Soal Data Kemiskinan Versi BPS, Pengamat Pertanyakan Metode Perhitungan

Berikut adalah catatan dari ekonom Celios mengenai penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengungkapkan, penurunan angka kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) masih menyisakan banyak masalah terkait metodologi. Ia menyatakan bahwa dengan rata-rata upah nasional sebesar Rp 3.329.095 per bulan pada November 2025, satu orang yang bekerja dalam sebuah keluarga belum tentu cukup untuk mengatasi kemiskinan. Bahkan, median upah pekerja di Indonesia hanya sekitar Rp 2,5 juta per bulan.

"Artinya, dalam satu keluarga harus ada minimal dua orang yang bekerja agar tidak tergolong miskin. Masalahnya, kalau dua orang tua bekerja, muncul biaya tambahan seperti pengasuhan anak yang tidak pernah benar-benar dihitung dalam garis kemiskinan," jelasnya, seperti dikutip Liputan6.com, Sabtu (7/2/2026).

Nailul menambahkan bahwa kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data pengeluaran yang dipakai untuk mengukur kemiskinan dengan kenyataan pendapatan masyarakat. Ia berpendapat bahwa ada fakta kemiskinan yang secara tidak langsung tertutupi oleh metode statistik yang digunakan.

Kritik serupa juga disampaikan mengenai kondisi pekerja di sektor-sektor tertentu. Di sektor perdagangan, misalnya, terdapat sekitar 27,62 juta tenaga kerja dengan rata-rata gaji Rp 2,9 juta per bulan. Sementara itu, di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, jumlah pekerja mencapai 12,07 juta orang dengan rata-rata gaji yang sama.

"Dengan penghasilan seperti itu, satu orang bekerja jelas tidak cukup untuk memenuhi standar hidup tidak miskin. Minimal harus ada dua orang yang bekerja dalam satu keluarga," kata Nailul.

Selain itu, ia juga menyoroti sektor pertanian yang menyerap sekitar 41,41 juta tenaga kerja. Rata-rata pendapatan bersih petani yang berusaha sendiri hanya sekitar Rp 1,71 juta per bulan, dan angka tersebut masih merupakan rata-rata, bukan median.

"Kalau petani saja harus dua orang bekerja untuk keluar dari garis kemiskinan, lalu bagaimana mungkin angka kemiskinan nasional hanya 23,36 juta orang? Angka ini sangat layak dipertanyakan keabsahannya," tegas Nailul.

Data BPS Sebut Tingkat Kemiskinan Turun

Menurut berita terbaru, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang. Ini menunjukkan penurunan sebanyak 0,2 juta orang jika dibandingkan dengan data pada September 2024. Dalam hal persentase, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 8,47 persen, yang juga mengalami penurunan sebesar 0,1 persen poin dari periode sebelumnya.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menyatakan, "Saya akan mengumumkan tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025. Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024," dalam sebuah konferensi pers yang membahas Profil Kemiskinan di Indonesia untuk kondisi Maret 2025, pada hari Jumat (25/7/2025).

Tren Positif

Ateng menjelaskan bahwa penurunan kemiskinan ini melanjutkan tren positif yang telah berlangsung sejak Maret 2023. Sebelumnya, antara September 2022 hingga Maret 2023, terdapat peningkatan kemiskinan sebesar 0,03 persen poin.

Tren penurunan kemiskinan dalam dua tahun terakhir mencerminkan adanya pemulihan ekonomi pascapandemi serta stabilitas harga kebutuhan pokok yang relatif terjaga. Meskipun demikian, BPS tetap menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap kelompok masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

"Nah kemudian, sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2025 kemiskinan berangsur mengalami penurunan," ujarnya.

Miskin Kota Naik

Di sisi lain, wilayah perkotaan justru menunjukkan peningkatan angka kemiskinan. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di kota pada Maret 2025 naik sebesar 0,07 persen poin dibandingkan dengan September 2024.

"Penduduk miskin di kota meningkat sekitar 0,07 persen poin Maret 2025 dibandingkan dengan September 2024 yang lalu. Nah, selain tadi kemiskinan baik kota dan desa," ujarnya.

BPS mengingatkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Fokus antara perkotaan dan pedesaan perlu dibedakan, karena sumber masalah dan potensi solusi yang ada pada masing-masing wilayah tidaklah sama.