Anggaran tersebut untuk pembangunan klaster infrastruktur di IKN, di antaranya pembangunan Istana Negara dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi sementara anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2023 telah mencapai Rp26,7 triliun atau 97,6 persen dari pagu Rp27,4 triliun.
"IKN tahun ini kita belanjakan Rp26,7 triliun. Itu anggaran total untuk tahun 2023 Rp27,4 triliun," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Jakarta.
Untuk rinciannya, pemerintah telah merealisasikan Rp23,8 triliun dari pagu Rp24,3 triliun. Anggaran tersebut untuk pembangunan klaster infrastruktur di IKN, di antaranya pembangunan Istana Negara dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.
Kemudian untuk kawasan permukiman (pembangunan tower rusun ASN dan Hankam), pembangunan jalan tol IKN, duplikasi jembatan pulau Balang Bentang Pendek/
Selanjutnya untuk pembangunan bendungan Sepaku Semoi, penanganan banjir sungai Sepaku dan pengendalian banjir DAS Sungai Sanggai, Pemaluan, Saluang, san Tengin.
Kemudian, pemerintah telah merealisasikan untuk klaster non infrastruktur di IKN sebesar Rp2,9 triliun dari pagu Rp3 triliun.
Anggaran untuk klaster non infrastruktur di IKN digunakan untuk koordinasi dan penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan ke IKN.
Kemudian untuk rekomendasi kebijakan pada K/L, kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya, untuk dukungan pengamanan Polri dan operasional Otorita IKN.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan IKN selama periode 2022 hingga 2024 sebesar Rp72,8 triliun.
"Kalau kita lihat di tahun 2022 kita sudah belanja Rp5,5 triliun untuk IKN. Untuk tahun 2023 itu naik cukup besar Rp26,7 triliun, dan tahun 2024 lebih besar lagi Rp40,6 triliun," pungkasnya.
Sebanyak Rp21,2 triliun telah digelontorkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
Baca Selengkapnya
Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Pemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani menjabarkan realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sepanjang 2023 sebesar Rp308,7 triliun.
Baca Selengkapnya
BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca Selengkapnya
Secara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.
Baca Selengkapnya
Anggaran infrastruktur ini juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur di IKN Nusantara.
Baca Selengkapnya
PNBP panas bumi pada 2024 ditargetkan sebesar Rp2,1 triliun.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi