Gubernur NTB Dorong Hilirisasi Ekonomi Berbasis Desa, Optimalkan Potensi Lombok Utara

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyatakan Program Desa Berdaya adalah solusi utama untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di wilayahnya, dengan fokus pada penguatan SDM dan potensi lokal demi kemandirian ekonomi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah fokus pada pengembangan kopi dan kakao sebagai pengungkit ekonomi, menargetkan penanaman satu juta pohon kopi untuk meningkatkan kesejahteraan.

Integrasi program hilirisasi perkebunan nasional dengan perhutanan sosial menjadi kunci utama. Strategi ini menciptakan hutan lestari dan pekebun sejahtera, sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas dan kesejahteraan masyarakat desa hutan.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) serius dorong Pengembangan UMKM Papua di Jayawijaya, fokus pada produk kopi dan talas untuk peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pemerintah Kabupaten Luwu melalui DKUP menggelar Pelatihan Pengolahan Biji Kakao Luwu untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kakao, serta memperkuat UMKM di daerah.

Gubernur NTB meminta dukungan KKP untuk mempercepat hilirisasi industri kelautan NTB, demi peningkatan nilai tambah produk lokal dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mengatasi berbagai isu strategis.

Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Laos, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif pemerintah pusat dalam menggebrak potensi perkebunan di berbagai daerah.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) gencar memperkuat ketahanan pangan NTB dan sektor pariwisata sebagai strategi utama menekan angka kemiskinan, dengan target ambisius nol persen kemiskinan ekstrem pada 2029.

Pemerintah Kutai Timur serius kembangkan hilirisasi kakao dengan model padat karya. Bagaimana strategi ini menggenjot ekonomi lokal dan melibatkan petani? Simak selengkapnya!

Komoditas kelapa memiliki banyak produk turunan seperti kerajinan batok kelapa, arang briket dan produk makanan olahan lain.

Presiden Jokowi meminta kalangan pengusaha membidik potensi dari hilirisasi produk perkebunan dan kelautan.

Pemerintah tengah bersiap menghentikan ekspor bahan mentah tembaga dan timah. Ekspor baru dilakukan setelah dilakukan hilirisasi.

Di banyak daerah penghasil kakao, limbah kulitnya sering kali hanya dibuang. Padahal, di tangan yang tepat, limbah itu bisa menjadi sumber energi alternatif.

Indonesia meraih peluang emas dalam meningkatkan ekspor pertanian RI ke Amerika Serikat berkat pembebasan tarif nol persen untuk 53 komoditas pertanian, membuka akses pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produk nasional.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Provinsi Sichuan, Tiongkok, untuk mengembangkan Kawasan Industri Pertanian Sulteng yang fokus pada komoditas ekspor, membuka peluang pasar global dan peningkatan nilai tambah.

Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menegaskan tidak akan ada izin baru untuk pembukaan kebun sawit di Papua, menandai arah baru Kebijakan Sawit Papua yang berfokus pada keberlanjutan dan penataan ulang izin eksisting.

Dari seorang karyawan bank, ia kini menjadi petani sekaligus CEO CAU Chocolates.

Mufti menjelaskan bahwa kampanye hitam kerap muncul dalam berbagai bentuk, baik secara vulgar maupun terselubung.

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) tegaskan komitmen kawal regulasi ketenagakerjaan berpihak rakyat, termasuk perlindungan ojol dan UMKM, demi kesejahteraan. Simak selengkapnya!

Kantor Staf Presiden (KSP) aktif awasi program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat, demi memastikan manfaat nyata dan memperkuat kepercayaan publik.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menargetkan kafilah Kota Makassar meraih juara umum pada MTQ Sulsel 2026 di Maros, sekaligus menyiapkan bonus berlipat untuk memotivasi para peserta.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keberhasilan Satgas PKH dalam penyelamatan aset Rp370 triliun di kawasan hutan, setara 10 persen APBN. Ini membuka peluang besar bagi percepatan pembangunan nasional.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan instrumen krusial untuk melindungi kekayaan negara demi kesejahteraan rakyat, serta memberantas berbagai pelanggaran yang merugikan keuangan negara.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa negara hukum sejati harus diukur dari seberapa besar dampaknya dalam menghadirkan ketertiban dan kesejahteraan bagi rakyat, bukan hanya tumpukan aturan.