Trump Protes QRIS Indonesia, Pemerintah Buka Peluang Kerja Sama dengan Mastercard dan Visa

Protes Pemerintahan Presiden Trump itu tertuang dalam dokumen National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers.

Layanan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian (QRIS) membuat Pemerintah Amerika Serikat (AS) murka. Ini setelah AS merasa dikucilkan dalam pengembangan sistem pembayaran non tunai yang kian populer di Indonesia.

Protes Pemerintahan Presiden Trump itu tertuang dalam dokumen National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) pada 31 Maret 2025.

Menanggapi protes ini, pemerintah membuka kesempatan kerja sama dengan perusahaan jasa keuangan dari Amerika Serikat, Mastercard dan Visa, untuk ikut mengurusi sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard alias QRIS.  

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai melakukan sejumlah pertemuan dengan Pemerintah AS dan pelaku usaha setempat. 

"Terkait dengan QRIS atau gateway nasional, Indonesia sebetulnya tentunya kita terbuka untuk para operator luar negeri termasuk Mastercard atau Visa. Untuk di sektor Credit Card itu tidak ada perubahan," ujar Menko Airlangga dalam sesi konferensi pers virtual, Jumat (25/4).

Airlangga mengatakan, pemerintah membuka diri kepada Mastercard dan Visa untuk ikut berkecimpung di sistem pembayaran digital nasional. Seperti diketahui, keduanya selama ini memasarkan produknya di Indonesia lewat kartu kredit.  

"Untuk sektor gateway ini mereka terbuka untuk masuk di dalam front-end maupun berpartisipasi. Dan itu level playing dengan yang lain. Ini sebetulnya masalah hanya penjelasan," kata Airlangga. 

Volume Transaksi QRIS

Meskipun mendapat sorotan dari Amerika Serikat, Bank Indonesia (BI) melaporkan volume transaksi pembayaran digital melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan, pada kuartal I 2025, transaksi QRIS tercatat tumbuh 169,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Didorong oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant.

"Volume transaksi pembayaran digital melalui QRIS tetap tumbuh tinggi sebesar 169,15 persen (yoy) didukung peningkatan jumlah pengguna dan merchant," kata Perry dalam konferensi pers RDG BI beberapa waktu lalu. 

Menurut Perry, pertumbuhan ini mencerminkan kuatnya sistem pembayaran nasional yang aman, efisien, dan terpercaya. Dari sisi transaksi, pembayaran digital pada triwulan I 2025 mencapai 10,76 miliar transaksi atau tumbuh 33,50 persen (yoy) didukung peningkatan seluruh komponen.

Volume transaksi aplikasi mobile dan internet terus tumbuh masing-masing sebesar 34,51 persen (yoy) dan 18,89 persen (yoy). Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 1,07 miliar transaksi atau tumbuh 57,68 persen (yoy), dengan nilai mencapai Rp2.741,81 triliun.

Kemudian, BI mencatat volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS tumbuh sebesar 0,69 persen (yoy) menjadi 2,47 juta transaksi dengan nilai Rp 46.281,21 triliun. Sementara dari sisi pengelolaan uang Rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 15,51 persen (yoy) menjadi Rp 1.240,12 triliun pada triwulan I 2025.

Transaksi QRIS Selama Ramadan dan Idul Fitri

Adapun Bank Indonesia mencatat transaksi digital melalui QRIS selama periode Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2025 juga meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan volume transaksi per pengguna mencapai 111 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode RAFI 2024 sebesar 76 persen. 

Sementara itu, pertumbuhan UYD selama periode RAFI 2025 mencapai 8,63 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan 8,44 lersen (yoy) pada periode RAFI 2024.

Perry menyampaikan stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat.