hak informasi

Komisi Informasi (KI) Pusat menegaskan pentingnya peran media sebagai pilar utama dalam mendorong transparansi publik, akuntabilitas, dan pemenuhan hak informasi masyarakat.

Komisi Informasi DKI Jakarta menegaskan zona informatif adalah kewajiban badan publik, bukan target tahunan. Ini demi memperkuat Keterbukaan Informasi Publik dan kepercayaan masyarakat.

Setelah melalui proses seleksi panjang, lima Komisioner KI NTB periode 2025-2029 resmi ditetapkan. Bagaimana mereka akan menjaga hak informasi dan transparansi publik di tengah tantangan digitalisasi?

Wakil Gubernur DIY, Paku Alam X, menegaskan pentingnya Keterbukaan Informasi Publik sebagai bentuk penghormatan pemerintah kepada warganya, bukan sekadar transparansi.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyatakan keprihatinan atas pencabutan kartu liputan wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, yang dinilai menghambat kemerdekaan pers setelah bertanya soal program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kemkominfo memastikan tidak ada pembatasan kebebasan pers liputan demonstrasi. Lantas, bagaimana dengan surat edaran KPID yang sempat jadi sorotan?

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menegaskan komitmennya terhadap kebebasan pers dalam meliput aksi massa. Bagaimana KPI memastikan informasi tetap akurat dan berimbang di tengah dinamika sosial?

Ketua KPI Pusat Ubaidillah menegaskan pentingnya liputan profesional terkait unjuk rasa. Apa saja aturan main yang harus dipatuhi lembaga penyiaran agar hak informasi masyarakat tetap terpenuhi?

Bawaslu Gorontalo Utara perkuat Keterbukaan Informasi Publik dengan bersinergi bersama KIP Gorontalo. Temukan bagaimana langkah ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengawas pemilu.