DPR Kritisi PNS WFH Bukan Solusi Konkret Atasi Polusi jika Kendaraan Terus Diproduksi

Penanganan polusi perlu melibatkan semua pihak

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritisi kebijakan work from home (WFH) bagi pegawai negeri sipil (PNS) di DKI Jakarta, demi menekan polusi udara. Ketua Komisi IV DPR Sudin mengatakan, WFH bukan solusi konkret jika kendaraan terus diproduksi.

"Terus kalau dijual terus, motor dengan mobil ini ya polusinya akan bertambah terus. Mau WFH, mau WFO kalau cuma dua bulan kan hanya, ini kan bukan langkah yang jangka panjang, Ini kan hanya sekedar sementara," kata Sudin kepada wartawan di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/8).

Sudin mengaku penanganan polusi perlu sinergi semua pihak, tidak terkecuali lintas kementerian. Namun fakta yang dia temukan saat ini berbanding terbalik.

"Salah satu contoh iya toh. Saya tanyakan dengan Kementerian LHK, ada enggak pelaporan pembuatan atau produksi motor atau mobil dari Kementerian Perindustrian. Karena emisi gas buang itu kan besar juga dari sepeda motor, mobil, polusi dari pabrik, penggunaan baru bara, dan lain-lain. Mereka bilang enggak ada," beber Sudin.

Sehingga jika masih adanya penjualan atau produksi kendaraan, maka kebijakan WFH terhadap PNS bukan menjadi solusi dalam mengatasi polusi udara di Jakarta.

"Yang kita pikirkan jangka panjang bagimana? Contohnya ya kan di beberapa kota besar itu banyak wilayah-wilayah industri sudah dipindahkan ke luar kota," sambungnya.

Dia menegaskan, dalam penanganan polusi udara ini mesti adanya sinergitas antar-Kementerian. "Iya dong (harus ada sinergi). Misalnya anda memproduksi 100 sepeda motor, anda wajib sebagai CSR-nya membantu mengurangi polusi atas hasil gas buang emisi yang dihasilkan oleh sepeda motor tersebut. Kan gitu, ya kan. Ini kan enggak ada," tegasnya.

Sudin menganggap keberadaan mobil listrik bisa juga turut mengurangi polusi. Namun bukan tanpa persoalan, termasuk harganya masih kurang terjangkau oleh seluruh kalangan.

"Coba kalau dibuatnya massal iya toh, kemudian yang paling penting adalah apakah setiap tempat ada untuk charger-nya. Kalau di rumah saya listriknya cuma 6.600, sekali colok listrik untuk mobil haus 6000 Watt, enggak bakal bisa, kan gitu," ungkapnya.

"Maka infrastrukturnya diperbanyak dulu, kemudian pembuatan mobil listriknya massal baru bisa, ya kan contohnya sekarang seperti menteri. Menteri kan sudah sebagian besar kan pakai mobil listrik. Ya kenapa sekarang PNS diwajibkan mobil listrik? Apalagi kan ada potongan, pajaknya, atau juga ada kebebasan tidak ganjil genap," sambungnya.

Untuk mengatasi polusi udara ini, nantinya pihaknya DPR membuat Panitia Kerja (Panja) jika memang tidak tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) bentukan Komisi VII.

"Ya mereka boleh saja bentuk Pansus. Tetapi harus kita sadari perindustrian itu kan ada di Komisi VII. Mereka khusus untuk membuat Pansus untuk perindustrian. Kalau kami diajak gabung ya oke, kalau enggak juga kami sedang mau buat Panja kok khusus untuk ini," paparnya.