LIVE

Ekonomi Daerah Pulih, Negara Kumpulkan Pajak Parkir hingga Rp1 Triliun

Kinerja penerimaan pajak daerah mencapai Rp154,05 triliun hingga Agustus 2023.

apbn 2023
Ekonomi Daerah Pulih, Negara Kumpulkan Pajak Parkir hingga Rp1 Triliun
Ekonomi Daerah Pulih, Negara Kumpulkan Pajak Parkir hingga Rp1 Triliun (merdeka.com)

Kinerja penerimaan pajak daerah mencapai Rp154,05 triliun hingga Agustus 2023.

Ekonomi Daerah Pulih, Negara Kumpulkan Pajak Parkir hingga Rp1 Triliun

Ekonomi Daerah Pulih, Negara Kumpulkan Pajak Parkir hingga Rp1 Triliun

Ekonomi Daerah Pulih, Negara Kumpulkan Pajak Parkir hingga
Rp1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat kinerja penerimaan pajak daerah mencapai Rp154,05 triliun hingga Agustus 2023. Angka ini naik 6,6 persen dibandingkan penerimaan pada tahun lalu sebesar Rp144,48 triliun.

"Pajak daerah tumbuh 6,6 persen diantaranya didorong oleh peningkatan realisasi pajak yang bersifat konsumtif (pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak parkir)," tulis bahan paparan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Rabu (20/9).

Sri Mulyani merinci, kinerja pajak restoran mencapai Rp9,86 triliun atau tumbuh 23 persen (yoy). 

Disusul, pajak hotel sebesar Rp6,05 triliun atau meningkat 64,4 persen (yoy). 

merdeka.com

Kemudian, pajak hiburan membukukan Rp1,46 triliun atau tumbuh 49,5 persen (yoy). 

Sementara itu, penerimaan dari pajak parkir mencapai Rp909,7 miliar atau naik 20,5 persen (yoy).

"Kenaikan tinggi pajak parkir yang mencapai Rp 909 miliar, itu naik 20,5 persen," kata Sri Mulyani.

Ekonomi Daerah Pulih, Negara Kumpulkan Pajak Parkir hingga Rp1 Triliun

Tren positif juga dibukukan oleh retribusi daerah yang mencapai Rp5,16 triliun di periode yang sama.

Capaian ini tumbuh 4,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp4,5 triliun. 

Selanjutnya, penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah (PKD) yang dipisahkan mencapai Rp10,05 triliun.

Angka ini naik 3,97 persen dari tahun lalu yang mencapai Rp9,66 triliun.

Namun, kinerja pendapatan dari lain-lain PAD yang sah turun 6,5 persen menjadi Rp36,26 triliun.

Hal ini disebabkan penurunan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

Secara umum, Sri Mulyani senang dengan capaian kinerja pajak dan retribusi daerah yang tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

 Sebab, ini mengindikasikan pulihnya aktivitas ekonomi di daerah.

Ekonomi Daerah Pulih, Negara Kumpulkan Pajak Parkir hingga Rp1 Triliun

"Didorong oleh pertumbuhan realisasi yang berasal dari aktivitas konsumsi yang mengindikasikan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah yang terus membaik," 

kata Sri Mulyani mengakhiri.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Anisyah Al Faqir
Editor Anisyah Al Faqir
S
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
4 Prajurit TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus Jalani Sidang Tuntutan Besok

{{caption}}
IHSG Hari Ini 19 Mei 2026 Tinggalkan Posisi 6.400

{{caption}}
Pemerintah Ungkap Kendala Bebaskan Jurnalis RI yang Ditahan Israel

{{caption}}
KSAD Bantah Perintah Bubarkan Nobar Film Pesta Babi

{{caption}}
Pimpinan DPR Desak Pemerintah Segera Selamatkan WNI yang Ditangkap Israel

{{caption}}
Pilu Bocah SD di Jakbar, Dicabuli Tetangga Tukang Rujak Selama 4 Tahun

Topik Terkait
{{caption}}
Pajak Hiburan Kota Serang Tembus Rp5 Miliar di 2025, Lampaui Target Daerah

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang mencatat kinerja gemilang pada sektor Pajak Hiburan Kota Serang tahun 2025, berhasil menembus angka Rp5 miliar dan melampaui target yang ditetapkan, menandai pertumbuhan signifikan PAD.

Pajak Hiburan Kota Serang
{{caption}}
Realisasi PAD Pekanbaru 2025 Capai Rp1,175 Triliun, Lampaui Target Signifikan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru pada tahun 2025 berhasil mencapai Rp1,175 triliun, menunjukkan peningkatan signifikan 43 persen. Capaian PAD Pekanbaru 2025 ini membuka ruang fiskal lebih luas untuk pembangunan kota dan pelayanan publik.

Pendapatan Asli daerah
{{caption}}
PAD Kota Bandung 2025 Lampaui Target, Tembus Rp3 Triliun

Pemerintah Kota Bandung berhasil mencatatkan realisasi PAD Kota Bandung tahun 2025 melampaui target, mencapai Rp3 triliun berkat kontribusi pajak daerah dan aktivitas ekonomi yang membaik.

Pajak Daerah
{{caption}}
Penerimaan Pajak Bali Tembus Rp13,07 Triliun per Oktober 2025, Optimisme Target Tercapai

Penerimaan Pajak Bali per Oktober 2025 mencapai Rp13,07 triliun, menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 10,32% dibandingkan tahun sebelumnya, memicu optimisme DJP Bali terhadap pencapaian target.

Penerimaan Pajak Bali
{{caption}}
Sri Mulyani Senang, Penerimaan Pajak Capai 80,78 Persen dari Target

Hingga September 2023, penerimaan pajak capai Rp1.387,78 Triliun.

Pajak
{{caption}}
Menteri Dody Tegaskan Tak Tahu Perkara Penggeledahan Kementerian PUPR

Menteri Dody Hanggodo bersumpah tidak mengetahui latar belakang penggeledahan Kementerian PUPR oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan.

apbn 2023
{{caption}}
Anggaran Kesehatan di 2023 Capai Rp183,2 Triliun, Tak Ada Lagi Dana untuk Covid-19

Berikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.

anggaran kesehatan
{{caption}}
Penerimaan Pajak 2023 Lampaui Target, Tembus Rp1.869 Triliun

Jika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.

apbn 2023
{{caption}}
Pemerintah Habiskan Rp26 Triliun untuk Bangun IKN Nusantara di Sepanjang 2023

Pemerintah telah merealisasikan untuk klaster non infrastruktur di IKN sebesar Rp2,9 triliun dari pagu Rp3 triliun.

apbn 2023
{{caption}}
Penghujung Tahun 2023, Realisasi Belanja Pemerintah Baru Rp1.840,4 Triliun

Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.

apbn 2023
{{caption}}
Tahun 2023 Segera Berakhir, Sri Mulyani Pamer Pendapatan Negara Capai Rp2.553,2 Triliun

Angka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.

apbn 2023
{{caption}}
Efisiensi Anggaran NTB: Pemprov Pangkas Perjalanan Dinas Akibat Penurunan DBH Tambang

Pemprov NTB serius melakukan efisiensi anggaran, memangkas perjalanan dinas, menyusul anjloknya dana bagi hasil tambang yang berdampak signifikan pada fiskal daerah.

amman mineral nusa tenggara
{{caption}}
Realisasi Pajak Daerah Kudus Capai 30,08 Persen per April 2026, BPHTB Jadi Penopang Utama

Pemerintah Kabupaten Kudus mencatat Realisasi Pajak Daerah Kudus hingga April 2026 mencapai 30,08 persen dari target. Sektor mana saja yang berkontribusi besar dan mana yang butuh optimalisasi?

apbd kudus
{{caption}}
Bapenda Kabupaten Tangerang Beri Sanksi Penunggak Pajak Restoran dengan Pemasangan Stiker

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang mengambil tindakan tegas berupa pemasangan stiker terhadap restoran yang menunggak pajak. Ini adalah sanksi administratif bagi penunggak pajak restoran untuk meningkatkan kepatuhan.

administrasi pajak
{{caption}}
Izin Hiburan Malam Karawang: Sorotan Tajam Terhadap Kepatuhan Regulasi di Kota Industri

Geliat industri hiburan malam di Karawang tak sejalan dengan kepatuhan regulasi. Banyak tempat beroperasi tanpa Izin Hiburan Malam Karawang lengkap, memicu sorotan tajam pemerintah daerah.

hiburan malam
{{caption}}
Pemkab Karawang Soroti THM Beroperasi Tanpa Izin Resmi, Rugikan Pendapatan Daerah

Sejumlah tempat hiburan malam (THM) di Karawang diduga beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar sebagai wajib pajak, merugikan pendapatan daerah. Satpol PP Karawang akan segera memanggil para pelaku usaha THM Karawang yang melanggar.

izin usaha
{{caption}}
Bapenda Kota Jayapura Targetkan PAD Rp307,5 Miliar di 2026, Optimisme Meningkat

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp307,5 miliar pada tahun 2026, menunjukkan tren positif di triwulan pertama.

bapenda kota jayapura