Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bahaya Jika Perangkat Desa Tidak Netral di Pemilu 2024

Bahaya Jika Perangkat Desa Tidak Netral di Pemilu 2024

Bahaya Jika Perangkat Desa Tidak Netral di Pemilu 2024

Sinyal perangkat desa tak netral menguat usai Sinyal  menggelar acara bertajuk Silaturahmi Nasional Desa 2023

Pendiri lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat) menegaskan, perangkat desa harus netral dalam Pemilu 2024.

Hal ini menanggapi sinyal dukungan organisasi Desa Bersatu terhadap pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sinyal dukungan dari organisasi gabungan delapan organisasi perangkat desa itu terlihat ketika mereka menggelar acara bertajuk ‘Silaturahmi Nasional Desa 2023’ di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (19/11). Acara itu dihadiri langsung oleh Gibran.

Hensat menegaskan, bila terbukti para perangkat desa itu mendukung salah satu pasangan calon dalam Pemilu, maka mereka harus ditindak.

Bahaya Jika Perangkat Desa Tidak Netral di Pemilu 2024

"Para perangkat desa itu kan harus netral dalam pemilu, itu tak bisa ditawar," tegas Hensat, Kamis (23/11).

Akademisi Universitas Paramadina itu menambahkan, keberpihakan perangkat desa terhadap pasangan calon tertentu juga akan berdampak buruk bagi demokrasi.

Sebab, mereka memiliki peluang menyalahgunakan otoritasnya untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

Akademisi Universitas Paramadina itu menambahkan, keberpihakan perangkat desa terhadap pasangan calon tertentu juga akan berdampak buruk bagi demokrasi.<br>
Bahaya Jika Perangkat Desa Tidak Netral di Pemilu 2024

"Bila mereka (perangkat desa) bersekongkol untuk kecurangan, itu sangat tidak bagus untuk demokrasi, terutama demokrasi di daerah yang mereka pimpin," tambah Hensat.

Bahaya Jika Tak Netral

Sinyal dukungan perangkat desa tersebut juga menyita perhatian Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.

Abdul Halim mengingatkan, perangkat desa dan kepala desa harus netral dalam pemilihan umum (pemilu).

Abdul Halim menyatakan, dalam pemilu, biasanya perangkat desa akan direkrut menjadi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sehingga apabila tidak netral, akan sangat berbahaya bagi pelaksanaan pemilu.

Bahaya Jika Perangkat Desa Tidak Netral di Pemilu 2024

"(Perangkat desa dan kepala desa) Harus netral. Karena dia yang jadi KPPS. Itu kan dari mereka sebagian besar. Kalau enggak (netral) bahaya itu," ujar Abdul Halim.

Dilaporkan ke Bawaslu

Terkait hal itu, Dewan Pimpinan Pusat Komite Relawan Penggerak Pancasila (KRPP) sudah melaporkan dugaan mobilisasi perangkat desa untuk mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Laporan itu dilayangkan pada Selasa (21/11), dua hari usai Gibran menghadiri acara Desa Bersatu di Gelora Bung Karno.

Kepercayaan Publik ke Kejagung Tinggi karena Berani Usut Kasus Korupsi Besar
Kepercayaan Publik ke Kejagung Tinggi karena Berani Usut Kasus Korupsi Besar

Survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan tren kepercayaan publik terhadap sembilan lembaga negara, termasuk Kejagung.

Baca Selengkapnya
KPK Minta Maaf ke TNI Usai Tetapkan Kabasarnas Tersangka Bikin Kepercayaan Publik Merosot
KPK Minta Maaf ke TNI Usai Tetapkan Kabasarnas Tersangka Bikin Kepercayaan Publik Merosot

Hasil itu terpotret dalam survei dilakukan Lembaga Survei Indonesia.

Baca Selengkapnya
Hasil Survei Ungkap Mayoritas Masyarakat Percaya Polri Akan Bersikap Netral Dalam Pelaksanaan Pemilu
Hasil Survei Ungkap Mayoritas Masyarakat Percaya Polri Akan Bersikap Netral Dalam Pelaksanaan Pemilu

Survei dilakukan lembaga Indikator Politik Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Hasil Survei Ungkap Keyakinan Publik pada Netralitas TNI Polri di Pilpres 2024
Hasil Survei Ungkap Keyakinan Publik pada Netralitas TNI Polri di Pilpres 2024

Lembaga negara dituntut untuk tetap independen dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Begini Jurus Prabowo-Gibran Tekan Pengangguran di Kalangan Milenial
Begini Jurus Prabowo-Gibran Tekan Pengangguran di Kalangan Milenial

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2023 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta

Baca Selengkapnya
Hasil Survei: Sebaran Kekuatan Suara Daerah Ganjar-Mahfud Versi Tiga Lembaga Survei
Hasil Survei: Sebaran Kekuatan Suara Daerah Ganjar-Mahfud Versi Tiga Lembaga Survei

Elektabilitas Ganjar Mahfud terendah ada di wilayah Kalimantan dengan (9,8 persen).

Baca Selengkapnya
Survei: Andika Perkasa & AHY jadi Cawapres Militer Favorit Publik
Survei: Andika Perkasa & AHY jadi Cawapres Militer Favorit Publik

Artinya, cawapres yang berlatar belakang militer dengan kemampuan intelijen-strategis dan kecakapan diplomasi internasional memeroleh nilai plus.

Baca Selengkapnya
Survei Asal Prancis: Elektabilitas Anies 28,91 Persen Usai Putusan MK soal Batas Usia Capres
Survei Asal Prancis: Elektabilitas Anies 28,91 Persen Usai Putusan MK soal Batas Usia Capres

Lembaga survei dunia asal Prancis Ipsos Public Affair mengungkap fakta terbaru seputar elektabilitas capres-cawapres Indonesia.

Baca Selengkapnya
Indonesia Urutan Pertama Negara Paling Dermawan di Dunia, Enam Tahun Berturut-turut
Indonesia Urutan Pertama Negara Paling Dermawan di Dunia, Enam Tahun Berturut-turut

Dalam survei ini, skor paling rendah adalah 0 dan skor tertinggi adalah 100.

Baca Selengkapnya