Ini Tuntutan Mitra Ojek dan Taksi Online saat Demo Ojol

Demo ini akan dilakukannya pelumpuhan pemesanan penumpang, pemesanan makanan dan pengiriman barang melalui aplikasi.

Sebanyak 25.000 driver ojek online (ojol) akan melakukan aksi unjuk rasa besar pada Selasa, 20 Mei 2025. Demo ini terjadi yang diperkirakan akan dihadiri lebih dari 25.000 ojol dari berbagai penjuru kota di beberapa titik-titik di 5 wilayah Jakarta, serta di Jabodetabek, Jawa dan sebagian Sumatera

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan demo ini akan dilakukannya pelumpuhan pemesanan penumpang, pemesanan makanan dan pengiriman barang melalui aplikasi secara massal dengan cara mematikan aplikasi pada hari Selasa, 20 Mei 2025 mulai jam 00.00 sampai dengan jam 23.59.

Pihaknya menghimbau untuk masyarakat luas di Jakarta dan hampir seluruh Indonesia agar sementara dalam satu hari saja untuk tidak melakukan pemesanan layanan ojol R2 dan R4 sebagai upaya untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan bersama.

"Kami ojol R2 dan R4 sedang memperjuangkan hak dan keadilan atas tidak ada ketegasan dari pihak regulator dalam hal ini Pemerintah RI yang mendiamkan terjadinya pelanggaran regulasi secara berlarut-larut sejak tahun 2022 hingga saat ini maka Selasa 20 Mei 2025 adalah puncak kekecewaan rekan-rekan pengemudi online," kata Igun dalam keterangannya, Senin (19/5).

Adapun berikut ini titik-titik Aksi antara lain Kementerian Perhubungan (Kemenhub, Istana Merdeka, DPR RI, Kantor-Kantor Aplikasi dan semua Lokasi yang berhubungan dengan perusahaan aplikasi

Aksi akan dilakukan mulai jam 13.00 WIB hingga tuntutan GARDA diterima oleh Pemerintah, DPR RI dan aplikator menyatakan setuju patuhi regulasi Pemerintah RI.

Igun menyataman ada beberapa tuntutan tambahan terbaru untuk aksi 20 Mei 2025, yakni pertama meminta Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memberiksn sanksi tegas kepada perusajaan aplikasi pelanggar regulasi Pemerintah RI / Permenhub PM No.12 tahun 2019, Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022.

Kedua meminta DPR RI Komisi V agar menggelar RDP gabungan Kemenhub, Asosiasi, Aplikator.

Ketiga, meminta tuntutan potongan aplikasi sebesar 10 persen. Keempat meminta untuk segera merevisi tarif penumpang, yakni dengan menghapus layanan aceng, slot, hemat, prioritas dan lain-lain.

Terkahir, pihaknya meminta menetapkan tarif layanan makanan dan kiriman barang melibatkan Asosiasi, Regulator, Aplikator dan YLKI

"Sudah berkali-kali kami aksi damai namun semuanya seperti dianggap remeh oleh Pemerintah maupun aplikator sehingga pihak aplikator makin menjadi-jadi membuat program-program hemat dan prioritas bagi pegemudi online yang sangat merugikan pengemudi online, sehingga aksi kali ini mungkin kami harus lebih keras aksinya," tutup Igun.