DPRD Jabar Evaluasi Moratorium Izin Perumahan, Cari Solusi Properti dan Mitigasi Bencana

Komisi I DPRD Jawa Barat mengevaluasi kebijakan moratorium izin pembangunan perumahan baru, mencari titik temu antara keberlanjutan sektor properti dan upaya mitigasi bencana di wilayah Jabar.

Komisi I DPRD Jawa Barat memulai evaluasi terhadap kebijakan moratorium izin pembangunan perumahan baru di wilayahnya. Langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan dari berbagai mitra dan pemangku kepentingan yang masuk ke legislatif. Kebijakan ini dinilai berpotensi memberikan dampak luas terhadap sektor properti dan investasi daerah.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, menjelaskan bahwa evaluasi ini bertujuan mendalami dampak teknis dan ekonomi dari kebijakan tersebut. Kebijakan ini merupakan respons Pemprov Jabar terhadap risiko bencana banjir dan longsor.

DPRD Jabar berupaya mencari solusi terbaik agar mitigasi bencana tetap berjalan efektif tanpa melumpuhkan iklim pembangunan properti. Evaluasi diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha perumahan sekaligus menjamin keamanan tata ruang Jawa Barat dari ancaman bencana di masa depan.

Dampak Moratorium terhadap Sektor Properti dan Investasi

Kebijakan moratorium izin pembangunan perumahan baru di Jawa Barat telah menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha properti. Banyaknya keluhan yang diterima oleh legislatif menunjukkan adanya hambatan signifikan dalam proses perizinan.

Rahmat Hidayat Djati menegaskan bahwa pihaknya perlu mendalami masalah perizinan yang terhenti akibat surat edaran dari kepala daerah. Hal ini penting mengingat potensi dampak luas kebijakan ini terhadap sektor properti dan investasi di Jawa Barat.

Mandeknya proses perizinan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan ketidakpastian bagi para investor. Oleh karena itu, evaluasi ini menjadi krusial untuk menemukan keseimbangan yang tepat.

Upaya Mitigasi Bencana dan Penyesuaian Tata Ruang

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya menghentikan sementara penerbitan izin perumahan baru sebagai respons terhadap risiko bencana. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah banjir dan longsor yang kerap terjadi di beberapa wilayah.

Moratorium akan dicabut setelah pemerintah kabupaten/kota menyelesaikan kajian risiko bencana dan penyesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW). Langkah ini menunjukkan komitmen Pemprov Jabar dalam menjaga keamanan lingkungan.

Pendalaman mengenai kebijakan ini juga dilakukan dalam rapat kerja di Kabupaten Bekasi pada Selasa (20/1/2026). Hasil rapat tersebut akan segera dilaporkan kepada pimpinan DPRD Jawa Barat untuk tindak lanjut.

Langkah Legislatif Mencari Solusi Komprehensif

Komisi I DPRD Jawa Barat tidak hanya berhenti pada rapat kerja awal, tetapi juga menjadwalkan pertemuan lanjutan. Rapat kerja berikutnya akan diadakan di Bandung pada pekan depan dengan agenda menghadirkan Gubernur Dedi Mulyadi.

Selain Gubernur, Komisi I juga akan mengundang berbagai pemangku kepentingan terkait untuk berdiskusi. Tujuannya adalah mencari titik temu serta solusi terbaik yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Legislatif berharap evaluasi ini dapat menghasilkan kebijakan yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Pada saat yang sama, kebijakan tersebut harus tetap menjamin keamanan tata ruang Jawa Barat dari potensi bencana di masa depan.

Sumber: AntaraNews