Listrik Dibayar Tunai, Tapi Utang PLN Membengkak! Alumni ITB Ungkap Akar Masalahnya
Menurut Alif, angka Rp156 miliar per hari diperoleh dari selisih utang PLN antara tahun 2023 dan 2024.
Kenaikan utang PT PLN (Persero) sebesar Rp156 miliar per hari menjadi sorotan publik. Alif Hijriah (29), alumni Magister Matematika Institut Teknologi Bandung (ITB), mengungkapkan analisisnya mengenai hal tersebut dalam sebuah penjelasan publik yang viral di media sosial.
Menurut Alif, angka Rp156 miliar per hari diperoleh dari selisih utang PLN antara tahun 2023 dan 2024.
"Utang PLN pada 2023 sebesar Rp655 triliun dan naik menjadi Rp711 triliun di tahun 2024. Selisihnya Rp56 triliun, jika dibagi rata per bulan menjadi sekitar Rp4,7 triliun, atau sekitar Rp156 miliar per hari," ujar Alif, seperti dikutip dalam akun Tik Tok @aliftowew, Senin (8/10).
Namun, ia menegaskan kenaikan utang bukan berarti PLN mengalami kerugian.
"Utang itu berbeda dengan rugi. Banyak masyarakat bertanya-tanya, kenapa PLN bisa berutang padahal kita semua bayar listrik secara tunai? Jawabannya karena ada subsidi dari pemerintah," jelas Alif.
Harga produksi listrik per kilowatt jam disebut mencapai Rp1.800, namun sebagian besar masyarakat hanya membayar antara Rp600 hingga Rp1.400, berkat subsidi pemerintah. Sayangnya, Alif mencatat adanya penundaan pembayaran subsidi dari pemerintah kepada PLN yang belum terselesaikan sejak 2023.
"Ini bisa menjadi salah satu alasan PLN perlu berutang untuk menjaga operasionalnya tetap berjalan," katanya.
Utang Naik, Laba Turun
Kendati utang naik, kinerja keuangan PLN justru menurun. Alif mencatat bahwa laba PLN tahun 2024 turun hingga Rp4,3 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Padahal, dalam kondisi normal, kenaikan utang diharapkan mampu mendorong laba perusahaan.
"Return on Asset (ROA) PLN hanya sekitar 1%, jauh di bawah rata-rata bunga deposito bank yang berkisar antara 4,5% hingga 6%," ungkapnya.
Ia menambahkan rendahnya ROA menunjukkan bahwa efisiensi aset PLN masih bisa ditingkatkan.
Meski demikian, Alif menekankan tujuan utama PLN bukan hanya mencari keuntungan, melainkan memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu, penetapan harga dan subsidi tetap dikontrol oleh pemerintah.
Subsidi Tak Tepat Sasaran
Lebih lanjut, Alif menyoroti masalah ketidaktepatan sasaran subsidi listrik. Berdasarkan data yang ia kutip, sekitar 40% subsidi listrik masih dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.
“Jika subsidi bisa lebih tepat sasaran, PLN berpotensi meningkatkan laba hingga menyamai tingkat pengembalian deposito, sekitar 6%,” jelasnya.
Alif menutup analisanya dengan harapan agar efisiensi dan kebijakan subsidi ke depan dapat diperbaiki.
“PLN punya peran vital. Tapi kalau terus bergantung pada utang dan subsidi tidak tepat sasaran, tentu akan menyulitkan dalam jangka panjang,” ujarnya.