Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wasekjen PKB Dukung Partai Pemenang Pemilu 2024 jadi Ketua DPR RI

Wasekjen PKB Dukung Partai Pemenang Pemilu 2024 jadi Ketua DPR RI

Wasekjen PKB Dukung Partai Pemenang Pemilu 2024 jadi Ketua DPR RI

Huda menilai memang seharusnya hak kursi Ketua DPR RI diberikan kepada parpol pemenang Pileg.

Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda sepakat kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tetap berasal dari partai politik (parpol) pemenang pemilu.

Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda sepakat kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tetap berasal dari partai politik (parpol) pemenang pemilu.

 Menurut Huda, penetapan hak Ketua DPR RI pada parpol pemenang pemilu merupakan upaya menjaga kelembagaan politik.


Huda menilai memang seharusnya hak kursi Ketua DPR RI diberikan kepada parpol pemenang pemilu legislatif. Terkait UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Syaiful menilai tidak ada yang perlu diubah dalam pengisian Ketua DPR RI.

Hal ini juga sebagai bentuk penghormatan kepada suara rakyat. DPR harus menghormati suara rakyat dengan memberikan hak kursi Ketua DPR pada parpol pemenang pemilu.


“Jadi partai pemenang itu saya kira masih perlu diberi penghormatan memimpin DPR," kata Huda di kompleks parlemen, Rabu (3/4).

Wasekjen PKB Dukung Partai Pemenang Pemilu 2024 jadi Ketua DPR RI

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, UU MD3 terkait aturan posisi ketua DPR RI tidak akan diubah hingga periode pemerintahan 2019-2024 selesai.

"Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," ucap Dasco di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).


Namun, Dasco tidak menjawab detail mengenai apakah ada kemungkinan perubahan UU MD3 dibahas pada periode selanjutnya. "Kalau terbaru kita akan lihat urgensinya setelah penetapan pimpinan dan lain-lainnya," ungkapnya.

Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya
Pengamat: PDIP dan PKS yang Kemungkinan Besar Akan Menggunakan Hak Angketnya
Pengamat: PDIP dan PKS yang Kemungkinan Besar Akan Menggunakan Hak Angketnya

Jadi kelihatannya yang nantinya akan mengajukan hak angket dari Koalisi Perubahan PKS, atau nanti PDIP dari koalisi 03,” kata Ujang Komarudin

Baca Selengkapnya
Komisi IX DPR Minta Kemenkes Serius Tangani Kenaikan Kasus DBD
Komisi IX DPR Minta Kemenkes Serius Tangani Kenaikan Kasus DBD

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dewi Asmara mengatakan, kasus DBD saat ini naik lebih tinggi dibandingkan tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.

Baca Selengkapnya
Ini Perbandingan Perolehan Suara Partai Pemilu 2019 dan 2024 di Jatim, PKB Jadi Sorotan
Ini Perbandingan Perolehan Suara Partai Pemilu 2019 dan 2024 di Jatim, PKB Jadi Sorotan

Jawa Timur merupakan lumbung suara Partai Kebangkitan Bangsa.

Baca Selengkapnya
Singgung Heboh Dugaan Salah Rekap Suara PSI & PPP, Hakim MK Cecar Saksi KPU Beda Sirekap Pileg & Pilpres
Singgung Heboh Dugaan Salah Rekap Suara PSI & PPP, Hakim MK Cecar Saksi KPU Beda Sirekap Pileg & Pilpres

Saksi dari KPU Pengembang Aplikasi Sirekap dari ITB, Yudistira Dwi Wardhana Asnar

Baca Selengkapnya
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Baca Selengkapnya
RUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN
RUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN

DPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.

Baca Selengkapnya
MK Tak Temukan Bukti Jokowi Cawe-Cawe dalam Pencalonan Gibran usai Gagal 3 Periode
MK Tak Temukan Bukti Jokowi Cawe-Cawe dalam Pencalonan Gibran usai Gagal 3 Periode

MK tidak menemukan bukti dugaaan Joko Widodo (Jokowi) cawe-cawe terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya