Benarkah Klaim BPS Angka Kemiskinan Turun di Tengah Badai PHK Januari-April 2025?

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa angka kemiskinan mengalami penurunan per Maret 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, kelompok buruh menilai bahwa data tersebut tidak akurat karena terdapat puluhan ribu pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam rentang waktu Januari hingga April 2025.

Konfederasi Serikat Pekerja - Partai Buruh (KSP-PB) mencatat bahwa setidaknya 53.412 buruh telah ter-PHK selama empat bulan pertama di tahun 2025. Angka PHK tertinggi berasal dari buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex.

"Dengan meningkatnya jumlah PHK, angka kemiskinan seharusnya juga meningkat, tetapi anehnya BPS melaporkan bahwa angka kemiskinan justru menurun," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, dalam pernyataannya, Rabu (30/7).

Said Iqbal juga membandingkan data kemiskinan per Maret 2025 dengan angka PHK yang dirilis BPS per Juni 2025. Menurutnya, penurunan angka kemiskinan sebanyak 0,2 juta orang tidak sebanding dengan kenaikan PHK yang mencapai 32% secara tahunan. Bahkan, Litbang KSP-PB mencatat bahwa terjadi PHK terhadap sekitar 600 buruh di PT MKM, Tegal.

Selain itu, beberapa perusahaan tekstil garmen di Jawa berencana melakukan PHK besar-besaran, yang sebagian disebabkan oleh dampak dari tarif Trump.

"Ratusan pegawai di mal-mal besar telah di-PHK akibat menurunnya daya beli masyarakat, yang dikenal dengan istilah 'Rojali' dan 'Rohana'. Di sisi lain, data yang dirilis oleh Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) menunjukkan bahwa 50% responden perusahaan yang diteliti telah melakukan dan sedang melakukan PHK," tegas Said Iqbal.

Menurut laporan terbaru, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebanyak 23,85 juta orang. Jumlah ini menunjukkan penurunan sebesar 0,2 juta orang jika dibandingkan dengan data pada September 2024.

Dalam hal persentase, tingkat kemiskinan nasional berada di angka 8,47 persen, yang juga mengalami penurunan sebesar 0,1 persen poin dari periode sebelumnya.

"Saya akan mengumumkan tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025. Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024," kata Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, dalam konferensi pers Profil Kemiskinan di Indonesia Kondisi Maret 2025, Jumat (25/7).

Ateng mengungkapkan bahwa penurunan kemiskinan ini merupakan kelanjutan dari tren positif yang telah berlangsung sejak Maret 2023. Sebelumnya, antara September 2022 dan Maret 2023, terjadi peningkatan kemiskinan sebesar 0,03 persen poin.

Penurunan kemiskinan dalam dua tahun terakhir mencerminkan adanya pemulihan ekonomi pascapandemi serta stabilitas harga kebutuhan pokok yang relatif terjaga. Meskipun demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) tetap menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap kelompok masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

"Nah kemudian, sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2025 kemiskinan berangsur mengalami penurunan," ujar dia.

Di sisi lain, wilayah perkotaan justru mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin. Menurut data yang dirilis oleh BPS, persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan di kota pada Maret 2025 meningkat sebesar 0,07 persen poin jika dibandingkan dengan September 2024.

"Penduduk miskin di kota meningkat sekitar 0,07 persen poin Maret 2025 dibandingkan dengan September 2024 yang lalu. Nah, selain tadi kemiskinan baik kota dan desa," ujar dia.

BPS juga mengingatkan bahwa strategi untuk mengurangi kemiskinan harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Penting untuk membedakan fokus antara perkotaan dan pedesaan, karena sumber masalah serta potensi solusi yang ada di setiap area sangat berbeda.