WFH ini dilakukan dalam rangka mengatasi polusi udara di Jakarta yang kian memburuk.
Pemerintah DKI Jakarta sudah memberlakukan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini dilakukan dalam rangka mengatasi polusi udara di Jakarta yang kian memburuk. Atas kebijakan tersebut Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) melakukan jajak pendapat masyarakat di media sosial terhadap kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home atau WFH Jakarta dan sekitarnya.
Melansir Liputan6.com, data dari analisis Continuum INDEF menunjukkan, 74,8 persen publik mendukung kebijakan WFH di Jakarta. "Meski kebijakan ini banyak didukung masyarakat, ada sebagian yang masih meragukan keefektifan solusi ini dan merasa WFH tidak memperbaiki akar masalah penyebab polusi," kata Data Analyst Continuum INDEF Maise Sagita, dalam Diskusi Publik Continuum INDEF, yang disiarkan secara daring pada Selasa (22/8).
"Meski kebijakan ini banyak didukung masyarakat, ada sebagian yang tetap merasa keberadaan PLTU yang menghasilkan polusi tetap perlu ditindak," jelas Maise.
Sementara itu, secara nasional, kebijakan WFH diprediksi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi hingga 0,2 persen.
Ahmad membeberkan pengeluaran masyarakat di kota-kota besar khususnya DKI Jakarta ini kan sebagian untuk keperluan transportasi. Dari 100 persen pengeluaran, 10 persen digunakan untuk transportasi. "Kalau misalnya 10 persenya ini dikurangi, penyerapan tenaga kerja juga akan terkoreksi," katanya.
Merdeka.com
Sebagai informasi, INDEF melakukan analisis pendapat masyarakat di media sosial, media dan buzzer free. Analisis ini mengumpulkan pendapat dari 44,268 pembicaraan, 35.590 akun media sosial,dan 85 persen pembicaraan berada di Pulau Jawa. Analis pendapat masyarakat yang dilakukan pada periode 21 Juli hingga 20 Agustus 2023 itu mencakup analis eksposur perbincangan, analisis sentimen, dan analisis topik perbincangan.
Pekerja ingin kembali WFH karena polusi udara mengancam kesehatan, namun kebijakan tersebut bukan solusi yang tepat.
Data Indeks Kualitas Udara (AQI) Air, DKI Jakarta menempati posisi teratas daftar kota dengan tingkat polusi terburuk pada Senin, 7 Agustus 2023.
Baca Selengkapnya
48 Perusahaan penyebab polusi udara ini akan dikenakan sanksi.
Baca Selengkapnya
Kualitas udara di wilayah DKI Jakarta masih tergolong buruk dan tak sehat pada Rabu (23/8).
Baca Selengkapnya
Dalam sepekan terakhir, kualitas udara di Jakarta sangat buruk.
Baca Selengkapnya
Apapun hasil survei saat ini akan tetap berusaha agar bisa menang dalam satu putaran dalam Pilpres mendatang.
Baca Selengkapnya
PLTU kerap dianggap sebagai penyebab tingginya polusi udara di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengusulkan adanya anggaran untuk pemberian insentif bagi profesi rentan terkena paparan polutan.
Baca Selengkapnya
Polusi Udara Jakarta berada pada fase terburuk dan memicu berbagai penyakit
Baca Selengkapnya
Selama sepekan terakhir, tingkat polusi udara di Jakarta ini sangat buruk di angka 156 dengan keterangan tidak sehat.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi