Data BPS: Jawa Jadi Pusat Kemiskinan Nasional, Ada 12,56 Juta Orang Miskin

ayoritas penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat mencapai 23,85 juta orang. Ini menunjukkan penurunan sebanyak 0,2 juta orang jika dibandingkan dengan data pada September 2024.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menyatakan bahwa mayoritas penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa, dengan jumlah mencapai 12,56 juta orang, yang berkontribusi sebesar 52,66 persen dari total penduduk miskin di tingkat nasional.

Hal ini menandakan bahwa meskipun secara keseluruhan angka kemiskinan menurun, terdapat disparitas yang cukup besar antar wilayah.

Ateng menyampaikan, "Jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 12,56 juta penduduk miskin berada di Pulau Jawa, atau kontribusinya sekitar 52,66 persen terhadap total jumlah penduduk miskin nasional," dalam konferensi pers mengenai Profil Kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025 yang berlangsung pada Jumat (25/7).

Di sisi lain, wilayah dengan jumlah penduduk miskin terendah adalah Kalimantan, yang hanya memiliki 0,89 juta orang atau sekitar 3,75 persen dari total nasional. Ateng juga menambahkan bahwa hampir semua pulau di Indonesia telah menunjukkan penurunan dalam jumlah dan persentase penduduk miskin dibandingkan dengan September 2024.

Penurunan yang paling signifikan terjadi di Bali dan Nusa Tenggara, dengan penurunan sebesar 0,22 persen poin. Namun, tidak semua daerah menunjukkan perbaikan; Maluku dan Papua justru mengalami peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin pada Maret 2025.

"Nah, kecuali di Maluku dan Papua yang persentase dan jumlah kemiskinannya mengalami peningkatan," ungkapnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan di banyak wilayah, tantangan kemiskinan tetap ada di beberapa daerah tertentu.

Disparitas Kemiskinan Kota dan Desa Sangat Besar

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan adanya perbedaan signifikan antara tingkat kemiskinan di daerah perkotaan dan pedesaan. Menurut data yang dirilis, pada Maret 2025, angka kemiskinan di kawasan kota tercatat sebesar 6,73 persen, sedangkan di pedesaan mencapai 11,03 persen.

"Pada Maret 2025 tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 6,73 persen, sedangkan kemiskinan pedesaan sebesar 11,03 persen," ujarnya. Hal yang menarik adalah meskipun tingkat kemiskinan di desa masih tergolong tinggi, terdapat tanda-tanda perbaikan yang terlihat.

Persentase kemiskinan di wilayah pedesaan pada Maret 2025 menunjukkan penurunan sebesar 0,31 persen poin jika dibandingkan dengan angka pada September 2024. Di sisi lain, situasi di kota justru menunjukkan tren yang berlawanan, di mana tingkat kemiskinan meningkat sebesar 0,07 persen poin dalam periode yang sama.

Dengan demikian, meskipun kemiskinan di desa masih lebih tinggi, perbaikan yang terjadi menunjukkan adanya kemajuan yang patut dicatat. Data ini mencerminkan dinamika yang kompleks dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Tunjukkan Tingkat Kesulitan Hidup Masyarakat

Berdasarkan informasi dari BPS, indeks kedalaman kemiskinan atau yang dikenal dengan poverty gap index (P1) pada Maret 2025 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, angka ini tidak banyak berubah jika dibandingkan dengan September 2024. Namun, jika kita analisis berdasarkan wilayah, terdapat perbedaan yang cukup signifikan.

Di kawasan perkotaan, terjadi peningkatan pada indeks kedalaman kemiskinan, yang menunjukkan bahwa pengeluaran rata-rata penduduk miskin di kota semakin menjauh dari garis kemiskinan. Sementara itu, di wilayah pedesaan, indeks ini justru mengalami penurunan, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat desa.

Fenomena yang serupa juga terlihat pada indeks keparahan kemiskinan atau poverty severity index (P2), yang mengukur distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin.

"Nah, yang menariknya, jika kita lihat berdasarkan wilayahnya, indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2025 di perkotaan mengalami peningkatan," pungkasnya.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara nasional tidak ada perubahan signifikan, kondisi di masing-masing wilayah dapat berbeda, dengan perkotaan menunjukkan tantangan yang lebih besar dalam mengatasi kemiskinan dibandingkan dengan pedesaan.