti dugaan kecurangan dalam pengajuan klaim BPJS. Dia mengungkapkan di beberapa daerah, seperti Sumatera Utara dan Jawa Tengah, ditemukan kasus penagihan klaim fiktif oleh rumah sakit.

Dia menyebut ada dugaan rumah sakit mengumpulkan data KTP dan KK dari kegiatan lain, lalu menagihkannya ke BPJS. Ini sudah masuk kategori penipuan dan pembohongan publik.

"Di Sumatera Utara dan di Jawa Tengah, kalau saya nggak salah, itu ada petagihan klaim fiktif, dari pihak rumah sakitnya itu mengumpulkan KTP dan KK dari kegiatan-kegiatan lain, yang kemudian ditagihkan ke BPJS. Apakah kemudian BPJS sudah membuat suatu sistem untuk mengkanter hal-hal seperti ini? Ini kan rumah sakit nakali," tegas Vici.

Menurutnya, kasus-kasus seperti ini bisa saja lebih banyak terjadi, hanya saja belum terungkap ke publik. Oleh karena itu, dia menuntut agar BPJS lebih transparan dalam memberikan informasi terkait penyalahgunaan sistem dan langkah-langkah penindakannya.

Masyarakat Juga Berperan dalam Kekacauan Sistem Kesehatan

Di sisi lain, Vici menilai masyarakat juga memiliki andil dalam carut-marutnya sistem kesehatan di Indonesia. Kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan harus lebih ditingkatkan agar sistem BPJS dapat berjalan dengan lebih baik.

"Ada nggak tindak lanjutnya? Masyarakat sebenarnya berhak tahu informasi itu. Kemudian dari masyarakat kita sendiri, kenapa saya bilang masyarakat juga berperan dalam carut-marutnya," pungkasnya.