Bawaslu Selidiki Dugaan Pelanggaran Acara Apdesi yang Dihadiri Gibran

Pengusutan dilakukan Bawaslu dengan memanggil seluruh pihak terkait untuk memberikan klarifikasi terkait acara tersebut.

Pengusutan dilakukan Bawaslu dengan memanggil seluruh pihak terkait untuk memberikan klarifikasi terkait acara tersebut.

Bawaslu Selidiki Dugaan Pelanggaran Acara Apdesi yang Dihadiri Gibran

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mengusut dugaan pelanggaran netralitas kepala desa dalam acara silaturahmi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang digelar pada Minggu (19/11).

Bawaslu menengarai acara Deklarasi Nasional Desa Bersatu di Istora Senayan, Jakarta, itu terjadi dugaan pelanggaran netralitas kepala desa mendeklarasikan dukungan kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Deklarasi tersebut batal dilakukan, namun Gibran hadir dalam acara tersebut dengan kapasitas sebagai Wali Kota Solo.

Dugaan pelanggaran kampanye yang diusut adalah pemberian dukungan dari APDESI kepada pasangan calon nomor urut dua. Sebab, perangkat desa harus netral dalam Pemilu 2024.

Pengusutan dilakukan Bawaslu dengan memanggil seluruh pihak terkait untuk memberikan klarifikasi terkait acara tersebut.

"Kita klarifikasi secara resmi untuk mendalami dugaan perkara dukungan para kepala desa, perangkat desa, dan badan pemusyawaratan desa kepada paslon capres/cawapres nomor urut dua," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo, Kamis (7/12).

Diberitakan sebelumnya, delapan organisasi desa yang bergabung dalam Desa Bersatu untuk Indonesia Maju memberikan dukungan kepada pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk Pemilu 2024. Dukungan ini diberikan dalam giat silaturahmi nasional (silatnas) pada Minggu (19/11).

Delapan organisasi tersebut adalah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS)

Kemudian, Asosiasi Kepala Desa Indonesia (AKSI), Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia (KOMPAKDESI), dan Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI). Lalu, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Persatuan Masyarakat Desa Nusantara.

"Ini acara tahunan dan setiap saat buat acara desa, kumpul selalu. Hampir kalau silatnas itu acara tahunan, tetapi kali ini menjelang 2024 kami ingin menjadikan momentum untuk konsilidasi bagi siapa yang benar-benar peduli dengan pembangunan desa," kata Koordinator Nasional APDESI Muhammad Asri Annas di Indonesia Arena GBK, Jakarta Pusat.

Asri Annas mengungkapkan, delapan organisasi desa sempat memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut dua, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Namun, arah dukungan ini berubah karena delapan organisasi desa meyakini Prabowo-Gibran dapat mengakomodir keinginan para aparat desa.

"Awalnya bahkan saya kemarin memberikan support dukungan penuh kepada Anies Baswedan kan. Tapi buat kami, siapa yang kemudian mau benar-benar mengakomodir kepentingan desa, ya buat kita, ada di situ. Dalam pandangan kami, rasanya Bapak Prabowo dan Mas Gibran mengakomodir," ujar Asri Annas

Adapun keinginan para perangkat desa yang pertama adalah reformasi tata kelola desa. Kemudian dana desa Rp5 miliar bersifat afirmatif dan evaluasi pendamping desa.

"Lalu memperbaiki kesejahteraan perangkat desa, BPD, dan seluruh instrumen organisasi yang ikut mendukung pemerintah," ujar Asri Annas.

Keinginan kepada desa lainnya adalah meminta peningkatan kapasitas aparatur desa.

"Poin-poin ini kelihatannya Bapak Prabowo dan Mas Gibran yang sedikit mau merespons. Buat kami, kami tidak terlalu peduli dengan janji-janji capres, kami lebih peduli pada siapa yang mau peduli dengan desa," imbuh Asri Annas.