Bakom: Latar Belakang Berbeda Komisaris BUMN Bawa Perspektif Baru untuk Pengawasan

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, baru-baru ini menyoroti signifikansi pemilihan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari latar belakang yang beragam. Menurutnya, keberagaman ini membawa perspektif baru yang krusial dalam upaya mengawal agenda pemerintah secara lebih efektif. Pernyataan ini disampaikan Qodari di Jakarta, Sabtu (4/7), usai membuka acara Nusantara Media Fest 2026.

Qodari, yang memiliki pengalaman sebagai komisaris di salah satu BUMN, menjelaskan bahwa peran komisaris sangat vital. Mereka tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga memastikan agenda pemerintah dapat terlaksana dengan baik di lingkungan perusahaan pelat merah. Pengalaman pribadi Qodari menunjukkan bagaimana sudut pandang dari luar dapat menjadi aset berharga bagi perusahaan.

Adanya latar belakang yang berbeda dari para Komisaris BUMN diharapkan mampu menghadirkan alternatif solusi yang inovatif. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk melihat permasalahan dari berbagai sisi, sehingga keputusan yang diambil lebih komprehensif dan berdampak positif. Kehadiran individu dengan perspektif segar ini menjadi kunci dalam dinamika pengawasan dan pengembangan BUMN ke depan.

Dalam kapasitasnya sebagai mantan komisaris di Pertamina Hulu Energi, Muhammad Qodari menggarisbawahi bahwa keberadaan komisaris mampu membantu perusahaan dalam menemukan berbagai alternatif solusi. Latar belakang yang tidak seragam memungkinkan mereka membawa sudut pandang baru yang sebelumnya mungkin belum terjamah oleh internal perusahaan. Ini adalah modal penting untuk inovasi dan efisiensi operasional.

Qodari menegaskan bahwa modal dasar seorang komisaris sejatinya adalah "akal sehat" dan "niat baik". Dua prinsip ini menjadi landasan utama bagi setiap individu yang mengemban tugas pengawasan di BUMN. Dengan akal sehat, komisaris dapat membuat keputusan rasional, sementara niat baik memastikan setiap tindakan berorientasi pada kemajuan dan kepentingan perusahaan serta negara.

Pihak yang ditunjuk sebagai Komisaris BUMN umumnya telah memiliki pengalaman mumpuni, baik dari organisasi, pemerintahan, maupun sektor swasta. Pengalaman ini kemudian menjadi bekal untuk memberikan perspektif baru dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat tata kelola perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Pernyataan Qodari muncul sebagai respons terhadap perbincangan publik mengenai pengangkatan beberapa Komisaris BUMN yang memiliki latar belakang non-tradisional. Contohnya adalah pemilihan asisten pribadi Raffi Ahmad, Mufi Budi Ananda, sebagai komisaris PT Krakatau Posco, serta Gina Febriyanti Ginting, relawan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai komisaris PT Pertamina Retail. Peristiwa ini memicu diskusi luas di masyarakat.

Qodari menjelaskan bahwa pemilihan komisaris adalah hal yang normal dan lumrah dilakukan, tidak hanya di perusahaan BUMN, tetapi juga di korporasi swasta. Keberadaan mereka memberikan manfaat signifikan bagi BUMN dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menyumbangkan ide serta gagasan konstruktif. Ini adalah praktik umum yang bertujuan memperkaya wawasan manajemen perusahaan.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Ketua DPR, Puan Maharani, sebelumnya juga telah menyuarakan pentingnya profesionalisme. Puan menyatakan bahwa DPR terus mendorong agar pengangkatan Komisaris BUMN diisi oleh orang-orang yang profesional dan kompeten di bidangnya. Pernyataan ini disampaikan di kompleks parlemen, Senayan, pada Kamis (2/7), menegaskan komitmen terhadap kualitas sumber daya manusia di jajaran BUMN.

Sumber: AntaraNews