Penerimaan Pajak 2023 Lampaui Target, Tembus Rp1.869 Triliun

Realisasi pendapatan negara terbesar yakni pada bulan Maret 2025 sebesar Rp200 triliun.

Penerimaan pajak sejak Januari-Agustus 2024 telah mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN.

Pajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.

Per Maret 2024, realisasi PPh Migas mencapai Rp14,53 triliun atau 19,02 persen dari target.

Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.

Penerimaan berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas sebesar Rp83,69 triliun atau 7,87 persen dari target.

Menurut Sri Mulyani, capaian pendapatan negara tahun 2023 yang tembus melebihi target merupakan pencapaian yang luar biasa baik.

Angka tersebut sudah mencapai 101,3 persen dari targetAPBN 2023.

Angka ini sudah 88,69 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengupas tuntas makna 'Survival Mode' Ekonomi Indonesia, strategi pemerintah mengoptimalkan sumber daya di tengah gejolak global untuk menjaga pertumbuhan dan efisiensi.

Penerimaan Pajak NTB menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 36,5 persen pada awal 2026, mencapai Rp339,15 miliar. Capaian ini menjadi indikator kuat peningkatan aktivitas ekonomi di Nusa Tenggara Barat.

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menekankan pentingnya edukasi dan pendampingan untuk optimalisasi penerimaan pajak, menjadikan konsultan pajak mitra strategis negara dalam meningkatkan kepatuhan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tidak ada anomali pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025 yang mencapai 5,11 persen, didorong stimulus dan industri.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadapi tantangan besar mencapai target penerimaan 2026. Optimasi tax buoyancy menjadi kunci untuk menutup gap fiskal dan memperkuat ekonomi nasional.

Bea Cukai Kalbagsel mencatat kinerja impresif sepanjang tahun 2025, berhasil melampaui target pendapatan negara hingga 508,18 persen berkat lonjakan Bea Keluar dan Cukai yang signifikan.

Gagasan ini mencuat seiring posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi dunia layaknya seperti di Selat Hormuz.

INDEF GTI berpendapat bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai elektrifikasi kendaraan di Indonesia.

INDEF GTI berpendapat bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pengembangan elektrifikasi kendaraan di Indonesia.

Ia bakal meminta Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) untuk melakukan analisis lebih lanjut sebelum kebijakan tersebut diputuskan.

Wacana tersebut untuk ditunda atau dibatalkan selama masa konsensi pengelolaan jalan tol oleh BUJT masih berlangsung

Aturan pajak kendaraan listrik dari pemerintah sudah resmi berubah tidak lagi nol persen.