Penerimaan Pajak 2023 Lampaui Target, Tembus Rp1.869 Triliun

Purbaya mengatakan pertumbuhan penerimaan pajak tidak hanya didorong oleh membaiknya kondisi ekonomi, tetapi juga peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Penerimaan pajak tumbuh 16,1 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp646,3 triliun.

Realisasi pendapatan negara terbesar yakni pada bulan Maret 2025 sebesar Rp200 triliun.

Penerimaan pajak sejak Januari-Agustus 2024 telah mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN.

Pajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.

Per Maret 2024, realisasi PPh Migas mencapai Rp14,53 triliun atau 19,02 persen dari target.

Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.

Penerimaan berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas sebesar Rp83,69 triliun atau 7,87 persen dari target.

Menurut Sri Mulyani, capaian pendapatan negara tahun 2023 yang tembus melebihi target merupakan pencapaian yang luar biasa baik.

Angka tersebut sudah mencapai 101,3 persen dari targetAPBN 2023.

Angka ini sudah 88,69 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.

Di tengah ketidakpastian global, kinerja APBN Regional Kalimantan Barat menunjukkan pertumbuhan positif hingga April 2026, didorong konsumsi domestik dan sektor industri yang menjaga ketahanan ekonomi Kalbar.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram telah memulai **distribusi SPPT PBB Mataram 2026** sebanyak 99.059 lembar dengan total nilai mencapai Rp34,46 miliar lebih, menunjukkan peningkatan potensi pajak daerah dan optimisme pencapaian target.

Sebagai perbandingan, realisasi PNBP tanpa dividen BUMN pada periode Januari–April 2025 tercatat sebesar Rp142,6 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ada kuota pembatasan pencairan restitusi pajak, meskipun pemerintah kini lebih berhati-hati demi mencegah potensi kebocoran negara.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang mengambil tindakan tegas berupa pemasangan stiker terhadap restoran yang menunggak pajak. Ini adalah sanksi administratif bagi penunggak pajak restoran untuk meningkatkan kepatuhan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengupas tuntas makna 'Survival Mode' Ekonomi Indonesia, strategi pemerintah mengoptimalkan sumber daya di tengah gejolak global untuk menjaga pertumbuhan dan efisiensi.

Penghapusan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara otomatis itu dala rangka merayakan HUT ke-499 Jakarta.

Jumlah kendaraan yang terdaftar di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah mencapai sekitar 17 juta unit.

Panja Defisit dan Pembiayaan juga menyepakati target defisit anggaran tahun 2027 pada kisaran 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap PDB.

Pemerintah tetap berkomitmen memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada UMKM.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penagihan pajak.

Penghapusan denda untuk PKB dan BBNKB akan berlaku hingga 31 Agustus 2026.