Target Tercapai, Sri Mulyani Semerigah Peneriman Pajak Tahun 2023 Rp1.738,8 Triliun

RAPBN 2026 mengincar peningkatan rasio perpajakan tanpa memperkenalkan pajak baru.

Realisasi pendapatan negara terbesar yakni pada bulan Maret 2025 sebesar Rp200 triliun.

Posisi defisit tersebut masih sejalan dengan rencana awal pengelolaan fiskal yang telah dirancang pemerintah sejak awal tahun.

Kendati begitu, angka ini masih lebih kecil dibandingkan dengan pagu defisit APBN 2024.

Penerimaan pajak sejak Januari-Agustus 2024 telah mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN.

Jika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.

Menurut Sri Mulyani, capaian pendapatan negara tahun 2023 yang tembus melebihi target merupakan pencapaian yang luar biasa baik.

Angka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.

Angka ini sudah 88,69 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.

Kantor Wilayah DJP Sulselbartra mencatat peningkatan signifikan dalam Pelaporan SPT Tahunan di Sulawesi Selatan, menunjukkan kepatuhan wajib pajak yang semakin baik berkat kemudahan akses dan sosialisasi masif.

Penghapusan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara otomatis itu dala rangka merayakan HUT ke-499 Jakarta.

Jumlah kendaraan yang terdaftar di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah mencapai sekitar 17 juta unit.

Panja Defisit dan Pembiayaan juga menyepakati target defisit anggaran tahun 2027 pada kisaran 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap PDB.

Pemerintah tetap berkomitmen memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada UMKM.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penagihan pajak.

Hingga akhir April 2024, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp624,19 triliun.