Bahaya Jika Perangkat Desa Tidak Netral di Pemilu 2024

Komisi II DPR RI mulai memanggil penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024.

Menurut Budi Gunawan, tidak ada masalah jika pasangan tersebut meminta dukungan dari siapa pun, termasuk Prabowo.

Dia meminta, agar seluruh unsur negara harus menjaga kontestasi politik supaya berjalan jujur dan adil (jurdil).

Kepala desa dan lurah memiliki peran strategis dalam menjaga situasi yang kondusif selama pelaksanaan pemilihan.

Pengusutan dilakukan Bawaslu dengan memanggil seluruh pihak terkait untuk memberikan klarifikasi terkait acara tersebut.

Bawaslu telah menyatakan agenda yang digelar 19 November lalu itu masuk sebagai temuan pelanggaran.

Yusril menyebut, kepala desa hanya menyampaikan aspirasi kepada Prabowo-Gibran, bukan deklarasi.

Menurut Puan, tidak ada aturan yang melarang untuk perangkat desa mendukung salah satu calon dalam Pemilu

Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy menilai acara Desa Bersatu yang dihadiri ratusan kepala desa merupakan kegiatan kampanye

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menilai netralitas mesti dijaga sesuai kewarasan akal sehat terkait perangkat desa dukung Prabowo-Gibran

Deklarasi dukungan itu disebut-sebut terjadi saat acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11).

Abdul Halim menekankan perangkat desa dan kepala desa harus netral dalam Pemilu 2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses penyerahan uang pendaftaran perangkat desa di Pati, terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati nonaktif Sudewo.

Dia menyebut, ada tiga daerah yang mengalami kekosongan jabatan perangkat desa terbanyak. Antara lain Kabupaten Pati ada 634 orang.

KPK semakin dalam mengusut aliran uang calon perangkat desa yang diduga diserahkan kepada Bupati Pati Sudewo, mengungkap praktik pemerasan dalam pengisian jabatan yang meresahkan.

KPK telah menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengisian 601 jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang merugikan banyak pihak.

Sebanyak sembilan desa di Kabupaten Mukomuko telah mendaftarkan 97 perangkat desa sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa Mukomuko menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD), menandai upaya awal perlindungan sosial bagi aparat desa.

Pemerintah Kabupaten Bantul menemukan dugaan penyalahgunaan wewenang pamong Bantul di Kelurahan Wonokromo yang berpotensi merugikan negara, kini kasusnya ditangani Kejaksaan Negeri Bantul.

Mantan Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan provokasi terhadap pemerintah tidak tepat dilakukan saat ini, menekankan pentingnya persatuan nasional di tengah ketidakpastian global.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti pentingnya institusionalisasi partai dalam forum internasional CALD di Filipina, mengungkap kunci ketahanan partai menghadapi tekanan politik.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat menarik secara akademik, namun memerlukan kajian mendalam terkait urgensi dan implikasinya pada desain konstitusi negara.

Pencairan Dana Parpol Kudus tahun 2026 senilai Rp2,57 miliar masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya, memastikan akuntabilitas anggaran.

Partai NasDem Kabupaten Bogor meresmikan kantor baru di pusat perkantoran Pemkab Bogor, menandai penguatan konsolidasi dan kebangkitan partai pasca-Pemilu 2024.

Pemerintah Kota Palu menyerahkan bantuan operasional kepada Bawaslu dan KPU, diharapkan mampu meningkatkan kinerja lembaga penyelenggara Pemilu demi demokrasi yang lebih baik di Palu.