Ekonom: Demo Ojol Jadi Sinyal Kuat Ekonomi Digital Tidak Netral

Pemerintah harus segera menegakkan aturan dan menetapkan batas komisi maksimal 10%.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, aksi para pengemudi ojek online (ojol) yang berlangsung pada 20 Mei 2025 dianggap sebagai sinyal kuat bahwa ekonomi digital tidak bersifat netral.

"Aksi ojol pada 20 Mei 2025 adalah sinyal kuat bahwa ekonomi digital tidak netral. Dia bisa menjadi alat pemberdayaan, tapi juga alat penindasan," kata Achmad dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (20/5).

Menurutnya, negara tak bisa terus berlindung di balik jargon inovasi dan disrupsi, sementara para pengemudi disuruh diam ketika dipotong pendapatannya.

Pemerintah harus segera menegakkan aturan, menetapkan batas komisi maksimal 10%, membentuk forum RDP reguler, dan melibatkan pengemudi dalam setiap kebijakan tarif dan insentif.

"Jika tidak, aksi seperti ini akan terulang. Dan yang lebih bahaya, kepercayaan pada negara bisa benar-benar luntur," ujarnya.

Dalam demokrasi, tidak boleh ada suara yang terlalu kecil untuk didengar. Termasuk klakson para driver ojol yang hari ini memilih diam agar negara akhirnya mendengar.

Dampak Demo ke Perekonomian

Menurut Achmad, dampak ekonomi dari aksi ini tidak kecil. Jakarta, sebagai pusat layanan ojol, bisa kehilangan hampir Rp400 miliar dari nilai transaksi ojol dalam satu hari saja.

"Ditambah lagi, potensi hilangnya Rp158 miliar dari pengeluaran konsumen terhadap layanan ride-hailing," ujarnya.

Bukan hanya perusahaan besar yang merasakan dampaknya, tapi juga para pelaku UMKM, pemilik warung makan, kurir logistik, dan masyarakat urban yang mengandalkan mobilitas cepat.

"Kota besar seperti Jakarta sangat bergantung pada efisiensi logistik mikro, dan ojol adalah tulang punggung tak kasatmata dari itu semua," ujarnya.

Antisipasi Polisi Terhadap Demo Ojol

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi dampak dari aksi demo ojol ini. Salah satunya adalah dengan menyiapkan rekayasa lalu lintas situasional yang akan diterapkan jika kondisi memungkinkan.

Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadirlantas) Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono menjelaskan bahwa rekayasa lalu lintas ini bersifat insidental dan akan diterapkan sebagai pilihan terakhir. 

Prioritas utama adalah memfasilitasi kelancaran kegiatan masyarakat, namun jika situasi memburuk, pengalihan arus lalu lintas akan dilakukan.

Polda Metro Jaya juga mengimbau kepada para peserta aksi demo ojol untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama menyampaikan aspirasi.

Koordinasi dengan pihak kepolisian diharapkan dapat membantu kelancaran aksi dan meminimalisir dampak negatif bagi masyarakat.