Pemprov Papua Pegunungan Usulkan Empat Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengajukan empat lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Usulan ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Empat lokasi tersebut tersebar di tiga kabupaten. Rinciannya, dua titik berada di Kabupaten Jayawijaya, sedangkan masing-masing satu titik di Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Yalimo.

“(Masing-masing) kurang lebih 10 hektare. Jadi pokoknya itu tidak masalah dengan tanah. Hanya sertifikat lambat, sehingga (perlu) pelepasan, itu sebenarnya kuat,” ujar Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol saat menyerahkan proposal kepada Wamensos Agus Jabo Priyono dan perwakilan sekretariat tim Transisi BPSDM Sekolah Rakyat, Jauhari, di Kantor Kemensos, Senin (2/11/2026).

Ones Pahabol menjelaskan, dari empat titik lahan yang diajukan merupakan aset milik pemerintah provinsi yang tersebar di sejumlah wilayah.

Saat ini di atas lahan tersebut sudah berdiri bangunan sekolah, sehingga akses jalan, ketersediaan air, dan jaringan listrik memadai. Lokasinya juga tidak jauh dari pusat kota, sehingga relatif aman dan nyaman.

Sementara terkait syarat sertifikat lahan, Ones menjanjikan dalam waktu satu bulan akan kelar.

Kemensos Tunggu Sertifikat dan Syarat Lahan

Agus Jabo meminta pemerintah provinsi segera menyusulkan dokumen yang masih kurang, terutama sertifikat lahan. Dia menyatakan Kemensos mendukung usulan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah 3T.

Namun, dukungan itu perlu diikuti pemenuhan persyaratan, mulai dari kepastian status lahan, akses jalan, kondisi tanah yang datar, hingga ketersediaan listrik dan air. Jika seluruh persyaratan terpenuhi, survei kelayakan lokasi akan dilakukan.

“Pokoknya selama lahannya definitif atas nama Pemprov langsung kita proses. Kita ingin di Papua secepatnya ada sekolah-sekolah rakyat. Kita tunggu sampai persyaratannya clear and clean,” tegasnya.

Dia juga menyarankan ke Pemprov Papua Pegunungan untuk mengeluarkan lahan yang di atasnya ada bangunan sekolah dari sertifikat lahan yang akan dibuat. Dengan demikian, proses pembersihan lahan serta administratifnya ke depan akan semakin mudah.

Sekolah Rakyat Dibangun Bertahap

Optimisme Pemprov Papua Pegunungan mengajukan empat titik pembangunan Sekolah Rakyat sekaligus cukup diapresiasi. Namun, Jauhari selaku perwakilan sekretariat tim Transisi BPSDM Sekolah Rakyat, mengingatkan bahwa proses pembangunannya nanti akan dilakukan bertahap.

Dalam pertemuan tersebut, Ones juga menyampaikan persoalan lain yang dihadapi masyarakat Papua Pegunungan, yakni keterbatasan pasokan air bersih akibat kekeringan.

Dia meminta bantuan pengadaan sumur di sejumlah titik yang tersebar di delapan kabupaten di wilayah provinsi tersebut.

Agus Jabo menyatakan akan menindaklanjuti permintaan itu. Dia secara khusus meminta Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Kemensos, Masryani Mansyur, turun melakukan asesmen.

Masryani juga menyebut perlunya koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Coba nanti kami juga komunikasikan dengan BNPB,” ujar Masryani Mansyur.

(*)