UU MD3

Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam memastikan tidak ada pelanggaran prosedur dalam penetapan kembali Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI setelah masa sanksinya berakhir, memicu pertanyaan tentang prosesnya.

Diketahui, UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) digugat ke MK. Salah satu permohonannya meminta DPR tak rapat di luar gedung parlemen, misalnya hotel.

Terkait dengan siapa yang akan mengisi kursi pimpinan tersebut, nantinya akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Said menyatakan bahwa para pimpinan partai politik sepakat tidak akan ada revisi UU MD3.

Revisi UU MD3 sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2023-2024.

Pengajuan usulan revisi UU MD3 saat itu disampaikan terkait dengan kewenangan keuangan DPR RI yang perlu dijabarkan lebih lanjut.

Pihak Golkar maupun Gerindra mengaku belum mendengar adanya wacana itu.

Dasco pun menyebut, dikhawatirkan revisi UU MD3 dapat menimbulkam dampak negatif.

PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit

Riko Noviantoro memprediksi, dinamika politik ke depan akan semakin berat

apakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.

Firman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.

Soal UU MD3 Masuk Prolegnas Prioritas, Ini Penjelasan Baleg

UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.

Gerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.

Perubahan UU MD3 bisa mempengaruhi komposisi pimpinan DPR, dan jabatan ketua.

Gerindra menyebut mekanisme pemilihan ketua DPR masih sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.

Pasal imunitas membuat anggota DPR rentan melakukan tindakan tidak etis. Seolah pasal ini menjadi tameng yang merusak etika dari perilaku anggota dewan.