LIVE

Catat, Perusahaan yang Tahan Ijazah Karyawan Bisa Dipidana Ini Dasar Hukumnya

Praktik penahanan ijazah kerap disertai dengan permintaan tebusan kepada karyawan.

berita update
Catat, Perusahaan yang Tahan Ijazah Karyawan Bisa Dipidana Ini Dasar Hukumnya
Catat, Perusahaan yang Tahan Ijazah Karyawan Bisa Dipidana Ini Dasar Hukumnya (merdeka.com)

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menerbitkan Surat Edaran (SE) mengenai larangan penahanan ijazah oleh perusahaan terhadap karyawannya. SE ini dijadwalkan diumumkan pada Selasa, 20 Mei 2025, sebagai respon atas maraknya praktik penahanan ijazah oleh perusahaan di Indonesia.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan, surat edaran akan disampaikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli.

"Besok kemungkinan besar kita akan langsung mengeluarkan surat edaran. Untuk awalnya surat edaran dulu, nanti Pak Menteri yang menyampaikan langsung," kata Immanuel di Kantor Kemnaker, Senin (19/5).

Ia menyebut, praktik penahanan ijazah kerap disertai dengan permintaan tebusan kepada karyawan. Besaran tebusan bervariasi, mulai dari Rp2 juta hingga Rp35 juta.

"Ketika kawan-kawan ingin mengambil haknya, yaitu ijazah, justru harus menebus. Ini bentuk pemerasan. Logika terbalik. Mereka kerja untuk mencari uang, bukan mengeluarkan uang," ujarnya.

Dasar Hukum Pidana Perusahaan Nakal

Immanuel menyatakan, tindakan tersebut merupakan bentuk eksploitasi pekerja yang masuk dalam kategori kejahatan dan dapat dijerat pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti pasal 372, 374, dan 368 tentang penggelapan dan pemerasan.

Ia menambahkan, langkah penerbitan SE merupakan bentuk gerak cepat pemerintah. Ke depan, Kemnaker berencana memperkuat regulasi ini dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen), meski membutuhkan waktu karena proses harmonisasi peraturan.

"Untuk sementara SE dulu, nanti akan kami tingkatkan ke Permen," katanya.

Immanuel juga menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti menahan ijazah. Sanksi yang disiapkan antara lain penyegelan tempat usaha, penahanan pelaku, dan penggeledahan.

"Itu bentuk kehadiran negara. Kami bukan menghalangi kegiatan usaha, tapi membina agar praktik seperti ini dihentikan," tegasnya.

Pemerintah mendorong seluruh perusahaan untuk mematuhi aturan dan tidak menjadikan ijazah sebagai jaminan atau alat tekanan terhadap pekerja.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Yunita Amalia
Editor Yunita Amalia
Y
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Kasus Andrie Yunus, Tim Advokasi Temukan Indikasi 12 Pelaku Lain

{{caption}}
Ketua KPK Beri Bocoran Pembicaraan dengan Kepala BGN Nanik S Deyang

{{caption}}
Menteri HAM Sebut Larangan Demo di Bundaran HI Sesuai Aturan

{{caption}}
Mengenal Sosok Brigjen (Purn) Rumiah Kartoredjo, Satu-satunya Kapolda Perempuan di Indonesia

{{caption}}
Sony Sonjaya Diperiksa Kejagung Soal Justice Collaborator Besok

{{caption}}
3 Bulan Usai Insiden Penyiraman Air Keras, Begini Kondisi Terkini Andrie Yunus

Topik Terkait
{{caption}}
VIDEO: Gebrakan Wamen Noel Bela Hak Pramugari Bikin Kaget Jajaran Lion Air

Wamenaker menegaskan, SE ini harus dijadikan pedoman oleh seluruh perusahaan agar tidak melakukan praktik yang merugikan pekerja

Berita Update
{{caption}}
Puan Maharani: Larangan Tahan Ijazah Harus Diiringi Pengawasan dan Sanksi Tegas

Puan menilai larangan ini adalah langkah kecil yang dinantikan untuk menghentikan pelanggaran di dunia kerja.

Puan Maharani
{{caption}}
Aturan Baru Kemnaker: Perusahaan Dilarang Tahan Ijazah Pekerja

Penerbitan ini merupakan upaya dari tindaklanjut banyaknya pemberi kerja yang menahan ijazah pekerja.

Kemenaker
{{caption}}
VIDEO: Peringatan Keras! Gregetan Wamen Noel Pekerja Diperas Pengusaha Rp35 Juta Buat Ambil Ijazah

Noel mengungkap ada pekerja yang dimintai biaya buat ambil ijazah Rp2 juta sampai Rp35 juta

Berita Update
{{caption}}
Siap-Siap, Perusahaan Tahan Ijazah Karyawan Bakal Dipidanakan

Pemerintah akan melakukan tindakan upaya hukum bagi pelaku usaha yang menahan ijazah karyawan yang bekerja di tempatnya.

Kemnaker
{{caption}}
Lagi BAB di Toilet Mal, Pria Ini Kehilangan Barang Berharga

Terkait kejadian ini, Polsek Metro Tanah Abang turut tangan melakukan penyelidikan. Olah tempat kejadian perkara (TKP) dilakukan, rekaman CCTV diperiksa.

berita update
{{caption}}
Giliran Mahasiswa ITB Kritik Prabowo-Gibran, Ajukan 4 Poin Tuntutan

Nahdah menilai, alokasi anggaran negara selama ini belum banyak menyentuh kebutuhan fundamental.

berita kontributor
{{caption}}
Cium Aroma Busuk, Warga Temukan Mayat di Kontrakan Jaktim

Penemuan mayat berawal dari laporan warga curiga dengan aroma tak sedap dari kontrakan di kawasan seberang Terminal Pinang Ranti.

berita update
{{caption}}
Demo Mahasiswa di Semarang, Wagub Taj Yasin: Kawal Aspirasi Mahasiswa Agar Tersampaikan

Pemprov Jateng berperan memastikan aspirasi tersebut tersampaikan kepada pihak yang berwenang.

berita kontributor
{{caption}}
Limbah Sawit Berpotensi Diubah Jadi Sumber Energi, Dukung Target EBT 48 Persen di 2030

CBG dapat menjadi salah satu solusi paling efektif untuk menekan emisi metana sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap gas alam cair (LNG).

berita update
{{caption}}
Sony Sonjaya Diperiksa Kejagung Besok

Kuasa hukum Sony, Krisna Murti mengatakan, surat permohonan JC telah diajukan kepada Kejagung melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

badan gizi nasional
{{caption}}
Menaker Yassierli Sambut Standar Ketenagakerjaan Internasional Ekonomi Platform untuk Perlindungan Pekerja

Menaker Yassierli menyambut adopsi Standar Ketenagakerjaan Internasional Ekonomi Platform, langkah krusial untuk memastikan kerja layak dan perlindungan komprehensif bagi jutaan pekerja digital di Indonesia.

ekonomi platform
{{caption}}
Kemnaker Beri Sertifikasi Kompetensi Gratis Alumni MagangHub, Tingkatkan Daya Saing Kerja

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyediakan fasilitas **sertifikasi kompetensi gratis** bagi alumni program **MagangHub** untuk memperkuat daya saing mereka di pasar kerja dan membuka peluang karier yang lebih luas.

bnsp
{{caption}}
Keras Eks Wamenaker Noel Jelang Pledoi Siap Dihukum Mati: Jangan jadi Pecundang!

Noel dituntut jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hukuman 5 tahun penjara, denda Rp250 juta dan uang pengganti Rp4,43 miliar subsider 2 tahun penjara.

kasus korupsi
{{caption}}
Kemnaker Pastikan Keberlanjutan Karir Alumni Magang Nasional Melalui KarirHub

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen penuh memastikan keberlanjutan karir bagi alumni Magang Nasional melalui platform digital KarirHub, menjembatani mereka ke pasar kerja domestik dan internasional.

alumni magang
{{caption}}
Kemnaker Siapkan Estafet Karier Alumni Magang Nasional Lewat KarirHub Terintegrasi

Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan KarirHub, platform terintegrasi untuk mendukung estafet karier alumni Magang Nasional, menjembatani mereka ke pasar kerja nasional maupun internasional.

alumni magang
{{caption}}
Immanuel Ebenezer Menyesal Jadi Wamenaker, Hadapi Tuntutan Berat dalam Kasus Korupsi K3

Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menyesali jabatannya setelah menghadapi tuntutan berat dalam kasus korupsi K3. Simak detail tuntutan jaksa yang "mengerikan".

gratifikasi