Kehadiran QRIS Buat Trump 'Marah', Cek Perbandingan Nilai Transaksi dengan Visa

Data BI mencatat, volume transaksi pembayaran digital melalui QRIS tumbuh tinggi sebesar 163,32 persen secara year on year (yoy).

Kehadiran layanan Quick Response Code Indonesian (QRIS) membuat Pemerintah Amerika Serikat (AS) gerah. Donald Trump melalui United States Trade Representative (USTR) merasa tidak dilibatkan dalam pengembangan sistem pembayaran yang dikembangkan Bank Indonesia tersebut.

Ditengarai kegelisahan Pemerintah AS terhadap QRIS akibat adanya potensi pergeseran pengguna Visa maupun Mastercard. Keduanya merupakan layanan sistem pembayaran mapan yang dikembangkan perusahaan AS.

Adapun, QRIS yang diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2019 bertujuan agar proses transaksi pembayaran secara domestik menggunakan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Cara kerjanya masyarakat cukup memindai kode QR untuk transaksi pembayaran.

Data BI mencatat, volume transaksi pembayaran digital melalui QRIS tumbuh tinggi sebesar 163,32 persen secara year on year (yoy) pada Februari 2025 didukung peningkatan jumlah pengguna dan merchant.  Di periode yang sama, jumlah pengguna sudah mencapai 55 juta merchant.

Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel QRIS yang diproses melalui BI-FAST mencapai 330,08 juta transaksi atau tumbuh 75,82 persen (yoy) dengan nilai mencapai Rp858,27 triliun pada Februari 2025. 

Sementara volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS meningkat sebesar 4,66 persen (yoy) menjadi 807,18 ribu transaksi dengan nilai Rp14.749,90 triliun pada Februari 2025.

Kinerja Visa

Di sisi lain, Visa juga mencatatkan kinerja cemerlang disepanjang 2024. Melansir laman resmi perusahaan, Visa membukukan pendapatan sebesar USD 35,9 miliar di sepanjang 2024. Nilai ini setara Rp605,3 triliun asumsi kurs Rp16.860 per USD. Angka ini meningkat sebesar 10 persen dari tahun sebelumnya.

Sedangkan, nilai transaksi melalui jaringan Visa kartu kredit dan debit mencapai USD 233,8 billion atau Rp3.941 triliun. Sementara, total nilai transaksi menembus USD 13,2 triliun atau setara Rp222,56 kuadriliun.

Visa menyebut keuntungan perusahaan diperoleh dari biaya potongan setiap transaksi atas penggunaan kartu kredit oleh konsumen pribadi maupun perusahaan. Secara rinci, biaya potongan rata-rata untuk transaksi kartu kredit adalah sekitar 2 persen dari nilai transaksi. Namun, Visa juga menaikkan biaya potongan transaksi hingga  4 persen untuk segmen konsumen tertentu. 

Saat ini, Visa dan Mastercard menguasai 86 hingga disebut sebagai duopoli dalam industri kartu kredit dan debit, menurut Statista. 

Alasan Ketakutan Trump dengan QRIS

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad mengatakan terdapat sejumlah alasan dibalik keresahan Pemerintahan Donald Trump terhadap QRIS. Pertama, layanan pembayaran QRIS dianggap hanya memberikan nilai tambah (value added) kepada Rupiah.

Dia mencontohkan transaksi QRIS yang dikembangkan Bank Indonesia mendorong pada pembayaran transaksi dengan mata uang Rupiah. Kebijakan ini juga berlaku bagi warga asing yang ingin bertransaksi QRIS di Tanah Air. Dengan ini, penggunaan QRIS dapat mengurangi ketergantungan terhadap Dolar AS.

"Itu artinya kan mereka (AS) enggak dapat manfaat, apalagi QRIS sekarang sudah berkembang pada Indonesia, tapi bisa di wilayah negara tetangga kita, jadi Indonesia luar itu bisa dilakukan lah (transaksi QRIS)," ujar Tauhid saat dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Senin (21/4). 

Selanjutnya, pengembangan QRIS juga dapat menggeser penggunaan mastercard sebagai alternatif pembayaran non tunai yang dikembangkan perusahaan AS. 

Selain pembayaran, mastercard juga dapat dimanfaatkan untuk mempelajari kebiasaan belanja masyarakat melalui transaksi belanja pengguna. Kondisi ini membuat perusahaan asing kesulitan untuk membaca selera belanja konsumen di Indonesia.

Ahmad menekankan, pengembangan QRIS sendiri tidak akan mengganggu ekosistem layanan pembayaran Mastercard. Sebab, masing-masing negara memiliki kebijakan sistem transaksi pembayaran. Dia mencontohkan, tidak semua turis asing  yang berkunjung ke Indonesia tertarik menggunakan QRIS karena tak terafiliasi dengan rekening bank di negara asalnya.

"Misalnya kita punya Kris dipakai di Malaysia, ya orang Malaysia nggak akan pakai QRIS, dia punya sendiri gitu. Tapi orang kita di Malaysia kalau ada QRIS kan langsung dari perekeningan bank dalam negara," sebutnya.

Tauhid menilai sikap Pemerintah AS berlebihan terkait keberatan atas pengembangan sistem pembayaran QRIS. Dia menegaskan bahwa setiap negara berhak untuk membangun ekosistem pembayarannya sebagaimana yang dilakukan negara maju.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia diminta tidak begitu saja menuruti kemauan Pemerintah AS untuk mencapai kesepakatan negosiasi tarif impor. Menurutnya, langkah yang diambil Bank Indonesia untuk mengembangkan sistem pembayaran QRIS sudah tepat untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian.