Legislator Jabar Desak Kaji Ulang Pencabutan Moratorium Perumahan di Kuningan

Bupati Karawang Aep Syaepuloh akan segera mengevaluasi tata ruang perumahan di wilayahnya menyusul maraknya banjir, sekaligus menyoroti pentingnya penataan drainase yang menjadi pemicu utama.

Anggota DPRD Jabar Ika Siti Rahmati menyarankan revisi RTRW Kuningan untuk memperkuat kebijakan pembangunan berbasis konservasi, memastikan alokasi kawasan selaras dengan RTRW provinsi dan nasional, serta menjaga kelestarian lingkungan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengisyaratkan pencabutan moratorium izin perumahan Jabar akan dimulai Februari 2026 secara bertahap, berdasarkan kajian akademis untuk mengatasi masalah banjir dan mendorong hunian vertikal.

Komisi I DPRD Jawa Barat mengevaluasi kebijakan moratorium izin pembangunan perumahan baru, mencari titik temu antara keberlanjutan sektor properti dan upaya mitigasi bencana di wilayah Jabar.

Pembangunan konsep hunian vertikal mulai diwacanakan Dedi Mulyadi. Imbas penyusutan lahan hijau dan risiko bencana alam meningkat.

Kebijakan ini muncul merespons rangkaian bencana hidrometeorologi yang belakangan menghantam Bandung Raya.

Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila meminta Disperkimtan perketat izin zonasi Sumedang untuk pembangunan perumahan guna mencegah potensi bencana alam dan memastikan keamanan lahan.

Mendagri Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah mempercepat pembangunan rumah susun sebagai solusi vital mengatasi permukiman padat, meski tantangan geografis Indonesia menuntut pendekatan kontekstual.

Wakil Ketua DPRD Jabar usulkan moratorium izin KBU untuk cegah bencana dan lindungi ekologi. Perda baru KBU dan kawasan strategis lain mendesak demi masa depan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengingatkan para pengembang perumahan untuk patuh pada tata ruang demi mencegah kerusakan lingkungan dan dampak negatif bagi warga. Mengapa kepatuhan Pengembang Perumahan Penajam Paser Utara ini krusial?

DPRD dan KPID Jawa Barat mendesak DPR RI segera rampungkan Revisi UU Penyiaran untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif konten digital yang belum terawasi.

Legislator Jabar mendesak Pemprov Jabar melanjutkan program Rumah Panggung Anti Banjir Bekasi bagi warga Pondok Gede Permai, mengingat masih banyak kepala keluarga yang belum tersentuh bantuan dan wilayah tersebut langganan banjir.

DPRD Jawa Barat terus mengupayakan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, demi efektifitas pelestarian warisan budaya di Bumi Pasundan.

DPRD Jabar serahkan aspirasi pencabutan moratorium pemekaran daerah ke DPD RI. Ini demi percepatan pembangunan dan pelayanan publik di provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia.

Aksi itu dalam rangka memperingati Hari Buruh atau Mau Day.

Komisi II DPRD Jabar serius mendorong pemerintah mempermudah aspek perizinan bagi Industri Kecil Menengah (IKM) agar produk lokal mampu menembus pasar ekspor. Ini kunci Kemudahan Perizinan IKM Ekspor.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyerukan pentingnya pertambangan bertanggung jawab di area transmigrasi demi pembangunan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi, serta menjaga keseimbang

TPST Bantargebang menjadi penyumbang emisi metana terbesar kedua di dunia. Pemprov DKI Jakarta didesak ubah total sistem Pengelolaan Sampah DKI Jakarta demi lingkungan dan kesehatan warga.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY menegaskan pentingnya Pengelolaan Mineral Transmigrasi Berkelanjutan untuk menjaga lingkungan dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Balai Gakkum Kehutanan Sulawesi telah menetapkan dua tersangka pembalakan liar di Taman Wisata Alam Mangolo, Kolaka, mengamankan puluhan batang kayu dan alat berat, menegaskan komitmen penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan.

Pemerintah Kota Malang optimis program RT Berkelas Atasi Sampah mampu menjadi solusi efektif penanganan limbah dari tingkat hulu dengan dukungan masyarakat dan alokasi dana khusus.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Mataram gencar membagikan eco bag gratis, menjadi langkah konkret dalam upaya mengurangi sampah plastik sekali pakai dan mewujudkan Mataram yang lebih lestari.