Kontroversi Perangkat Desa Dukung Prabowo-Gibran, NasDem: Netralitas Harus Dijaga Kalau Waras!

Deklarasi dukungan disampaikan langsung Presiden Kawulo Alit Indonesia, Ali Mahsun Atmo dan Ketua Dewan Kehormatan Kawulo Alit Indonesia Sofiatun Gudono.

Penting partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.

Mengenai deklarasi ini, Witjaksono siap disanksi oleh PPP.

Menurutnya, acara deklarasi yang telah diselenggarakan di Garut selanjutnya asegera dilaksanakan acara yang sama di Priangan bagian barat.

Mereka dengan tegas menyatakan totalitas memenangkan Prabowo-Gibran hanya dalam satu putaran.

Pengusutan dilakukan Bawaslu dengan memanggil seluruh pihak terkait untuk memberikan klarifikasi terkait acara tersebut.

Bawaslu telah menyatakan agenda yang digelar 19 November lalu itu masuk sebagai temuan pelanggaran.

Para ulama Jabar menyatakan optimis Prabowo-Gibran mampu membantu umat Islam di Indonesia menjadi lebih maju dari saat ini.

Pendiri lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat) menegaskan, perangkat desa harus netral.

Ada delapan organisasi desa tergabung dalam Desa Bersatu untuk Indonesia Maju memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran di Pemilu 2024.

Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy menilai acara Desa Bersatu yang dihadiri ratusan kepala desa merupakan kegiatan kampanye

Deklarasi dukungan itu disebut-sebut terjadi saat acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses penyerahan uang pendaftaran perangkat desa di Pati, terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati nonaktif Sudewo.

Dia menyebut, ada tiga daerah yang mengalami kekosongan jabatan perangkat desa terbanyak. Antara lain Kabupaten Pati ada 634 orang.

KPK semakin dalam mengusut aliran uang calon perangkat desa yang diduga diserahkan kepada Bupati Pati Sudewo, mengungkap praktik pemerasan dalam pengisian jabatan yang meresahkan.

KPK telah menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengisian 601 jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang merugikan banyak pihak.

Sebanyak sembilan desa di Kabupaten Mukomuko telah mendaftarkan 97 perangkat desa sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa Mukomuko menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD), menandai upaya awal perlindungan sosial bagi aparat desa.

Pemerintah Kabupaten Bantul menemukan dugaan penyalahgunaan wewenang pamong Bantul di Kelurahan Wonokromo yang berpotensi merugikan negara, kini kasusnya ditangani Kejaksaan Negeri Bantul.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan komitmen penguatan layanan kesehatan 3T, termasuk percepatan peningkatan status RSUD Perpetua H. Safanpo di Asmat, demi pemerataan akses kesehatan yang berkualitas.

Pengamat politik senior Boni Hargens menilai pelibatan personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam jabatan sipil merupakan keniscayaan yang wajar dan sah, menekankan pada aspek kompetensi dan kebutuhan nyata instansi.

Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) XVII di Gorontalo menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat petani dan nelayan dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

Koperasi Kelurahan dan Desa Merah Putih (KKDMP) di Kabupaten Lebak, Banten, menunjukkan optimisme tinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi sorotan utama setelah survei Poltracking Indonesia menunjukkan dampak positifnya terhadap kepuasan publik dan pertumbuhan ekonomi lokal, menarik perhatian banyak pihak.

Survei ini dilakukan Poltracking Indonesia pada awal Maret 2026, menggunakan metode multistage random sampling.