Timnas AMIN Minta Bawaslu Kasih Kartu Merah Prabowo-Gibran Terkait Dukungan Asosiasi Desa

Bawaslu telah menyatakan agenda yang digelar 19 November lalu itu masuk sebagai temuan pelanggaran.

Pemberian sanksi itu sebagai bentuk mengembalikan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu.

Timnas AMIN Minta Bawaslu Kasih Kartu Merah Prabowo-Gibran Terkait Dukungan Asosiasi Desa

Timnas Pemenangan AMIN meminta Bawaslu sebagai 'wasit' pemilu memberikan kartu merah kepada pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

Sebabnya adalah dukungan asosiasi desa kepada Prabowo-Gibran atas nama Desa Bersatu untuk Indonesia Maju.

Bawaslu telah menyatakan agenda yang digelar 19 November lalu itu masuk sebagai temuan pelanggaran.

"Silakan para wasit melakukan apa yang harusnya sesuai dengan peraturan pertandingan. Kita sebagai pemain ya akan bermain sesuai dengan aturan, yang tidak sesuai aturan ya disemprit, kasih kartu kuning kek, kasih kartu merah, itu yang paling penting," kata Juru Bicara Timnas Pemenangan AMIN Indra Charismiadji di Sekretariat Perubahan, Jalam Brawijaya, Jakarta, Rabu (6/12).

Pemberian sanksi itu sebagai bentuk mengembalikan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu. Jangan sampai penyelenggara kehilangan kepercayaan publik.

"Jadi kembali kan ini bagian dari tadi mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara negara, termasuk urusan pemilu ini. Jangan sampai rakyat itu sudah tidak percaya, gimana negara ini mau maju kalau rakyat saja sudah tidak percaya pada penyelenggara negara," tegas Indra.

Timnas AMIN mendorong Bawaslu untuk menggunakan hati nuraninya. Untuk menentukan sikap yang tegas dalam membuat keputusan terkait pelanggaran pemilu.

"Kami mendorong dan kami percaya kalau memang kembali ke hati nurani. Kita ini bernegara, kita ini berbangsa ingin bersatu ingin negara yang adil makmur sejahtera," kata Indra.

Diberitakan, delapan organisasi desa yang bergabung dalam Desa Bersatu untuk Indonesia Maju memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut satu, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk Pemilu 2024. Dukungan ini diberikan dalam giat silaturahmi nasional (silatnas) pada Minggu (19/11).

Delapan organisasi tersebut adalah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS)

Kemudian, Asosiasi Kepala Desa Indonesia (AKSI), Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia (KOMPAKDESI), dan Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI). Lalu, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Persatuan Masyarakat Desa Nusantara.

"Ini acara tahunan dan setiap saat buat acara desa, kumpul selalu. Hampir kalau silatnas itu acara tahunan, tetapi kali ini menjelang 2024 kami ingin menjadikan momentum untuk konsilidasi bagi siapa yang benar-benar peduli dengan pembangunan desa," kata Koordinator Nasional APDESI Muhammad Asri Annas di Indonesia Arena GBK, Jakarta Pusat.

Asri Annas mengungkapkan, delapan organisasi desa sempat memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut dua, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Namun, arah dukungan ini berubah karena delapan organisasi desa meyakini Prabowo-Gibran dapat mengakomodir keinginan para aparat desa.

"Awalnya bahkan saya kemarin memberikan support dukungan penuh kepada Anies Baswedan kan. Tapi buat kami, siapa yang kemudian mau benar-benar mengakomodir kepentingan desa, ya buat kita, ada di situ. Dalam pandangan kami, rasanya Bapak Prabowo dan Mas Gibran mengakomodir," ujar Asri Annas.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengungkap deklarasi itu ada dugaan pelanggaran netralitas para kepala desa. Dugaan pelanggaran sudah masuk temuan oleh Bawaslu DKI Jakarta.

"Kasus silaturahmi Apdesi itu sudah masuk sebagai temuan, sudah diregister oleh Bawaslu DKI Jakarta," kata Bagja, Selasa (5/12).