BPS: Jumlah Penduduk Miskin Turun Jadi 23,85 Juta Orang per Maret 2025

Berikut adalah catatan dari ekonom Celios mengenai penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2025 mencapai 23,36 juta orang atau turun 490 ribu orang dibandingkan dengan Maret 2025.

Secara persentase, tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2025 turun sebesar 0,22 persen basis point dibandingkan dengan Maret 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa angka kemiskinan mengalami penurunan pada Maret 2025 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berikut adalah daftar lengkap barang konsumsi penyebab warga RI miskin.

ayoritas penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa.

Belanja makanan menyumbang porsi terbesar dalam pengeluaran mereka.

Tingkat kemiskinan di perkotaan justru mengalami peningkatan dari sebelumnya.

Namun, Imam menambahkan, tingkat kemiskinan perkotaan pada Maret 2024 masih lebih tinggi 0,53 persen poin jika dibandingkan kondisi September 2019.

Dalam catatan BPS, garis kemiskinan pada Maret 2024 ditetapkan sebesar Rp582.932 per kapita. Angka ini naik 5,9 persen dibandingkan Maret 2023.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022.

Mendagri mengimbau jajaran BNPP agar memanfaatkan program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang digagas oleh Kementerian PKP.

Dari sisi proporsi, kontribusi sektor tambang terhadap total PDRB juga mengalami peningkatan, dari 12,35 persen pada 2024 menjadi 14,51 persen pada 2025.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk mempercepat pembangunan daerah perbatasan, termasuk di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat pertahanan nasional.

Bupati Ipuk Fiestiandani mengungkapkan bahwa laju inflasi Banyuwangi pada Maret 2026 berhasil terkendali di angka 0,37 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional, berkat kerja sama solid dari berbagai pihak.

Mendagri menjelaskan, Kementerian PKP memiliki program penanganan rumah tidak layak huni di wilayah perbatasan.

Wali Kota Tangerang Sachrudin menyoroti peran vital Muhammadiyah yang konsisten berkontribusi dalam pembangunan manusia, khususnya di bidang pendidikan dan sosial, serta menjadi pilar penting bagi kemajuan kota.

Untuk sektor perumahan, Pemprov Jateng pada 2025 memperbaiki ribuan rumah tidak layak huni (RTLH).

Kepala Bakom RI membahas buku 0% yang menjelaskan manfaat serta penerima dukungan kesejahteraan untuk tahun 2026 yang diluncurkan oleh pemerintah.

Bupati Jember Muhammad Fawait aktif mengajak tokoh pesantren bersinergi menekan angka kemiskinan, stunting, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan ekonomi di wilayahnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah mengambil langkah preventif guna mengatasi maraknya pengemis musiman yang kerap mengeksploitasi anak menjelang perayaan Idul Fitri 1447 H, menekankan pentingnya pembinaan dan pengentasan kemiskinan.

Berbagai data yang dikumpulkan oleh BPS memiliki peran penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Budiman menjelaskan bahwa banyak anak Indonesia lahir dengan mimpi dan semangat yang besar, namun tidak semua dari mereka memiliki kesempatan yang sama.