Analisis: Alasan Kuat Amerika Marah Indonesia Pakai QRIS untuk Transaksi

Pemerintah dan Bank Indonesia diminta jangan mengikuti kemauan Amerika dalam intervensi transaksi QRIS.

Amerika Serikat (AS) dibuat jengah dengan kemandirian sejumlah negara dalam bertransaksi elektronik, termasuk Indonesia. Di tengah digitalisasi ekonomi, Quick Response Indonesian Standard (QRIS) menjadi transformasi digital yang saat ini mendominasi transaksi elektronik dalam negeri.

Sejak dilakukan uji coba pada tahun 2018 dan diresmikan penggunaannya pada tahun 2019, QRIS menjadi wadah yang mencakup seluruh sektor dalam bertransaksi. Pembayaran denggan menggunakan Mastercard hingga Visa mulai ditinggalkan.

Sebagaimana diketahui, Mastercard adalah sebuah perusahaan teknologi pembayaran global asal Amerika yang terkenal, bukan hanya sebagai merek kartu kredit dan debit, tetapi juga sebagai penyedia berbagai solusi pembayaran dan layanan terkait.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance, Tauhid Ahmad menganalisa setidaknya ada dua hal yang menjadi perhatian serius bagi AS terhadap QRIS dan GPN. Pertama, hilangnya manfaat ekonomi jika Indonesia beralih kepada QRIS dan GPN.

"Tentu saja value added. Mereka (US) tidak mendapatkan itu jika kita menggunakan QRIS. Jika kita keluar (keluar negeri) transaksi menggunakan Mastercard 1-3 persen dari nilai belanja, itu besar sekali," kata Tauhid kepada merdeka.com, Senin (21/4).

Hal kedua yaitu intelejen ekonomi. Dengan bertransaksi menggunakan Mastercard, maka akan dipelajari atau diidentifikasi pola belanja, jenis barang yang dibeli, setiap individu.

"Istilahnya market intelligence, pokok sekali. Akan kelihatan buat apa, identifikasi aja, profilingnya, penggunaan big data-nya kan kelihatan. Itu yang orang enggak perhatikan," kata dia.

Tidak Akan Menggeser Posisi Mastercard

Tauhid mengatakan, kemandirian transaksi elektronik sudah menjadi sebuah keharusan bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Lagipula, keberadaan QRIS sebagai wadah dalam bertransaksi tidak serta-merta menggeser Mastercard yang sudah lama berada di Indonesia.

Dengan response kontra seperti ini, AS terlihat sangat tidak adil dalam menerapkan prinsip perdagangan.

"Tidak fair, bagi dia asumsinya jumlah perdagangannya itu adalah balance antara satu negara dan negara lain, padahal itu secara historik dan teori perdagangan, pasti setiap negara memiliki kelebihan dan kelemahan," jelasnya.

"Tujuan WTO dijadikan itu untuk menciptakan keadilan dalam perdagangan. Maksudnya disamakan negara-negara yang maju, punya kapital yang besar, teknologi besar, SDM besar, diharapkan berhadapan dengan setara, dengan negara berkembang".

Jangan Hiraukan Gertakan AS

Saat ini, kata Tauhid, respons terbaik yang perlu diberikan pemerintah yaitu mempelajari dampak dari kritik tersebut. Hanya saja, dia menekankan Bank Indonesia tidak perlu mengotak-atik lagi teknis operasional QRIS yang dinilai sudah berjalan cukup bagus.

"Apa yang sudah dilakukan Bank Indonesia untuk transaksi pembayaran dan sebagainya, ini kan pergerasan yang luar biasa dan harus kita dukung," ucap Tauhid.

Di balik kritik AS terhadap dominasi transaksi QRIS, Tauhid menganalogikan bahwa kondisi ini layaknya perang sponsor swasta.

"Jadi itu yang sesama biskota ingin saling mendahului. Dan ini ada soal nasionalisme, ada soal kebanggaan dan daya saing tadi untuk kita ke depan, kata dia.