Colek Dasco, Puan Maharani Klaim Pimpinan DPR Tak Pernah Dengar Isu Revisi UU MD3

Puan menegaskan tak pernah ada wacana revisi UU MD3.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

Belakangan, beredar isu manuver Partai Golkar ingin merebut kursi Ketua DPR RI lewat UU MD3. Dia mengklaim semua pimpinan DPR sepakat yang akan menduduki kursi Ketua DPR ke depan adalah partai politik pemenang Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024.

“Kita kompak. Pak Dasco malah bilang enggak dengar (ada revisi), kita kompak dan kita menghargai bahwa UU MD3 itu tetap harus menjadi satu undang-undang yang memang harus dihargai dilaksanakan dan dihargai diproses yang ada di DPR,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (28/3).

Puan menegaskan tak pernah ada wacana revisi UU MD3. Menurut dia, DPR akan melaksanakan sesuai Undang-Undang yang ada.

“Jadi proses pemilu sudah berjalan, UU MD3 harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undangnya dan enggak pernah denger ya Pak Dasco ya? Enggak pernah dengar ada hal itu,” kata dia.

“Enggak ada (revisi),” sambungnya.

Terkait peluang dirinya kembali menduduki kursi Ketua DPR, Puan hanya menjawab secara normatif.

“Pemenang pemilu legislatif yang seharusnya kemudian nanti berhak untuk menjadi ketua DPR, itu yang bisa saya sampaikan,” pungkasnya.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menegaskan, Partai Golkar tidak pernah memiliki skenario untuk merebut kursi ketua DPR RI. Airlangga menyebut, partainya mengikuti mekanisme yang ada.

"Partai Golkar tidak pernah merebut, kita ikut mekanisme yang ada, ya dan tidak ada skenario (merebut kursi ketua DPR)," ucapnya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (10/3).

Airlangga menjelaskan, partainya masih menunggu keputusan pascapelantikan DPR terkait dengan jabatan kursi ketua DPR RI. "Masalah (Ketua) DPR nanti kita akan putuskan pasca dilantiknya DPR 1 Oktober nanti," kata Airlangga.