Perangkat Desa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses penyerahan uang pendaftaran perangkat desa di Pati, terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati nonaktif Sudewo.

Dia menyebut, ada tiga daerah yang mengalami kekosongan jabatan perangkat desa terbanyak. Antara lain Kabupaten Pati ada 634 orang.

KPK semakin dalam mengusut aliran uang calon perangkat desa yang diduga diserahkan kepada Bupati Pati Sudewo, mengungkap praktik pemerasan dalam pengisian jabatan yang meresahkan.

KPK telah menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengisian 601 jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang merugikan banyak pihak.

Sebanyak sembilan desa di Kabupaten Mukomuko telah mendaftarkan 97 perangkat desa sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa Mukomuko menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD), menandai upaya awal perlindungan sosial bagi aparat desa.

Pemerintah Kabupaten Bantul menemukan dugaan penyalahgunaan wewenang pamong Bantul di Kelurahan Wonokromo yang berpotensi merugikan negara, kini kasusnya ditangani Kejaksaan Negeri Bantul.

Adapun besaran penghasilan tetap yang diatur dalam beleid ini yaitu, kepala desa paling sedikit menerima Rp2,426 juta per bulan.

Kepala desa paling sedikit menerima Rp2,426 juta per bulan. Jumlah ini setara 120 persen dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II/a.

Pendiri lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat) menegaskan, perangkat desa harus netral.

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menilai netralitas mesti dijaga sesuai kewarasan akal sehat terkait perangkat desa dukung Prabowo-Gibran