Mafia Tanah

Perbedaan atau ketidaksinkronan data antarinstansi berpotensi memengaruhi analisis dan keputusan yang diambil pemerintah.

Pengembalian sertifikat tanah milik Mbah Tupon ini dilakukan oleh Bupati Bantul Abdul Halim Muslih dan Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Kristanti Yuni Purwanti.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla geram atas dugaan permainan mafia tanah yang mengklaim lahan miliknya di GMTD Makassar. Ia menuding ada rekayasa kasus melibatkan Lippo Group dan akan menempuh jalur hukum.

Ashanty merasa kecewa karena pihak pengembang melanjutkan proyek pembangunan di tanah warisan ayahnya di Depok, Jawa Barat.

Kasatreskrim Polres Tanah Laut AKP Cahya Prasada Tuhuteru mengatakan, ketiga tersangka yakni BL, BD, dan AS ditahan.

Sahroni menilai aparat penegak hukum harus menjadikan isu ini prioritas, karena selama mafia dan preman masih merajalela, masyarakat yang menjadi korban.

Tanah seluas 1,7 hektare itu kemudian berhasil diterbitkan sertifikatnya secara ilegal.

Kasus mafia tanah yang merugikan Mbah Tupon belum juga selesai. Rieke Diah Pitaloka angkat bicara.

Dia menjadi korban mafia tanah. Dan tragisnya lagi, dia justru digugat secara perdata.

Rieke Diah Pitaloka bawa kasus penipuan tanah yang menimpa seorang wanita di Bantul.

Aria Bima meminta agar Kementerian ATR/BPN harus adil, pembagian tanah untuk rakyat dan pengusaha.

Nusron menambahkan, Kementerian ATR tak akan puas jika mafia tanah hanya dikenakan delik pidana saja

Pimpinan komisi II lantas menyinggung soal izin lahan perkebunan sawit

Nusron lalu membongkar tiga elemen mafia tanah berdasarkan hasil identifikasi.

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mendukung komitmen Menteri ATR/BPN dalam memberantas mafia tanah.

Dua kasus mafia tanah itu terjadi di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekas

Ke depan, kata AHY, target operasi tak hanya pada jaringan mafia tanah, termasuk pihak internal Kementerian ATR yang terlibat.

AHY mengatakan dari keseluruhan aksi penyelamatan tersebut, nilai terbesar yang berhasil dipulihkan berada di Jawa Tengah sebesar Rp3,4 triliun.

Politisi PDIP Trimedya Panjaitan mengungkit bahwa Badan Pertanahan Negara (BPN) masih banyak terdapat mafia tanah di dalamnya

Masalah ini menjadi sorotan anggota Komisi III Fraksi PDIP Arteria Dahlan atas kasus ini.