PWI Prihatin: Kartu Liputan Wartawan CNN Indonesia Dicabut Usai Tanya MBG, Ancaman Kemerdekaan Pers?

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyatakan keprihatinan atas pencabutan kartu liputan wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, yang dinilai menghambat kemerdekaan pers setelah bertanya soal program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyuarakan keprihatinan mendalam atas insiden pencabutan kartu liputan istana milik wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia. Peristiwa ini terjadi setelah Diana mengajukan pertanyaan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (27/9) lalu. PWI menilai tindakan tersebut berpotensi besar menghambat kemerdekaan pers di Indonesia.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa pencabutan kartu liputan ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Menurut Munir, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi adalah hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Kemerdekaan pers merupakan pilar penting dalam menjaga demokrasi.

Insiden yang terjadi usai Presiden kembali dari lawatan luar negeri di Bandara Halim Perdana Kusuma ini memicu kekhawatiran serius. Pihak CNN Indonesia melalui Pemimpin Redaksi Titin Rosmasari juga telah membenarkan pencabutan kartu identitas pers tersebut. Mereka mempertanyakan dasar dan alasan di balik tindakan Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden.

PWI Ingatkan Ancaman Kemerdekaan Pers

PWI Pusat secara tegas menyatakan bahwa pencabutan kartu liputan wartawan CNN Indonesia merupakan langkah mundur bagi kemerdekaan pers. Akhmad Munir menekankan pentingnya Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kemerdekaan pers adalah hak asasi warga negara yang tidak boleh dibatasi.

Selain itu, PWI juga mengingatkan Pasal 4 UU Pers yang secara eksplisit menjamin kemerdekaan pers tanpa penyensoran atau pelarangan penyiaran. Munir menyatakan, "Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, sedangkan Pasal 4 UU Pers menegaskan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, tanpa penyensoran atau pelarangan penyiaran."

PWI juga menyoroti Pasal 18 ayat (1) UU Pers yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang sengaja menghalangi atau menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers. Menurut PWI, alasan pertanyaan di luar agenda Presiden tidak dapat dibenarkan sebagai dasar pencabutan kartu liputan. Hal ini secara langsung menghalangi tugas jurnalistik dan membatasi hak publik untuk memperoleh informasi yang relevan.

Oleh karena itu, PWI mendorong Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden untuk segera memberikan klarifikasi resmi. PWI juga berharap adanya ruang dialog yang terbuka dengan insan pers untuk menyelesaikan permasalahan ini. "Menjaga kemerdekaan pers berarti menjaga demokrasi. Oleh karena itu, setiap bentuk pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers harus dihentikan," tegas Munir.

Kronologi Pencabutan dan Respons CNN Indonesia

Pencabutan kartu liputan khusus istana milik wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, dibenarkan oleh Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari. Titin menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi pada 27 September 2024. Tepatnya pukul 19.15 WIB, seorang petugas BPMI mengambil Id Pers Diana di Kantor CNN Indonesia.

Titin mengaku terkejut dengan tindakan tersebut dan mempertanyakan dasar serta alasan pencabutan kartu liputan. Pihak CNN Indonesia telah mengajukan surat resmi kepada BPMI dan Menteri Sekretaris Negara untuk meminta penjelasan. Mereka berpendapat bahwa pertanyaan yang diajukan Diana kepada Presiden Prabowo sangat relevan dan penting bagi publik.

Pertanyaan Diana Valencia dilontarkan saat jumpa pers seusai Presiden Prabowo kembali dari lawatan luar negeri di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Menurut Titin, pertanyaan mengenai isu Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah "kontekstual dan sangat penting yang menjadi perhatian publik Indonesia belakangan ini." Hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut bukan sekadar pertanyaan acak, melainkan isu yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat.

Insiden ini menyoroti ketegangan antara kebutuhan akan informasi publik dan batasan yang mungkin diterapkan oleh pihak berwenang. CNN Indonesia berharap klarifikasi dan dialog dapat segera terwujud untuk memastikan kemerdekaan pers tetap terjaga. Mereka percaya bahwa transparansi adalah kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi media.

Sumber: AntaraNews