Ekonomi Daerah Pulih, Negara Kumpulkan Pajak Parkir hingga Rp1 Triliun
Kinerja penerimaan pajak daerah mencapai Rp154,05 triliun hingga Agustus 2023.
apbn 2023
Kinerja penerimaan pajak daerah mencapai Rp154,05 triliun hingga Agustus 2023.
Ekonomi Daerah Pulih, Negara Kumpulkan Pajak Parkir hingga Rp1 Triliun
Ekonomi Daerah Pulih, Negara Kumpulkan Pajak Parkir hingga
Rp1 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat kinerja penerimaan pajak daerah mencapai Rp154,05 triliun hingga Agustus 2023. Angka ini naik 6,6 persen dibandingkan penerimaan pada tahun lalu sebesar Rp144,48 triliun.
"Pajak daerah tumbuh 6,6 persen diantaranya didorong oleh peningkatan realisasi pajak yang bersifat konsumtif (pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak parkir)," tulis bahan paparan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Rabu (20/9).
- ASN Kelurahan Kelapa Gading Barat Paksa PPSU Utang Pinjol Belum Dicopot
- Alami Kesulitan Ekonomi, Potret Rumah Mewah Super Nyaman Milik Bedu yang Dijual Rp5,5 Miliar
- Ganjar-Mahfud Janji Percepat Pembangunan Ekonomi Berdikari, Begini Konsepnya
- Gelar Rakorev RKPD Triwulan II Se-Provinsi Sulut, Ini Pesan Gubernur Olly Dondokambey
- Es untuk Buka Puasa, Berikut ini Ide Resep Minuman Segar untuk Buka Puasa
- 10 Korban Banjir Lahar Dingin Gunung Marapi Belum Ditemukan, Pencarian Dibagi Menjadi 7 Sektor
Sri Mulyani merinci, kinerja pajak restoran mencapai Rp9,86 triliun atau tumbuh 23 persen (yoy).
Disusul, pajak hotel sebesar Rp6,05 triliun atau meningkat 64,4 persen (yoy).
merdeka.com
Kemudian, pajak hiburan membukukan Rp1,46 triliun atau tumbuh 49,5 persen (yoy).
Sementara itu, penerimaan dari pajak parkir mencapai Rp909,7 miliar atau naik 20,5 persen (yoy).
"Kenaikan tinggi pajak parkir yang mencapai Rp 909 miliar, itu naik 20,5 persen," kata Sri Mulyani.
Tren positif juga dibukukan oleh retribusi daerah yang mencapai Rp5,16 triliun di periode yang sama.
Capaian ini tumbuh 4,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp4,5 triliun.
Selanjutnya, penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah (PKD) yang dipisahkan mencapai Rp10,05 triliun.
Angka ini naik 3,97 persen dari tahun lalu yang mencapai Rp9,66 triliun.
Namun, kinerja pendapatan dari lain-lain PAD yang sah turun 6,5 persen menjadi Rp36,26 triliun.
Hal ini disebabkan penurunan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Secara umum, Sri Mulyani senang dengan capaian kinerja pajak dan retribusi daerah yang tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebab, ini mengindikasikan pulihnya aktivitas ekonomi di daerah.
"Didorong oleh pertumbuhan realisasi yang berasal dari aktivitas konsumsi yang mengindikasikan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah yang terus membaik,"
kata Sri Mulyani mengakhiri.
