Uji Coba WFH 50 Persen DPRD Jabar Dimulai November 2025: Siap Hemat Miliaran Rupiah?

Pemerintah Kota Kediri resmi memberlakukan skema WFH 40 persen bagi ASN setiap Jumat mulai 17 April 2026, bertujuan optimalkan kinerja dan efisiensi energi tanpa mengganggu produktivitas.

Sebanyak 68 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) mulai menerapkan kebijakan WFH ASN Jakarta Timur pada Jumat, 10 April 2026, namun pelayanan publik dipastikan tetap optimal.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melakukan sidak penerapan WFH ASN Bekasi untuk memastikan efisiensi anggaran dan kinerja optimal, serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggar kebijakan.

Pemerintah Kabupaten Bogor mulai melakukan evaluasi WFH ASN untuk mengukur efisiensi energi dan penggunaan bahan bakar. Kebijakan ini diharapkan membawa dampak positif bagi lingkungan dan mendorong perubahan perilaku hemat energi.

Kebijakan work from home bagi ASN mulai diterapkan setiap Jumat untuk mendorong efisiensi kerja dan energi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) resmi memberlakukan skema WFH ASN mulai pekan depan dengan komposisi 75 persen bekerja dari rumah. Kebijakan ini bertujuan untuk memaksimalkan layanan publik sekaligus mendorong efisiensi energi nasion

Pemerintah Kabupaten Bekasi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi 50 persen ASN non-pelayanan mulai pekan depan. Langkah ini diambil sebagai respons instruksi pusat demi penghematan BBM dan efisiensi kerja, sejalan dengan Surat Edaran Kemendag

Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengambil langkah strategis dengan menerapkan kebijakan penghematan anggaran operasional, termasuk pemangkasan penggunaan listrik dan BBM di seluruh OPD. Kebijakan Penghematan Anggaran Ponorogo ini bertujuan meningkatkan efis

Pemerintah Kota Banjarmasin akan memberlakukan sistem kerja WFH bagi pegawainya selama dua bulan ke depan, sebagai respons terhadap arahan pusat dan antisipasi dampak gejolak harga energi global.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah progresif dengan kebijakan baru yang mendorong Efisiensi Energi, termasuk skema kerja dari rumah (WFH) setiap Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai respons terhadap dinamika geopolitik global.

Pemerintah Kota Bogor akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai April 2026. Kebijakan WFH Pemkot Bogor ini bertujuan untuk efisiensi energi dan mendukung penghematan nasional.

DPRD Jabar Optimalkan Air Tanah mulai November 2025 sebagai langkah antisipasi penghematan anggaran besar di 2026. Kebijakan ini juga menyasar listrik, internet, dan jamuan rapat. Bagaimana dampaknya?

Bupati Karawang Aep Syaepuloh mendesak PLN serius memperhatikan dampak pemadaman listrik bergilir dua pekan di Karawang, terutama pada pelayanan publik dan ekonomi.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengusulkan 24 sekolah untuk Program Adiwiyata nasional dan mandiri 2026, memperkuat budaya peduli lingkungan di satuan pendidikan.

Bupati Indramayu Lucky Hakim optimistis Proyek PPB Indramayu akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi besar dan penyerapan tenaga kerja, membuka peluang baru bagi masyarakat.

Kemenham Jabar serius mengawal pemenuhan hak YNT, korban dugaan penyekapan dan kekerasan, yang kini dirawat intensif di RS Hasan Sadikin. Simak upaya negara memastikan perlindungan korban.

Pemerintah Kabupaten Sumedang memperluas cakupan Jaminan Sosial Pekerja Rentan dengan menyiapkan penyaluran BPJS Ketenagakerjaan bagi 27 ribu orang, bagian dari target 33 ribu pekerja rentan di wilayah tersebut.

Gubernur Dedi Mulyadi memprioritaskan pembangunan masjid kecil di permukiman warga Jawa Barat. Kebijakan ini bertujuan mengembalikan esensi spiritual dan fungsi ibadah, menjauhkan masjid dari sekadar tempat rekreasi.

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, hingga isu dwifungsi TNI dan Polri.

Legislator menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan warga hulu sebagai strategi kunci pengendalian banjir Bandung. Kolaborasi hulu-hilir dan dampak perubahan fungsi lahan menjadi fokus utama.

Komisi II DPRD Jawa Barat mendesak **Transformasi Koperasi Depok** dari model konvensional menjadi lembaga investasi modern guna memperkuat daya saing ekonomi kerakyatan di tengah dinamika pasar.

Penggeledahan KPK di rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono di Bandung menjadi sorotan, terkait kasus dugaan korupsi Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.

Anggota DPRD Jabar menyoroti keberhasilan pengamanan arus mudik Kuningan dan balik Lebaran 2026, berkat koordinasi apik antarinstansi serta dukungan infrastruktur jalan yang memadai, memberikan rasa aman bagi pemudik.

Komisi V DPRD Jawa Barat menemukan desain toilet sekolah di SMAN 20 Kota Bekasi tidak memiliki ventilasi memadai, berpotensi mengganggu kenyamanan belajar siswa dan menambah daftar masalah proyek yang terlambat.