Dihantam Black Campaign, Kakao Bali Hadapi Ancaman Produktivitas Menurun

Mufti menjelaskan bahwa kampanye hitam kerap muncul dalam berbagai bentuk, baik secara vulgar maupun terselubung.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali, Muhamad Mufti Arkan, menyoroti maraknya kampanye negatif (Black Campaign) terhadap produk-produk Indonesia di Eropa, termasuk kakao dan kelapa sawit.

Mufti menjelaskan bahwa kampanye hitam kerap muncul dalam berbagai bentuk, baik secara vulgar maupun terselubung.

"Di Inggris, misalnya, ada kampanye yang menyebut produk kita mematikan orangutan. Ada juga yang lebih halus, seperti label ‘palm oil free’ atau klaim tidak mengandung bahan dari deforestasi," ujarnya, Senin (24/11).

Menurutnya, kampanye negatif tersebut diduga kuat berkaitan dengan persaingan dagang. Produk Indonesia, terutama sawit dan kakao, bersaing dengan komoditas dari negara lain.

"Itu kampanye yang kadang muncul karena persaingan. Produk mereka bersaing dengan produk Indonesia," ucapnya.

Mitigasi Kampanye Negatif Lewat Diplomasi

Mufti mengatakan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Indonesia di luar negeri telah aktif melakukan mitigasi.

"Tim investigasi ekonomi biasanya mendatangi toko-toko. Jika ditemukan kampanye negatif, kedutaan akan mengirim surat resmi. Biasanya mereka mengoreksi karena tidak punya dasar hukum yang kuat,” jelasnya.

Dampak terhadap Perekonomian Bali

Terkait pengaruh sektor kakao terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali, Mufti menegaskan bahwa seluruh sektor perkebunan tetap memberikan kontribusi meski tidak sebesar pariwisata.

"Di Bali ada dua tantangan, ketimpangan wilayah utara-selatan dan ketimpangan sektor pariwisata–nonpariwisata. Pertanian, termasuk kakao, kontribusinya jauh di bawah pariwisata," katanya.

Nilai Tukar Petani (NTP) perkebunan, menurutnya, masih berada sedikit di atas angka 100 yang menjadi batas impas. Namun untuk kakao, kontribusinya disebut cukup signifikan dalam menjaga NTP.

"Untuk kakao, NTP relatif baik dan ikut menggerakkan indeks tersebut," katanya.

Sementara itu, produktivitas kakao Bali dinilai masih rendah jika dibandingkan pusat produksi besar seperti Sumatera dan Sulawesi.

"Produktivitas di Bali rendah. Lahan juga semakin menyempit, terutama di daerah dengan pertumbuhan pariwisata seperti Gianyar dan Badung," ujarnya.

Penurunan produksi menyebabkan kontribusi pajak dari komoditas kakao turut merosot.

"Kontribusinya memang hanya sekitar 1 persen, tapi 1 persen itu besar. Penurunan disebabkan produksi menurun dan produktivitas rendah," jelas Mufti.

Faktor Produksi Melemah, Usia Tanaman dan Budidaya Tidak Sesuai GAP

Mufti menjelaskan menurunnya produktivitas kakao Bali disebabkan dua faktor utama, sia tanaman yang sudah melewati masa produktif.

Budidaya yang belum mengikuti praktik baik (Good Agricultural Practices/GAP), termasuk pemupukan yang tidak optimal.

"Kalau pun usianya masih produktif, perawatannya tidak mengikuti GAP. Salah satunya pemupukan,” ujarnya.

Upaya Peningkatan Produktivitas

Ia menyambut baik dua program besar yang disiapkan BPDP untuk peremajaan dan perbaikan sarana prasarana kakao. Upaya itu dinilai dapat mendongkrak kembali produksi dan pendapatan petani.

Selain itu, Mufti menekankan pentingnya penyediaan varietas benih yang sesuai dengan karakteristik lahan dan ketinggian di masing-masing wilayah.

"Jangan sampai varietas dari Jember dibawa ke Sulawesi tapi tidak cocok. Penyerbukan bergantung pada angin, jadi varietas harus sesuai dengan ketinggian dan arah angin,” jelasnya.

Ia menegaskan tidak mungkin satu varietas kakao diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, karena kondisi geografis sangat beragam.

"Kita akan mencari varietas yang cocok untuk setiap lahan, sama seperti sawit yang tidak menggunakan satu varietas untuk seluruh daerah," katanya.