Ekonomi Daerah Pulih, Negara Kumpulkan Pajak Parkir hingga Rp1 Triliun

Kanwil DJP Sulselbartra mencatat capaian penerimaan pajak Sulsel sebesar Rp4,23 triliun per Mei 2026, menunjukkan pertumbuhan positif dan melampaui target. Simak detail pendorongnya.

Bakeuda Kota Pangkalpinang melaporkan realisasi Pajak Daerah Pangkalpinang telah mencapai Rp68,03 miliar per Juni 2026, menunjukkan optimisme tinggi untuk melampaui target yang ditetapkan.

KPP Pratama Manokwari mencatatkan realisasi penerimaan pajak Manokwari yang signifikan hingga April 2026, mencapai Rp184,11 miliar dan menunjukkan pertumbuhan impresif 70,9 persen.

Purbaya mengatakan pertumbuhan penerimaan pajak tidak hanya didorong oleh membaiknya kondisi ekonomi, tetapi juga peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang mencatat kinerja gemilang pada sektor Pajak Hiburan Kota Serang tahun 2025, berhasil menembus angka Rp5 miliar dan melampaui target yang ditetapkan, menandai pertumbuhan signifikan PAD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru pada tahun 2025 berhasil mencapai Rp1,175 triliun, menunjukkan peningkatan signifikan 43 persen. Capaian PAD Pekanbaru 2025 ini membuka ruang fiskal lebih luas untuk pembangunan kota dan pelayanan publik.

Pemerintah Kota Bandung berhasil mencatatkan realisasi PAD Kota Bandung tahun 2025 melampaui target, mencapai Rp3 triliun berkat kontribusi pajak daerah dan aktivitas ekonomi yang membaik.

Penerimaan Pajak Bali per Oktober 2025 mencapai Rp13,07 triliun, menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 10,32% dibandingkan tahun sebelumnya, memicu optimisme DJP Bali terhadap pencapaian target.

Hingga September 2023, penerimaan pajak capai Rp1.387,78 Triliun.

Menteri Dody Hanggodo bersumpah tidak mengetahui latar belakang penggeledahan Kementerian PUPR oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan.

Berikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.

Jika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.

Pemerintah telah merealisasikan untuk klaster non infrastruktur di IKN sebesar Rp2,9 triliun dari pagu Rp3 triliun.

Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.

Angka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menegaskan penguatan ASN krusial mendukung kemandirian fiskal daerah. Artikel ini mengulas strategi pemerintah daerah menghadapi tantangan ekonomi global dan optimalisasi potensi daerah.

DPRD Kota Cirebon aktif membantu pemerintah daerah mencari solusi penyelesaian piutang PBB-P2 Kota Cirebon yang mencapai puluhan miliar rupiah, demi mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat fiskal daerah.

BPPD Barito Utara membuka layanan PBB-P2 di Car Free Day Muara Teweh, mendekatkan akses pembayaran pajak bagi masyarakat dan mendorong kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo berupaya keras meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pariwisata, dengan Grebeg Suro sebagai salah satu motor penggerak ekonomi utama.

Pemerintah Kota Sorong berkolaborasi dengan BNI untuk meluncurkan layanan pajak digital. Inovasi ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sorong.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karawang gencar menagih tunggakan pajak restoran cepat saji senilai Rp10 miliar yang belum terbayar sejak tahun lalu, memicu desakan tindakan tegas dari berbagai pihak.